Menakar Dukungan Presiden Prabowo untuk Solusi Dua Negara

tirto.id - Usai jeda delapan menit setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berpidato, Presiden Prabowo menaiki mimbar dan memulai pidatonya di Sidang ke-80 Majelis Umum PBB. Tiga menit terakhir dari total 20 menit pidatonya, Prabowo menyinggung tentang solusi dua negara sebagai resolusi untuk Palestina-Israel.

Prabowo menekankan bahwa hari ini banyak warga Gaza tak berdosa yang perlu ditolong. Jutaan rakyat Palestina bukan cuma terancam kematian akibat ulah militer Israel, tapi juga sekarat karena kelaparan.

“Tidak adakah jawaban atas jeritan mereka,” tanya Prabowo secara retoris, dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (24/9/2025).

Prabowo mengakui bahwa solusi dua negara diinisiasi oleh negara-negara Barat yang mengedepankan cara humanis, alih-alih kekerasan. Dia pun mewanti-wanti jangan ada lagi satu negara yang dapat melakukan penindasan, seperti yang terjadi di Palestina.

“Indonesia mendukung penuh solusi dua negara di Palestina. Kita harus memastikan Palestina yang merdeka,” ujarnya.

Jika negara Palestina yang berdaulat telah diakui, Prabowo berpikir pengakuan atas Israel sebagai hal yang memungkinkan. Menurutnya, solusi dua negara adalah solusi satu-satunya.

“Kita juga harus mengakui, kita harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan itu, kita dapat memiliki perdamaian sejati,” kata Prabowo.

Dia pun menyinggung bahwa warga Palestina dan Israel dengan ragam agama dan budayanya, baik Yahudi, Arab, hingga Kristen, mesti hidup berdampingan.

“Apakah ini mimpi? Mungkin, tapi ini mimpi indah,” demikian Prabowo.

Asal-Usul Solusi Dua Negara

Pengajar Studi Timur Tengah di Deakin University, Andrew Thomas, dalam artikelnya di The Conversation menjelaskan bahwa solusi dua negara mengacu pada rencana membentuk negara Palestina yang terpisah dari Israel. Tujuannya: memenuhi tuntutan Palestina atas penentuan nasib sendiri tanpa melemahkan kedaulatan Israel.

Gagasan tentang dua negara ini sudah diinisiasi sebelum pendirian negara Israel dideklarasikan pada 1948. Sebelumnya, PBB telah mengesahkan Resolusi 181 tentang rencana membagai wilayah Mandat Inggris di Palestina menjadi negara-negara Yahudi dan Arab.

“Perbatasan yang diusulkan PBB tidak pernah terwujud. Tak lama setelah Israel mendeklarasikan kemerdekaannya, Suriah, Yordania, dan Mesir menginvasinya dan memicu Perang Arab-Israel I. Lebih dari 700.000 warga Palestina mengungsi dari negara baru Israel. Mereka mengungsi ke Tepi Barat, Gaza, dan negara-negara Arab di sekitarnya,” terang Thomas dalam artikelnya.

Setelah perang, tepatnya pada 1949, Israel dan negara-negara Arab tetangganya menyepakati Garis Hijau yang membatasi wilayah Palestina dan Israel. Itulah garis yang membatasi Israel dan Tepi Barat serta Gaza sebagaimana kita kenal saat ini.

Namun, setelah Perang Enam Hari pada 1967, Israel mengokupasi Tepi Barat, Gaza, Yerusalem Timur, dan Dataran Tinggi Golan. Menurut Thomas, diskursus tentang solusi dua negara sejak saat itu merujuk pada pembentukan dua negara seturut Perbatasan Pra-1967.

“Ini berarti negara Palestina yang baru akan terdiri dari wilayah Gaza dan Tepi Barat sebelum pendudukan Israel. Sementara itu, soal pembagian Yerusalem, jika memang dibagi, adalah poin perdebatan penting dalam rencana ini,” tulis Thomas.

Dosen hubungan internasional dari President University, Virdika Rizky Utama, mengatakan bahwa pernyataan Prabowo tentang pengakuan bersyarat atas Israel terkesan tidak sejalan dengan semangat politik luar negeri Indonesia sebagaimana tercantum dalam Mukadimah UUD 1945.

“Mukadimah menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan. Maka, pertanyaannya bukan apakah two-state solution terdengar adil, tapi apakah ia mampu menghentikan penjajahan Israel atas Palestina,” kata Virdika kepada Tirto, Rabu (24/9/2025).

Virdika menekankan bahwa formula solusi dua negara secara historis tak terlepas dari ekses kompromi Pascaperang Dingin yang gagal menjamin kedaulatan teritorial Palestina. Sejak Perjanjian Oslo pada 1993, Israel terus memperluas pemukiman ilegal, mengontrol perbatasan, dan memblokade Gaza.

“Artinya, dukungan terhadap two-state tanpa syarat penghentian okupasi dan restitusi wilayah justru berisiko melegitimasi struktur kolonial yang sedang berlangsung,” kata dia.

Jika merujuk hukum internasional, kata Virdika, Palestina praktis belum mendapatkan kontrol atas wilayah pra-1967. Pasalnya, warga Palestina sampai kini tidak punya hak atas sumber daya dan kawasan itu belum diakui sebagai negara penuh oleh PBB.

“Maka, menurut saya, posisi Prabowo hanya sejalan secara semantik, tapi tidak secara konstitusional maupun historis. Mukadimah [UUD 1945] bukan sekadar etalase moral, tapi kompas politik luar negeri yang menuntut keberpihakan aktif terhadap bangsa yang dijajah,” kata dia.

Menurut Virdika, kalkulasi Prabowo untuk mendukung solusi dua negara berbasis pada dua hal, yaitu menjaga posisi Indonesia di forum multilateral dan menghindari friksi dengan negara-negara donor utama. Sebab, secara politik, solusi dua negara adalah posisi yang diterima oleh mayoritas negara anggota PBB, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa.

“Dengan mendukungnya, Prabowo bisa tampil moderat tanpa kehilangan dukungan dari negara-negara yang punya leverage ekonomi dan militer terhadap Indonesia,” ujar Virdika.

Bagaimana Indonesia Semestinya Berperan?

Virdika juga menilai kalkulasi Presiden Prabowo tidak satu tarikan napas dengan Presiden Sukarno yang secara historis aktif mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, termasuk lewat Konferensi Asia-Afrika dan Gerakan Non-Blok.

Virdika menekankan bila hendak menawarkan suatu solusi atas Palestina-Israel, Prabowo semestinya mempertimbangkan kekuatan selain negara Barat.

“Menurut saya, Prabowo sedang bermain aman. Kalau Indonesia ingin tetap punya bobot dalam isu Palestina, kita harus berani menyebut Israel sebagai aktor kolonial dan pelaku pelanggaran HAM, bukan sekadar mendukung formula kompromi [solusi dua negara] yang sudah gagal,” kata dia.

Sepatutnya, kata dia, Indonesia mendorong pembentukan komisi investigasi independen di bawah Dewan HAM PBB untuk menyelidiki kejahatan perang Israel, termasuk penggunaan fosfor putih dan serangan terhadap fasilitas sipil.

Selain itu, Indonesia bisa menginisiasi embargo senjata dan boikot produk dari wilayah pendudukan seraya bekerja sama dengan negara-negara Global South dan Organisasi Kerja sama Islam.

“[Juga] Indonesia harus aktif di Mahkamah Internasional dan ICC untuk mendorong proses hukum terhadap pejabat Israel yang terlibat dalam genosida dan apartheid,” katanya.

Virdika menekankan Prabowo juga semestinya terlibat kerja-kerja pengakuan Palestina secara aktif dan jelas. Parameternya antara lain memastikan kontrol atas kedaulatan wilayah pra-1967, hak kembali bagi pengungsi, dan pengakuan penuh Palestina sebagai negara anggota PBB.

“Tanpa itu, two-state solution hanya menjadi jargon diplomatik yang tidak menyelesaikan akar konflik. Kita tidak bisa bicara soal solusi tanpa menyentuh struktur kekuasaan yang timpang. Maka, menurut saya, polugri Indonesia harus kembali ke posisi antikolonial yang aktif,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Global Future Institute, Hendrajit, mengatakan bahwa dukungan Prabowo pada proposal solusi dua negara berdasarkan kalkulasi strategis. Dia mencontohkan bagaimana Sukarno dkk. bertindak saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia penuh melalui sejumlah perundingan.

Meski Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara federal setelah Konferensi Meja Bundar, tapi itu menjadi celah masuk Indonesia untuk merdeka 100 persen. Hingga akhirnya, Sukarno membubarkan RIS dan kembali ke bentuk NKRI.

“Ketika Prabowo katakan akan mengakui Israel jika masalah kedua bangsa ini selesai, ya itu logis. Ini jadi bagian diplomasi karena akan buka pintu awal dan kemungkinan baru. Tapi, tujuannya tetap Palestina merdeka,” katanya kepada Tirto, Rabu (24/9/2025).

“Itulah diplomasi, ketika lawan sudah menyangka kita melepaskan sesuatu yang prinsipil, tapi itu yang sebenarnya sasaran palsu yang dimakan,” imbuhnya.