Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah bergerak cepat menyiapkan strategi penanganan pascabencana gempa bumi yang memicu dampak kerusakan di delapan kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satu fokus perhatian pemerintah saat ini adalah perbaikan rumah warga yang rusak akibat gempa.
Penanganan kerusakan rumah warga terdampak gempa di NTT itu dibahas oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan perwakilan pengembang dalam rapat di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Adapun perwakilan pengembang yang turut menghadiri rapat di Kantor Kementerian PKP tersebut adalah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI), serta wakil dari sejumlah perusahaan properti.
"Khusus untuk masalah perumahan, ya kita selain dari BNPB, kemudian dari PKP, [bisa dibantu] dengan Bapak-Bapak [developer] sekalian," kata Tito dalam rapat tersebut.
Dia menjelaskan, skema pembangunan kembali mayoritas rumah warga terdampak akan menggunakan pendekatan in situ atau rekonstruksi langsung di atas lahan semula. Kendati demikian, proses pemulihan fisik bangunan masih harus menanti hingga gempa susulan mereda dan struktur tanah dinyatakan aman.
"Kalau perbaikan rumah pun tidak bisa dilakukan sekarang, karena masih dalam kondisi goncang. Nanti mungkin setelah dia stabil, baru kemudian bisa dilakukan rekonstruksi," ujarnya.
Sembari menunggu kondisi geografis stabil, fokus utama pemerintah saat ini tertuju pada pendataan kerusakan bangunan dan pemenuhan logistik dasar bagi para pengungsi di tenda-tenda darurat.
Tito menekankan pendataan kerusakan rumah warga mesti dilakukan secara presisi dengan pembagian menjadi kategori rusak berat, ringan, dan sedang. Bersamaan dengan itu, pendataan juga akan mencatat kerusakan gedung pemerintah, sekolah, jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya
Khusus dalam pendataan rumah rusak, lanjut Tito, akan dilakukan berdasarkan nama dan alamat pemilik (by name, by address). Pendataan juga bakal melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), petugas kecamatan, hingga kepala desa setempat.
Selain itu, Tito menginstruksikan agar pendataan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis dari BNPB tentang penentuan klasifikasi rusak ringan, sedang, dan berat akibat dampak bencana gempa.
"Sekarang inilah time untuk pendataan. Meskipun nanti akan berkembang, karena yang tadi, yang tadinya rusak ringan jadi sekarang sedang atau berat jadinya, karena tambahan [dampak gempa] susulan. Jadi pendataan ini betul-betul upayakan memanfaatkan kepala desa, camat, dan by name by address," ungkapnya.
Di sisi lain, Tito menambahkan, pemerintah akan terus berfokus memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak bencana seperti pangan, air bersih, perlengkapan tidur, pakaian, hingga obat-obatan. Antisipasi terhadap kebutuhan pengungsi selama 3-4 minggu ke depan juga sedang dilakukan.
Keterbukaan jalur distribusi diharapkan mendukung percepatan distribusi bantuan ke lokasi terdampak. "Untuk pintu-pintu masuk, selain jalan-jalan darat tadi, sudah hampir semua terbuka, sehingga mobilitas orang, maupun barang, bantuan, lebih cepat masuk," kata Tito.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
