Menuju konten utama

Menkes Budi soal Bujet Makan Gratis Rp15 Ribu: Kenyang Enggak?

Menkes Budi berkelakar bujet Rp15 ribu per anak untuk pemenuhan gizi hanya bisa untuk di daerah Yogyakarta saja.

Menkes Budi soal Bujet Makan Gratis Rp15 Ribu: Kenyang Enggak?
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2023). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.

tirto.id - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, membenarkan rapat sidang kabinet membahas perhitungan anggaran makan siang gratis. Namun, ia mengaku belum ada perbincangan spesifik soal anggaran Rp15 ribu per anak dalam program makan siang gratis.

Meski belum membahas detail, Budi memprediksi besaran anggaran makan siang gratis seharusnya lebih besar daripada program isi piring Kemenkes. Sebagai catatan program isi piring Kemenkes adalah program kampanye konsumsi makan sesuai pedoman gizi. Ia malah berkelakar angka Rp15 ribu per anak untuk pemenuhan gizi hanya bisa untuk di daerah Yogyakarta saja.

“Wartawan kalau makan 15 ribu kenyang atau enggak?" tanya Budi kepada awak media saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).

“Enggak," jawab wartawan.

"Kalau di Yogya ya cukup," kalakar Budi.

Di saat yang sama, Budi menekankan pembahasan tidak hanya soal makan siang gratis, melainkan juga program untuk bayi dan ibu hamil. Ia memastikan program tersebut akan tetap berjalan dan ditambah soal makan siang.

“Kalau yang program bayi dan ibu hamil yang terkait dengan stunting itu terus. Jadi ini sudah ada sekarang ditambah bukan hanya balita, tapi di atas balita juga kita ingin tambah dengan program makan siang," kata Budi Gunadi.

Pemerintah sebelumnya membahas program anggaran 2025 yang akan dilakukan di pemerintahan mendatang, salah satunya program makan siang gratis. Menko bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pembahasan anggaran makan siang adalah arahan Presiden Jokowi untuk pemerintahan Prabowo-Gibran meski belum ada putusan KPU.

“Kita kan minta arahan Pak Presiden Joko Widodo bahwa pemerintahan itu berlanjut, keberlanjutan program yang memerlukan anggaran itu dipersiapkan di in-mark di RAPBN 2025 karena nanti pelaksanaan RAPBN 2025 adalah pemerintah mendatang supaya bisa berjalan lancar dan smooth," kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin kemarin.

Baca juga artikel terkait MAKAN SIANG GRATIS atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz