tirto.id -
Mahfud mengaku bertemu Jokowi pada Rabu (30/5/2018) malam. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan pendapatnya ihwal pembicaraan gaji pengurus BPIP yang marak belakangan.
"Tadi malam saya ketemu Presiden, saya berpikir kalau ini tak layak dan tak ada dasar hukumnya, kami akan minta untuk Perpresnya (Peraturan Presiden) dicabut. Karena tidak boleh orang digaji tanpa hak," ujar Mahfud di Kantor BPIP, Jakarta, Kamis (31/5/2018).
Gaji dan hak keuangan bagi pengurus BPIP diatur Perpres Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP. Aturan itu diteken Jokowi 23 Mei lalu.
Mahfud menyebut Jokowi merasa tak enak karena polemik gaji dan hak keuangan BPIP. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun berpendapat bahwa seharusnya tak ada kehebohan dan pembicaraan berlarut ihwal gaji serta hak keuangan BPIP."Gaji pokoknya itu cuma Rp 5 juta, operasional Rp13 juta, tunjangan macam-macam akhirnya sampai situ [angka ratusan juta] [...] Presiden bilang 'menjadi nggak enak, bapak-bapak dan ibu jadi disalahkan orang'," ujar Mahfud.
Eks anggota legislatif dari PKB itu lantas membandingkan hak keuangan BPIP dengan anggota dan pimpinan DPR. Menurut Mahfud, seharusnya masyarakat melihat juga besaran gaji dan hak keuangan anggota legislatif yang disebutnya lebih besar dari BPIP.
Ia juga mengklaim kerap memberi sedekah ke negara melalui bank dari pendapatannya setiap bulan. Mahfud mengungkap hal itu menanggapi banyaknya komentar masyarakat ihwal pengembalian gaji BPIP ke negara.
"Saya sering melakukan [sedekah ke negara]. Saya ada buktinya, kasih ke bank sebagai penerimaan uang negara non pajak dari Mahfud," katanya.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Maya Saputri
