tirto.id - Pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya di Myanmar memasuki babak baru.
Ini dimulai ketika salah satu tokoh negara itu, Aung San Suu Kyi, hadir di Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) di Den Haag, Belanda. Suu Kyi hadir untuk mewakili negaranya yang digugat Gambia, negara kecil di Afrika sebelah barat.
Gugatan Gambia ini didukung 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Selasa (10/12/2019) lalu, tim hukum Gambia yang diwakili sang menteri kehakiman Aboubacarr Tambadou membeberkan apa yang dilakukan militer Myanmar sejak 2016 terhadap etnis Rohingya, yang menurut mereka termasuk genosida/pembantaian etnis.
Suu Kyi, yang pernah mendapat Nobel Perdamaian, menolak segala tuduhan tersebut dalam sidang yang digelar satu hari setelah Aboubacarr bersaksi, Rabu (11/12/2019).
Di mahkamah itu, yang juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia, Suu Kyi mengatakan apa yang terjadi dengan Rohingya adalah "konflik bersenjata internal yang dipicu oleh serangan terhadap pos polisi." Ia juga mengatakan tuduhan "tidak lengkap dan keliru."
Dengan kata lain, Suu Kyi menolak tuduhan telah terjadi pelanggaran HAM berat di negaranya.
Jawaban Suu Kyi mungkin tidak mengagetkan, atau justru sebaliknya jika kita melihat sikap politiknya di era 1990an.
Suu Kyi lahir dari keluarga dengan ideologi anti-kolonialisme. Ia lahir pada 19 Juni 1945 di sebuah desa kecil bernama Hmway Saung. Bapaknya, Aung San, bukan orang sembarangan: founding father negara Myanmar modern yang berjuang memerdekakan bangsanya dari kolonialisme Inggris.
Ia sempat berkuliah di luar negeri bertahun-tahun dan mendapat suami seorang sejarawan asal Inggris. Pada 1988, ketika ibunya sakit keras di Myanmar dan rezim Jenderal Ne Win memasuki detik-detik keruntuhannya setelah menjadi diktator selama 26 tahun, ia kembali ke negara asalnya.
Protes merebak di seluruh negeri. Suu Kyi didaulat sebagai ikon perlawanan rakyat. Kehadirannya juga mereproduksi ingatan masyarakat akan perlawanan bapaknya dulu.
Pada 1990-an itu, ia tak hanya populer di kalangan rakyat Myanmar. Lambat-laun, lantaran pemberitaan pers Barat soal heroisme Suu Kyi direproduksi terus-menerus, ia menjelma jadi ikon kebebasan bagi orang-orang yang tertindas oleh militerisme.
Penghargaan Nobel Perdamaian yang ia dapat pada 1991 meneguhkan ketokohannya. Ia juga menjadi inspirasi bagi aktivis pro-demokrasi di Indonesia pada 1990-an.
Situasi politik di Myanmar dan Indonesia saat itu hampir mirip: keduanya berada dalam cengkeraman diktator militer dan suara-suara oposisi direpresi.
Namun, karena struktur sosial dan politik Myanmar tak berhasil berubah, salah satu buktinya adalah anasir-anasir Jenderal Ne Win masih berkuasa, Suu Kyi menjadi tahanan rumah.
Suu Kyi akhirnya bebas pada 2010. Namun ia tak jadi presiden karena ada aturan yang tak memperbolehkan pejabat memiliki saudara kandung bukan asli Myanmar--suaminya orang Inggris. Ia hanya jadi penasihat presiden, semacam "jabatan hiburan."
Dalam suasana kebebasan itu, militer Myanmar yang masih memegang kekuasaan besar justru melancarkan persekusi dan pembantaian terhadap etnis minoritas Rohingya.
Status kependudukan mereka ditolak oleh pemerintah Myanmar meski etnis ini sudah menduduki wilayah Rakhine selama bergenerasi, dan menjadikan mereka sebagai salah satu penduduk tuna negara terbesar di dunia.
Penyerangan oleh tentara-tentara Myanmar pada Agustus 2017 merupakan satu dari tiga pembantaian terbesar yang dilakukan pemerintahan Burma terhadap etnis ini sejak 2012 dan 2016.
Sedikitnya 6.700 pengungsi Rohingya tewas selama sebulan setelah serangan yang disebut pemerintah Myanmar sebagai "operasi pembersihan" pada Agustus lalu. Hal ini diungkapkan dalam laporan survei Médecins Sans Frontières (MSF) atau Dokter Lintas Batas terhadap pengungsi Rohingya di sejumlah kamp di Bangladesh.
Data dari PBB setidaknya menyebut kekerasan yang terus terjadi memaksa lebih dari 168 ribu orang Rohingya meninggalkan Myanmar sejak 2012. Pada Oktober 2016, tindakan keras militer terhadap penduduk Rohingya juga memaksa sekitar 87 ribu orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.
PBB memperkirakan ada sebanyak 420 ribu pengungsi Rohingya di Asia Tenggara. Sekitar 150 ribu kini berada di Malaysia. Selain itu, 5.000 lainnya bertahan di Thailand.
Indonesia juga menjadi tempat etnis Rohingya mencari perlindungan. Lebih dari seribu pengungsi Rohingya tersebar di Pelabuhan Kuala Langsa, Bireun Bayeun Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang dan di Kabupaten Aceh Utara di Kantor Imigrasi Puntuet Kecamatan Blang Mangat.
Bagaimana reaksi Suu Kyi sebagai pejuang kemanusiaan dan pemimpin negara atas itu semua?
Ia diam dan membiarkan pembantaian itu terjadi. Tak pernah satu kata kutukan pun terucap dari mulutnya. Bahkan ia banyak dikecam karena rasis dan punya kecenderungan sinis terhadap orang Islam.
Tak Pantas Meraih Nobel
Pengajar studi hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Yosef Djakababa mengatakan praktik politik yang menegasikan etnis Rohingya merupakan kebijakan warisan kolonialisme Inggris saat menjajah Myanmar.
"Ini adalah kebijakan yang dilanjutkan. Kalau lihat KTP orang Myanmar itu bukan kolom agama, tapi etnis. Politik etnis sangat kencang. Kebetulan Rohingya-nya muslim," katanya sata dihubungi reporter Tirto, Jumat (13/12/2019) siang.
Oleh karena itu, kata Josef, tak mungkin Suu Kyi mengaku bahwa pelanggaran HAM dan genosida negara karena itu akan mengurangi simpati pendukungnya di politik lokal.
"Apalagi sebentar lagi ada pemilu di sana," kata Yosef.
Namun bagi Direktur Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid, sikap Suu Kyi tetap patut dikritisi karena dia mengatakan tindakan pemerintahan Myanmar dalam rangka mengatasi kekuatan bersenjata di wilayah itu. Atas sikap itulah menurutnya pada November 2018 Amnesty International mencabut penghargaan prestisius bagi Suu Kyi, yaitu Ambassador of Conscience.
"Keputusan ini diambil karena Amnesty sangat kecewa bahwa Aung San Suu Kyi tidak lagi mewakili simbol harapan, keberanian, dan pertahanan hak asasi manusia yang ketika itu dilambangkannya sebagai tak pernah mati," kata Usman kepada reporter Tirto.
Namun itu tak cukup, kata Usman. Ia juga mendesak status Nobel Perdamaian yang pernah disematkan ke Suu Kyi pada 1991 dicopot oleh Komite Nobel.
"Sudah seyogianya Komite Nobel mempertimbangkan ulang desakan tersebut [mencopot status nobel]. Bagi AII, Aung San Suu Kyi menjadi pemimpin de facto pemerintah sipil yang dipimpin Myanmar pada April 2016, pemerintahannya telah secara aktif terlibat dalam komisi atau melanggengkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia," pungkasnya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Rio Apinino
