Mengapa Ada Puluhan Anak Indonesia Meninggal karena COVID-19?

tirto.id - Iyansah, bapak empat anak dari Kota Mataram, menjalani malam Lebaran yang tak biasa. Saat umat Islam sedunia menyambut 1 Syawal dengan takbir, ia harus menyiapkan tahlilan putranya. Fahri, anak bungsunya berusia 9 bulan, meninggal malam itu. Kematian yang tiba-tiba.

Iyansah mengira anaknya diare, seperti dua bulan lalu, dan meyakini bakal sembuh. Ia membawanya ke dokter lalu diberi resep obat. Kondisi Fahri agak mendingan; ia membawanya pulang. Tak ada firasat buruk.

Esok harinya Fahri demam tinggi. Napasnya tersengal-sengal. Tubuh Fahri lemas. Iyansah segera membawanya ke rumah sakit. Persis ketika takbir menggema kencang selepas magrib, putranya meninggal.

Suara Iyansah bergetar ketika saya meneleponnya. Ia menyalahkan dirinya berkali-kali. Bagaimana jika kami menduganya bukan diare? Bagaimana jika kami tidak terlalu lama membawanya ke rumah sakit?

“Dia masih bayi … susah untuk bilang sakit,” katanya. Fahri mungkin bisa selamat bila dia lebih cepat menanganinya. Mungkin bisa dibawa ke rumah sakit yang lebih baik, pikirnya.

Sang bunda seketika depresi dan emoh makan. “Saya juga kacau,” tutur Iyansah, “sampai sekarang kami masih kacau.”

Dokter menduga pneumonia yang menyebabkan Fahri meninggal. Balita itu ditangani sebagai pasien dalam pengawasan COVID-19. Fahri diambil tes swab (PCR). Empat hari kemudian, hasilnya positif corona.

I Nyoman Swandiasa, anggota Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Mataram, berkata bahwa kasus Fahri adalah kasus “non-klaster.”

“Sampai saat ini kami belum mengetahui dia telah berkontak dengan siapa sehingga bisa terpapar,” kata Swandiasa kepada saya, 27 Mei lalu.

Bahkan saat saya mengontak Iyansah dua pekan kemudian, belum ada yang tahu dari mana putranya tertular COVID-19. Sehari setelah hasil swab Fahri diumumkan, seluruh keluarga Iyansah dan karyawan yang bekerja di rumah mereka dipanggil oleh dinas kesehatan untuk rapid test.

“Hasilnya non-reaktif. Bahkan saya dipanggil lagi, satu keluarga. Diminta rapid test lagi,” kata Iyansah. Senin pekan ini, ketika saya mengontaknya lagi, ia belum diberi kabar hasil selanjutnya dan menduga mungkin karena masih nonreaktif.

Dalam protokol penanganan, keluarga pasien positif COVID-19 harus diperiksa sesegera mungkin demi menelusuri sumber penularan virus. Dalam kasus Fahri, dugaan sementara dari orang-orang dewasa di sekitar.

“Tapi,” kata Iyansah, “kami sekeluarga sudah dites dan tidak ada yang reaktif.”

Bukan Cerita Baru: Data COVID-19 Semrawut, Data yang Tersebar Disebut 'Hoaks'

Pada 18 Mei, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) merilis data yang menyebut 14 anak (usia 0-17 tahun) meninggal dari 584 anak positif COVID-19. Sementara dari 3.324 anak berstatus pasien dalam perawatan (PDP), ada 129 anak yang meninggal. Mereka meninggal sebelum dites swab atau hasil tesnya keluar. Angka-angka ini, bagaimanpun, dianggap belum menggambarkan pasien anak terpapar COVID-19 yang sebenarnya.

Kemungkinan jumlah anak positif dan meninggal akibat SARS-CoV-2 jauh lebih banyak mengingat IDAI melakukan metodologi pengumpulan data secara manual. Ikatan dokter ini menghimpun data dari seluruh dokter anak yang menjadi anggotanya di setiap daerah. Masalahnya, tak semua daerah di Indonesia punya cukup dokter anak. Sementara ada pasien anak yang dirawat oleh bukan dokter anak.

“IDAI tidak menayangkan update data real time,” kata dokter Catharine Mayung, Humas IDAI, kepada saya. “Karena data kami kumpulkan sendiri untuk keperluan pelayanan dan kajian-kajian strategis internal.” Informasi dari website IDAI mencatat sedikitnya ada 4.933 dokter anak di Indonesia.

Pada 22 Mei, data enam lembar slide berjudul “Laporan COVID-19 Pasien Anak”, bersumber dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, tersebar di kalangan dokter anak lewat WhatsApp dan Facebook. Isinya menyebut ada 19.196 anak di bawah 18 tahun terpapar COVID-19 dan 452 anak di antaranya meninggal.

Angka itu mencakup 715 anak positif corona; 7.152 anak PDP, 10.375 anak dalam pantauan (ODP), dan 954 anak sebagai tanpa gejala (OTG).

Angka ini dilengkapi tiap-tiap provinsi merangkum jumlah PDP, ODP, OTG, dan positif Corona. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur adalah empat daerah dengan angka tertinggi.

Namun, Dirjen Pelayanan Kesehatan dari Kemenkes, Bambang Wibowo, menyebut data itu hoaks ketika saya mengonfirmasinya. Sebaliknya, ia juga menolak memberi data, jikapun ada, mengenai pasien anak terpapar COVID-19 dari institusinya.

Seorang pejabat dari Ditjen Pelayanan Kesehatan yang minta hak anonim berkata kepada saya bahwa data yang tersebar itu “data internal” untuk lingkungan Kemenkes, tidak disebar untuk konsumsi publik.

Saya mengonfirmasi ke Vensya Sitohang, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Vektor dan Zoonotik. Dia berkata, “Saya tidak mengeluarkan data tersebut.”

Achmad Yurianto, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), yang juga juru bicara COVID-19, mengatakan “baru melihat data itu karena pasti bukan dari P2P.” Ia menambahkan ia tidak tahu data itu juga kebenarannya.

Sementara, angka kematian anak terpapar COVID-19 yang diklaim IDAI terus naik.

Per 1 Juni, ada 26 anak meninggal akibat corona, menurut Ketua umum IDAI, Aman Bhakti Pulungan, kepada ABC. Pada 10 Juni, kepada Najwa Shibab dalam program “Mata Najwa”, Aman memperbaruinya dengan berkata, “Sekarang yang positif ada 1.000 lebih anak, PDP 5 ribuan, yang meninggal 30 anak.”

Jika klaim itu benar, ada peningkatan jumlah anak tertular corona sejak IDAI merilisnya pada 18 Mei: pasien anak dalam perawatan (PDP) saja naik sekitar 2 ribuan selama 18 Mei-10 Juni.

Dokter Aman tidak menanggapi upaya konfirmasi saya beberapa kali untuk mengklarifikasi data yang dia sebar dalam sejumlah wawancara dengan televisi. Sementara Catharine Mayung, Humas IDAI, menolak memberikan data yang disebar di media itu dengan alasan hanya untuk kebutuhan internal IDAI.

Pernyataan serupa disampaikan Yogi Prawira, Ketua Satgas COVID-19 IDAI. “Untuk data resmi, kami tetap merujuk ke Kemenkes atau pemerintah. Data IDAI sebenarnya lebih untuk strategi internal, meningkatkan kewaspadaan anggota, distribusi APD, update keilmuan, dan lain-lain.”

Masalahnya, data yang dikeluarkan Gugus Tugas COVID-19—dan diumumkan di televisi—setiap hari bukan data real time. Data yang dibacakan biasanya menggambarkan jumlah kasus terkonfirmasi seminggu sebelumnya. Maka, sulit untuk menghitung jumlah kasus anak.

Belum lagi, data pada diagram kelompok umur yang ditayangkan di situs resmi covid19.go.id tidak diperbarui setiap hari seperti angka penambahahan kasus.

Misalnya, pada 10 Juni, kurva positif mencapai angka penambahan kasus tertinggi sejak kasus pertama diumumkan Presiden Jokowi pada awal Maret lalu, yakni 1.241 orang. Total 34.316 kasus positif dengan 1.959 orang meninggal. Per hari kemarin, 17 Juni, kasus COVID-19 di Indonesia adalah tertinggi di Asia Tenggara.

Diagram kelompok umur dalam situs pemerintah menyebut angka kasus positif di rentang umur 0-17 tahun adalah 7,8 persen atau sekitar 2.676 jiwa. Sementara ada 1,4 persen atau sekitar 27 orang yang meninggal pada usia anak.

Jumlah itu tak terlalu berbeda dengan data yang diklaim IDAI, hanya saja diagram yang dipaparkan situs resmi pemerintah tidak memiliki data jumlah PDP berdasarkan umur. Ia juga tidak mencatat kematian PDP—yang angkanya diprediksi lebih besar dari kematian pasien positif.

Artinya, bayi 9 bulan yang dinyatakan positif meninggal karena COVID-19 seperti Fahri dari Kota Mataram masuk dalam data resmi. Tapi, ada ribuan anak yang meninggal dalam status PDP dan tidak tercatat.

Menghitung jumlah anak yang terpapar corona semakin susah karena diagram kelompok umur yang ditayangkan situs resmi pemerintah tidak diperbarui setiap hari. Misalnya, pada 10-13 Juni, ada kenaikan kasus mencapai 4.345 jiwa, tapi persentase pada diagram kelompok umur tidak berubah. Maka, sulit menghitung berapa kenaikan angka positif corona khusus untuk kelompok umur 0-17 tahun.

Data terakhir diagram kelompok umur per 15 Juni menunjukkan angka kasus positif untuk rentang umur 0-17 tahun adalah 7,8 persen atau sekitar 3.064 anak. Sementara yang meninggal untuk rentang usia itu sebanyak 1,3 persen atau sekitar 28 orang.

Mengapa data-data yang akurat dan kredibel penting?

“Karena untuk menentukan tata laksana pasien, pencegahan, dan pengendalian infeksi,” kata Catharine Mayung dari IDAI.

Mengetahui data pasien anak akan sangat penting untuk memahami gejala apa saja yang diderita pasien anak agar orangtua bisa cepat mendeteksi dan melakukan pertolongan pertama. Data itu juga penting bagi tenaga medis guna menentukan tata laksana penanganan pasien.

Gejala Virus Corona pada Anak Agak Berbeda

Saya berbicara dengan seorang dokter anak, sebut saja Sutan, yang telah menangani 30-40 anak PDP dan 4 orang positif COVID-19 selama pandemi. Ia berkata gejala corona kepada anak memang sedikit berbeda dari orang tua.

“Bisa saja lebih ringan, misalnya diare tanpa demam. Yang banyak saya tangani, memang tanpa gejala. Ada yang datang, anaknya sudah kejang-kejang. Jadi kami juga lebih sulit menanganinya.”

Kebanyakan penularan pada anak juga sulit dilacak, meski mereka cenderung subjek pasif ketimbang orang tua atau orang dewasa lain. “Banyak yang memang tertular dari orangtua atau pengasuhnya, tapi ada juga anaknya yang positif, tapi orangtuanya negatif waktu dites,” kata Sutan.

Penanganan pasien anak perlu perhatian khusus. “Swab ke anak juga enggak gampang. Kalau rewel atau anaknya kesakitan, bisa dua-tiga kali,” katanya. “Belum lagi kalau di bawah 10 tahun biasanya perlu didampingi orangtua untuk diisolasi. Enggak mungkin dia mau sendiri diisolasi sendiri di kamar, kan? Bisa stres dan ada trauma lain.”

Pada usia bayi, perhatian ekstra harus dilakukan orangtua, kata Sutan. Bayi yang baru lahir biasanya bisa tertular dari orang dewasa karena datang menjenguk seperti dalam kasus bayi berusia 28 hari di Pamekasan yang positif COVID-19.

“Atau, orang dewasa malah jadi carrier kalau dia tanpa gejala. Orang dewasa suka biasanya ciumin anak-anak. Nah, ternyata tertular dari situ,” kata Sutan.

Juru bicara penanganan COVID-19 Achmad Yurianto menyebut banyak anak-anak Indonesia tertular corona meski mereka tidak pernah keluar rumah. Mereka berinteraksi dengan “orang dewasa yang mobilitasnya cukup tinggi, misalnya orangtua sendiri,” kata Yuri pada 25 Mei.

Kematian yang Seharusnya Bisa Dicegah

Merujuk data Ikatan Dokter Anak Indonesia, angka kematian anak akibat COVID-19 di Indonesia adalah tertinggi di Asia, menurut Aman Bhakti Pulungan, yang juga menjabat Presiden Asosiasi Dokter Anak Asia Pasifik kepada ABC.

Di Malaysia, Vietnam, dan Singapura, kasus anak yang meninggal akibat corona tercatat nol.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Cina, sumber awal SARS-CoV-2, melaporkan persentase anak-anak di bawah 19 tahun yang tertular corona sebanyak 2 persen dari 72.314 kasus yang dicatat pada 20 Februari.

Di Brasil, yang penanganannya di bawah Presiden Jair Bolsonaro sama buruknya dengan Indonesia, jumlah dugaan kematian akibat COVID-19 di bawah usia 19 tahun adalah 1,2 persen dari total kasus. Di Filipina—juga negara yang dipimpin oleh presiden populis Rodrigo Duterte—kematian pasien berusia di bawah 19 tahun sekitar 2,3 persen dari jumlah kasus.

Kasus pasien COVID-19 pada anak di Indonesia semakin penting diperhatikan mengingatkan jadwal tahun ajaran baru yang sudah dekat. Memang belum ada imbauan tegas dari pemerintah pusat dan daerah untuk membuka sekolah sesuai tanggal ajaran baru 13 Juli, tapi keputusan memperpanjang kebijakan belajar di rumah juga belum sepenuhnya bulat.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Susanto meminta pemerintah mesti hati-hati dan tidak terburu-buru membuka pesantren dan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Tanggapan itu muncul setelah pada 2 Mei lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berkata “mungkin sebagian sekolah dibuka dalam waktu dekat.”

“KPAI meminta agar proses pembelajaran secara tatap muka langsung di pesantren dalam kondisi new normal ditunda terlebih dulu jika pesantren belum memenuhi standar protokol kesehatan COVID-19, apalagi kasus-kasus COVID-19 masih tinggi,” kata Susanto dalam sebuah rilis.

Dokter Aman Pulungan dari IDAI menganjurkan pemerintah menunda sekolah dibuka, setidaknya sampai Desember 2020. “Itu pun dengan syarat tes harus ditingkatkan 30 kali dari kasus yang ada sekarang,” katanya.

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas COVID-19 Wiku Adisasmito menyebut sekolah akan dibuka paling akhir karena “risiko penularannya paling tinggi sedangkan dampak ekonominya paling rendah.”

Susianah Affandy, Komisioner Bidang Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat KPAI, berkata pemerintah lengah menangani secara serius kasus-kasus corona pada anak karena terfokus pada kelompok rentan usia lansia. Alhasil, banyak keluarga menyepelekan protokol kesehatan bagi anak-anak, ujar dia.

KPAI menemukan banyak anak-anak bebas bermain di sekitar rumah tanpa memakai masker serta tidak menerapkan jaga jarak di lingkungan keluarga.

“Artinya, anak belum menjadi prioritas sasaran deteksi dini oleh pemerintah pusat dan daerah,” ungkap Susianah.

Sebagai gambaran: seorang bayi berusia 50 hari dari Cirebon, Jawa Barat, dinyatakan positif COVID-19 setelah dibawa orangtuanya menghadiri hajatan. Hasil rapid test menyebut si bayi reaktif. Hasil tes cepat si ayah demikian; ibunya nonreaktif. Satu keluarga itu langsung menjalani tes swab (PCR).

Badan Anak PBB (UNICEF) memprediksi tiga skenario terburuk setelah menganalisis 118 negara berpenghasilan rendah dan menengah. Data itu diambil dari analisis ilmuwan dari Sekolah Kesehatan Masyarakat Johns Hopkins Bloomberg, yang diterbitkan di Lancet Global Health Journal.

Skenario pertama memperkirakan 6.000 kematian tambahan yang dapat dicegah selama enam bulan ke depan.

Skenario kedua: 1,2 juta kematian tambahan dapat terjadi selama enam bulan ke depan karena berkurangnya fasilitas kesehatan dan menurunnya perawatan rutin selama pandemi. Lebih dari 56.700 kematian ibu dapat terjadi hanya enam bulan ke depan.

Skenario terburuk: angka anak-anak yang meninggal sebelum ulang tahun kelima akan meningkat “untuk pertama kali dalam beberapa dekade,” kata Henrietta Fore, Direktur Pelaksana UNICEF.

“Kita jangan membiarkan ibu dan anak menderita sebagai tumbal memerangi COVID-19. Dan kita jangan membiarkan progres puluhan tahun mengurangi kematian anak dan ibu, sia-sia begitu saja.”

Di Indonesia, belum ada penelitian yang menghitung dampak COVID-19 pada anak di masa pandemi.

Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia menurut Badan Pusat Statistik pada akhir 2018 menyebut 1,39 persen—ada 4,2 juta-4,8 juta bayi baru lahir setiap tahun. Survei Penduduk Antar Sensus tahun 2015 menyebut jumlah anak sebanyak 83,99 juta jiwa.

“Kelahiran anak di indonesia rata-rata hampir 5 juta per tahun. Jumlah anak sekarang (sekitar) 90 juta. Prediksi kelahiran bayi selama tiga bulan terakhir (masa pandemi) adalah 1 juta,” ujar Aman Pulungan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia.

“Kalau sampai akhir Desember 2020 belum ada imunisasi dan sekolah dipaksa dibuka, akan ada 3 juta anak yang kemungkinan terkena COVID-19.”

Hitung-hitungannya, jika herd immunity diterapkan dengan kondisi tanpa vaksin seperti saat ini—atau pemerintah kita menyebutnya “new normal”—ada sejumlah anak Indonesia yang akan jadi tumbal.

“Kalau 60 juta anak yang akan sekolah, dibutuhkan 50 persen anak yang sakit untuk herd immunity. Setelah itu, kita ambil mortalitas Indonesia sekarang antara 2,5 sampai 5 persen. Kita ambil tengahnya, 3 persen, berarti ada sekitar 1 juta anak yang akan meninggal,” kata Aman.