tirto.id - Munir Said Thalib dikenal sebagai aktivis dan pejuang hak asasi manusia (HAM) yang lantang. Pada 1998, lelaki yang akrab disapa Cak Munir itu mendirikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama beberapa kawannya. Sampai hari ini, KontraS aktif melakukan advokasi bagi para korban kekerasan dan mereka yang hak asasinya dilanggar.
Beberapa di antara korban kekerasan itu adalah kawan-kawan seperjuangan Munir juga selama melawan kezaliman pemerintah. Munir pernah menjabat sebagai direktur eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Imparsial.
Mengingat tindak pelanggaran HAM sering kali melibatkan pejabat tinggi atau orang-orang berpengaruh dalam ranah politik nasional, Munir jadi tidak asing dengan ancaman dan teror dalam kesehariannya. Apalagi, Munir pernah terlibat dalam perumusan rekomendasi kepada pemerintah untuk memejahijaukan para pejabat tinggi yang terlibat dalam pelanggaran HAM di Aceh, Papua, dan Timor Leste.
Pembentukan organisasi untuk mengadvokasi penegakan HAM seperti KontraS didasari alasan buruknya rapor Indonesia dalam bidang itu. James Lewis dan Carl Skutsch dalam The Human Rights Encyclopedia (1999) mencatat, berbagai jenis pelanggaran HAM terjadi secara masif di Aceh, Papua, dan Timor Leste. Bahkan, di Aceh, otoritas keamanan nasional tidak segan menggunakan cara-cara kekerasan terhadap para kriminal dan orang-orang yang dianggap kriminal atas nama keamanan dan ketertiban.
Sudah jamak diketahui bahwa kebebasan berpendapat sangat dibatasi di era Orde Baru. James Lewis melihat betapa banyak orang dieksekusi setiap tahunnya hanya karena mengekspresikan pendapatnya—yang dianggap berlawanan dengan pemerintah—secara damai. Penjara juga dipenuhi oleh mereka yang dianggap terkait dengan PKI, muslim militan, dan beberapa “pemberontak” di Aceh, Irian Jaya (sekarang Papua Barat), dan Timor Timur (sekarang Timor Leste).
Pada September 1999, Munir ditunjuk menjadi anggota Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP-HAM) Timor Timur. Peran itu lalu mendatangkan dukungan internasional. Majalah Asiaweek,misalnya, mendaulat Munir sebagai satu dari dua puluh Leader for the Millennium pada 2000. Munir juga mendapatkan penghargaan The Rights Livelihood Award dari kerajaan Swedia pada tahun yang sama atas jasanya mempromosikan HAM. Dia juga mendapatkan UNESCO Madanjeet Singh Prize atas jasanya mempromosikan toleransi dan antikekerasan.
Tak hanya dukungan, sepak terjang Munir dalam penegakan HAM juga mendatangkan tekanan dan teror. Munir pernah mengaku merasa diikuti oleh orang tak dikenal dalam perjalanan pulang ke rumah. Pada 2002, beberapa orang tak dikenal menyerang kantor KontraS. Para perusuh itu merusak berbagai perlengkapan kantor dan merebut paksa dokumen-dokumen kasus pelanggaran HAM. Puncaknya, sebuah bom pernah meledak di pekarangan rumah Munir di Jakarta pada Agustus 2003.
Rangkaian teror itu berujung pada pembunuhan Munir pada 7 September 2004. Kala itu, dia sedang dalam perjalanan menuju Utrecht, Belanda, untuk melanjutkan pendidikan jenjang Master. Sebelum pesawatnya mendarat di Bandara Schipol, Amsterdam, Munir dikabarkan tewas karena keracunan arsenik. Silang sengkarut urusan hukum atas pembunuhan itu belum menemui titik akhir hingga hari ini.
Dokumentasi Perjuangan HAM
Dukungan untuk mewujudkan penegakan HAM di Indonesia mengundang perhatian berbagai pihak termasuk seniman dan pengusaha. Sekira akhir 2012 lalu, beberapa seniman, aktivis, pebisnis, dan wartawan berkumpul di daerah Utan Kayu, Jakarta Timur. Agenda pertemuannya adalah menggalang dana dan mengolah ide bagi pembangunan situs untuk mengenang almarhum Munir. Situs itu sekaligus menjadi monumen perjuangan HAM.
Dalam pertemuan itu, almarhum penyanyi Glenn Fredly mengusulkan “Omah Munir” sebagai nama untuk situs yang akan dibangun itu. Menurutnya, penyebutan omah—yang berarti rumah dalam bahasa Jawa—terkesan lebih kasual daripada sebutan museum. Nama itu dirasa lebih akrab dan bakal bisa menarik generasi muda untuk berkunjung.
Jadilah Omah Munir seperti yang dikenal publik sekarang: sebuah situs dokumentasi perjuangan HAM di Indonesia sekaligus destinasi wisata di Kota Batu, Jawa Timur.
"Orang perlu tahu dan memetik pelajaran bahwa negara ini pernah begitu destruktif terhadap demokrasi dengan melanggar hak-hak paling asasi, seperti kebebasan berpendapat," kata Komisioner Komnas HAM Amirudin Al Rahab.
Dokumentasi sejarah perjuangan HAM seperti yang ditampilkan Omah Munir juga berfungsi sebagai proyeksi masa depan. Ia adalah modal penting bagi semua pihak—terutama generasi muda—agar pelanggaran HAM di masa lalu tidak terulang lagi. Pemahaman dan penghargaan atas HAM sangat penting nilainya dalam dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural.
Pejuang HAM di Indonesia tentu saja bukan cuma Munir. Ada banyak aktivis lain yang bersusah payah ikut berjuang. Banyak di antara mereka muncul dari ruang-ruang diskusi dan aktivisme kampus. Hal itu semakin menegaskan bahwa generasi muda memang memegang peran penting untuk mewujudkan iklim demokrasi yang sehat.
Mereka yang hak asasinya dilanggar pada masa lalu punya andil dalam pembentukan konsepsi mengenai HAM. Perjuangan penegakan HAM di banyak negara juga melibatkan generasi muda sebagai ujung tombaknya. Perjuangan HAM itu bertransformasi dari masa ke masa sesuai dengan tantangan dan tuntutan zaman. Wujudnya juga beraneka rupa, seperti perjuangan antiperbudakan, antikolonialisme, hingga antipenindasan dalam lingkungan kerja.
Kesadaran untuk terus bertransformasi di masa modern telah disadari oleh negara-negara lain. Ada Liberty Osaka di Jepang yang dibangun dari serpihan dokumen dan arsip kasta terbawah dalam sistem feodal. Museum itu mengeksplorasi isu seputar diskriminasi terhadap hak-hak perempuan dan etnis minoritas.
Di Kanada, ada Canadian Museum for Human Rights. Museum HAM berskala nasional itu pertama kali dibuka pada 2014. Ada pula Pemerintah Chile yang membangun museum HAM nasional untuk mengedukasi masyarakatnya tentang pemerintahan diktatorial Augusto Pinochet. Beberapa contoh itu dan pengalaman Indonesia sendiri agaknya cukup jadi alasan bahwa Indonesia membutuhkan pula museum HAM berskala nasional.
Museum HAM Munir
Omah Munir sendiri tidak berhenti bertransformasi. Pada 2018, Yayasan Omah Munir dan Pemerintah Kota Batu menandatangani memorandum pendirian situs baru sebagai tambahan Omah Munir. Situs baru ini akan dinamakan Museum HAM Munir untuk menegaskan statusnya sebagai pusat dokumentasi seputar isu HAM skala nasional.
Pada 8 Desember 2019—bertepatan dengan hari lahir Munir yang ke-54, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meletakkan batu pertama tanda dimulainya pembangunan Museum Hak Asasi Manusia (HAM) Munir.
Museum itu akan dibangun di atas lahan seluas 2.200 meter persegi di Jalan Sultan Hasan Halim, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu. Pemerintah Kota Batu mendukung penuh pembangunan ini dengan mengibahkan lahan itu kepada Yayasan Omah munir.
Gubernur Khofifah juga menegaskan, seluruh biaya pembangunan gedung museum tiga lantai itu ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur 2019 dan 2020. Dana yang dialokasikan ditaksir lebih dari Rp10 miliar.
Museum HAM Munir nantinya akan menjalankan agenda edukasi tentang isu-isu seputar HAM melalui pameran permanen, publikasi materi pendidikan HAM, pelatihan, diskusi, dan berbagai aktivitas seni. Museum ini akan diproyeksikan juga untuk menjadi pusat pendidikan HAM di Asia Tenggara.
“Perlu museum HAM yang berskala nasional karena negara ini perlu untuk belajar tentang pelanggaran masa lalu yang jangan sampai terulang kembali,” kata Ketua Yayasan Omah Munir Andi Achdian.
Di era industri 4.0 ini, perjuangan HAM perlu dipertegas karena prinsip-prinsipnya terus mendapatkan tantangan-tantangan baru. Salah satu buktinya adalah, tumpukan warisan kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang tetap terbengkalai meski rezim pemerintahan sudah berganti. Dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir, misalnya, pernah dianggap hilang. Beberapa sumber bahkan merujuk pada kesimpulan bahwa dokumen itu sengaja dihilangkan. Suciwati, istri almarhum Munir, sampai melaporkan kasus hilangnya dokumen ini ke Ombudsman.
“Seperti yang sudah saya bilang, kasus Munir sebetulnya mudah tapi kemudian dibuat berbelit-belit oleh pemerintah yang tak mau mengungkapkannya,” kata Suciwati.
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
