Soal Gaji BPIP Rp112 Juta, Wakil Ketua DPR: Lagi Cari Siapa Otaknya

Oleh: M. Ahsan Ridhoi - 28 Mei 2018
Dibaca Normal 1 menit
"Saya lagi mencari siapa otaknya di balik siapa yang menyodorkan daftar gaji itu, atau tunjangan dari BPIP itu, sehingga sampai di atas posisinya yang tidak mencerminkan itu sendiri," kata Taufik.
tirto.id - Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, menilai Ketua Pembina Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri dan tokoh-tokoh lainnya dalam lembaga tersebut tidak tahu menahu perihal gaji hingga Rp112 juta yang mereka terima.

Taufik meyakini para tokoh tersebut tidak pernah berharap mendapatkan gaji tersebut dan tidak pernah diinformasikan sebelumnya perihal itu. Karena, kata dia, seperti Megawati tentu sudah tidak pada kelasnya meminta gaji sebesar itu sebagai presiden ke-5 Indonesia.

"Saya lagi mencari siapa otaknya di balik siapa yang menyodorkan daftar gaji itu, atau tunjangan dari BPIP itu, sehingga sampai di atas posisinya yang tidak mencerminkan itu sendiri," kata Taufik, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/5/2018).

Menurut Taufik, otak di balik penyusunan besaran gaji tersebut mesti bertanggungjawab dan menjelaskan kepada publik. Sebab, menurutnya, ulahnya telah membuat kredibilitas tokoh-tokoh tersebut tercoreng di mata publik dan telah menjadi polemik yang tidak perlu di tataran publik.

"Ini sangat merugikan bagi tokoh-tokoh kita. Karena ini bukan arena politik, ini arena di dalam masyarakat untuk mengisi membina BPIP. Ini lah yg kaitan semangatnya pun, dan sifatnya lebih baik volunteer sukarela," kata Taufik.

Selain itu, Politikus PAN ini yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga tak tahu menahu perihal jumlah gaji BPIP tersebut. Karena, menurutnya, presiden tidak membahas sampai detail, melainkan hanya mengesahkan peraturan.

"Saya nggak menyalahkan pak presiden, tokoh-tokohnya, tapi otak di balik yang mengusulkan ini harus diklarifikasi atau diperiksa dulu kesehatannya dulu lah. Karena ini masalah pembina Pancasila. Kan kasihan sekarang publik sudah tau dan beliau-beliau terpojokkan," kata Taufik.

Dalam hal ini, Taufik berpendapat agar tidak terulang lagi kasus serupa di masa mendatang, maka harus dibuat standarisasi gaji pejabat pemerintahan. Baik jabatan politik, maupun struktural.

"Saya sudah katakan sebelumnya, apapun seharusnya, siapapun presidennya, gaji presiden adalah top of mind, jadi presiden direktur tingkat nasional milik negara. Jadi kalau ada gaji direksi BUMN lebih besar dari presiden, gubernur BI, apalagi ini BPIP," kata Taufik.

Berbeda dengan Taufik, Wasekjen Gerindra, Andre Rosiade menilai besaran gaji tersebut wujud pemerintahan Jokowi-JK tidak memikirkan rakyat. Sebab, menurutnya, besaran gaji tersebut tidak selaras dengan kesulitan ekonomi yang diderita rakyat.

"Pengangguran meningkat, ekonomi jeblok, eh elit digaji wah. Rezim ini tidak memikirkan perasaan rakyat," kata Andre saat dihubungi, Senin (28/5/2018).

Ada pun besaran gaji BPIP diatur dalam Perpres Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dengan Perpres tersebut, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP akan menerima gaji Rp112.548.000 per bulan. Sementara itu, jajaran Anggota Dewan Pengarah BPIP masing-masing mendapatkan Rp100.811.000 per bulan.

Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif mendapatkan Rp76.500.000. Selanjutnya, Wakil Kepala Rp63.750.000, Deputi Rp51.000.000 dan Staf Khusus Rp36.500.000.

Selain gaji bulanan, Perpres 42/2018 juga mengatur para pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP juga akan menerima fasilitas lainnya berupa biaya perjalanan dinas.


Baca juga artikel terkait GAJI BPIP atau tulisan menarik lainnya M. Ahsan Ridhoi
(tirto.id - Politik)

Reporter: M. Ahsan Ridhoi
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Yantina Debora
DarkLight