Menguji Soliditas Koalisi Anies soal Cawapres dari Nonparpol

tirto.id - Figur bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan hingga kini masih menjadi teka-teki. Sebelum Anies berangkat haji ke tanah suci, Makkah, Tim 8 Koalisi Perubahan sempat mengklaim mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah mengantongi satu nama pendampingnya.

Anies juga disebut akan mengumumkan capres selepas pulang haji. Nyatanya, pernyataan itu hanya sekadar omongan politis. Sebab, sampai saat ini Anies belum mengumumkan sosok wakilnya di kontestasi Pilpres 2024 mendatang itu.

Teranyar, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali justru terkesan menabuh 'genderang perang' terhadap dua anggota Koalisi Perubahan, yakni Partai Demokrat dan PKS. Musababnya, Ali meminta Anies Baswedan tidak memilih calon wakil presiden yang berasal dari partai politik.

Salah satu poin dari sejumlah piagam Koalisi Perubahan memang memberikan otoritas penuh kepada Anies untuk menentukan cawapres sepanjang membawa kemenangan.

"Seseorang dipilih sebagai cawapres bukan pertimbangannya karena mempunyai partai, bukan pertimbangannya Anies bisa maju saja," kata Ali dalam keterangan tertulis pada Selasa 1 Agustus 2023.

Ali juga mengatakan cawapres yang dipilih Anies harus bisa menjadi penyeimbang bagi konsolidasi politik yang sedang dibangun. Dia menyebut fungsi cawapres adalah pengisi ruang-ruang kosong di wilayah mana dukungan terhadap Anies yang tidak maksimal.

Di sisi lain, Ali mengakui Koalisi Perubahan saat ini masih belum solid. Hal itu terlihat saat Anies melakukan safari ke sejumlah daerah dan menurut Ali hanya Nasdem yang selalu menyambut kedatangan Anies.

"Itu bukan tim koalisi namanya. Itu tim partai. Yang kita mau, Anies dalam setiap perjalanannya didampingi tim koalisi dan diterima di daerah oleh tiga kader partai politik," ucap Ali.

Partai Demokrat tak sepakat dengan usulan Nasdem itu. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan fungsi partai politik yaitu kaderisasi dan sumber rekrutmen kepemimpinan.

Sebab itu, wacana pendamping Anies dari nonparpol bertentangan dengan fitrah partai politik yang menjadi pilar demokrasi dan pemegang mandat sebagai peserta pemilu.

"Jika ada yang mewacanakan untuk cawapres nonparpol, hemat saya ini kurang pas," tutur Kamhar saat dihubungi reporter Tirto, Selasa.

Syarat dan kriteria cawapres pendamping Anies disepakati pada piagam kerja sama tiga partai yang terdiri dari lima poin. Namun, Anies menambahkan syarat cawapresnya dengan kriteria 0 yaitu tidak bermasalah dan berani.

Demokrat menghormati kriteria 0 ala Anies. Partai berlogo bintang mercy itu berharap syarat itu bukan sekadar pemenuhan kebutuhan untuk bisa berlayar, mengingat Koalisi Perubahan berbeda dengan selera dan kehendak penguasa.

"Kriteria 0, yaitu tak memiliki beban masa lalu atau tak bermasalah dan memiliki keberanian ini sangat relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Maka, jika tak bersih dan tak punya keberanian, pasti tersandera," jelas Kamhar.

Demokrat memastikan akan tetap mendukung Anies walaupun sang ketum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk dalam bursa cawapres Ganjar Pranowo. Kamhar memastikan Demokrat tidak akan mundur dari Koalisi Perubahan.

"Kita tak ingin berandai-andai. Namun, kami tegaskan, Partai Demokrat konsisten dan istikamah bersama Koalisi Perubahan," tegas Kamhar.

Demokrat sendiri memang tak secara blak-blakan menginginkan ketum mereka dipilih sebagai pendamping Anies. Namun, mereka meyakini jika Anies berpasangan dengan AHY, akan meraih kemenangan. Semua itu bergantung pada Anies.

Berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei, elektabilitas AHY masuk dalam lima besar figur cawapres meski angkanya belum berada di atas 15 persen.

Salah satu lembaga yang memotret figur bakal cawapres itu adalah Lembaga Survei Indonesia (LSI). Berdasarkan hasil sigi 31 Maret hingga 4 April 2023 lalu, terdapat lima kandidat dengan posisi teratas, yakni Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Erick Thohir, AHY, serta Khofifah Indar Parawansa.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengatakan bahwa RK dan Sandiaga Uno masih menjadi kandidat cawapres terkuat dengan masing-masing elektabilitas sebesar 19,6 persen dan 18,9 persen.

Sedangkan Erick Thohir, AHY dan Khofifah tidak ada yang memperoleh tingkat elektabilitas lebih dari 15 persen.

AHY juga masuk daftar lima nama bursa cawapres Ganjar Pranowo. Ia bakal bersaing dengan nama lain seperti Sandiaga Uno, eks kader Gerindra yang berhijrah ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Silang Pendapat Cawapres Ganggu Soliditas Koalisi

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin mengatakan, Koalisi Perubahan sedang bermain api bila tidak bisa mengelola silang pendapat internal terkait figur cawapres pendamping Anies.

"Kita tahu yang paling rumit dalam konteks berkoalisi di Koalisi Perubahan adalah menentukan siapa cawapres Anies," imbuh Ujang saat dihubungi reporter Tirto, Rabu 2 Agustus 2023.

"Sebenarnya, kan, kalau kita mau sederhana saja, simpel saja soal ini. Anies sudah ditetapkan oleh Nasdem. Maka kalau kita bicara jatah-jatah cawapres kalau enggak PKS ya Demokrat," sambung dia.

Namun, Ujang berpandangan Nasdem kurang cocok dengan cawapres yang diusung Demokrat, AHY. Jadinya, saat ini terjadi ketidaksepahaman antara cawapres yang diajukan Demokrat dengan Nasdem.

"Saya sih melihatnya PKS itu ikut Nasdem. PKS itu inginnya dari luar, dari pihak lain. Inginnya orang nonparpol," tukas Ujang.

Ujang menambahkan, selama jalur kuning belum melengkung dan cawapres belum didaftarkan, sebaiknya Koalisi Perubahan lekas membendung polemik soal cawapres yang berbeda antara Demokrat dengan Nasdem.

"Bagaimana ingin menang kalau ini tidak bersatu, bagaimana ingin menang kalau tidak tidak kompak. Kan, begitu," papar Ujang.

Sementara itu, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno memandang Koalisi Perubahan berpotensi bubar karena perbedaan pendapat soal cawapres Anies sebagaimana diinginkan Nasdem dari nonparpol. Ia juga melihat adanya ketidakharmonisan di tubuh Koalisi Perubahan.

"Potensi bubar. Sepertinya begitu. Di depan kelihatan solid, di belakang sepertinya berbeda," kata Adi kepada Tirto, Rabu.

Ia menduga permintaan Nasdem kepada Anies itu juga sebagai sinyalemen bahwa jagoan PKS dan Demokrat tak terlalu diperhitungkan. Pasalnya, Koalisi Perubahan sedang menggaet ceruk pemilih dari luar partai politik.

"Mungkin itu sebagai strategi untuk menambah ceruk pemilih di luar dukungan partai-partai perubahan," ucap Adi.

Tak Perlu Dikotomi Parpol dan Nonparpol

Perihal ketidakharmonisan di tubuh Koalisi Perubahan ditepis oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. Mardani menyatakan koalisinya saat ini masih solid. Dia juga menganggap permintaan Nasdem soal cawapres Anies dari luar parpol, hanya sebatas usulan.

Pasalnya, kata dia, dalam piagam Koalisi Perubahan yang ditandatangani tiga ketua umum partai yaitu Nasdem, PKS dan Demokrat, hanya Anies Baswedan yang berhak menentukan cawapresnya. Ia meyakini pernyataan Ahmad Ali itu hanya peringatan agar tiga parpol yang tergabung dalam koalisi pendukung Anies makin solid.

"Pertama, yang memilih itu Mas Anies Baswedan. Itu ada di piagam kerja sama. Jadi, usulan Nasdem, PKS, Demokrat, monggo saja," kata Mardani saat dihubungi reporter Tirto, Selasa.

PKS, kata dia, tidak menjadi soal ihwal cawapres yang dipilih Anies, baik dari parpol maupun nonparpol selama mengokohkan koalisi dan memberikan dampak kemenangan.

"Saya yakin semua parpol setuju, kok, asal punya dampak pada kemenangan. Tidak perlu dikotomi dari parpol maupun luar parpol. Dua-duanya punya hak," pungkas Mardani.