tirto.id - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya bersama Kementerian BUMN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kejaksaan, dan Polri sepakat membuat tim bersama perihal pengadaan dan perencanaan vaksinasi COVID-19.
Tim tersebut dibentuk setelah sejumlah Kementerian dan Lembaga negara tersebut melakukan pertemuan di Gedung KPK, Kuning Jakarta Selatan.
"Bisa kita informasikan bahwa semua produk Permenkes yang keluar terkait dengan vaksinasi itu adalah hasil pembahasan dari tim bersama di mana KPK, Kedeputian Pencegahan, merupakan bagian dari tim itu," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (8/1/2021).
Pada pertemuan tersebut juga, kata Budi, tim akan diteruskan dan diperkuat dengan mengundang stake holder lainnya yang dinilai sesuai untuk bergabung dengan pihaknya.
"Misalnya soal distribusi, akan ada dari Kementerian Dalam Negeri, misalnya untuk distribusi dan penggunaan Nomor Induk Kependudukan," jelas dia.
Budi menjelaskan, NIK akan menjadi basis data dalam mendistribusikan vaksin Sinovac.
"Intinya kami ingin tata kelola pemberian vaksin ini juga dijaga, sehingga pasti dari setiap vaksin yang dibeli itu digunakan dan kepada siapa," tuturnya.
Presiden Jokowi menargetkan 5,8 juta orang divaksin pada bulan Januari 2021. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat pemberian bantuan modal kerja di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/1/2021).
"Januari disuntik 5,8 juta (orang), total nantinya yang disuntik 182 juta (orang)," kata Jokowi, Jumat.
Jokowi kembali menekankan jika dirinya merupakan orang yang pertama divaksin pada minggu depan. Kemudian Vaksinasi dilanjutkan kepada dokter, perawat serta masyarakat.
Editor: Restu Diantina Putri
