Menuju konten utama

Luhut Sebut Jokowi Tidak hanya Janji Bangun Papua

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Presiden Joko Widodo bukan termasuk karakter orang yang suka berjanji, tetapi termasuk dalam tipe pekerja keras.

Luhut Sebut Jokowi Tidak hanya Janji Bangun Papua
Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan. ANTARA FOTO/Reno Esnir

tirto.id - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukan) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan termasuk karakter orang yang suka berjanji, tetapi termasuk dalam tipe pekerja keras.

"Ah, nggak pernah, nggak betul. Presiden (Jokowi) bukan tipe orang yang suka janji-janji. Dia eksekusi kok," katanya, di Kota Jayapura, Selasa (29/3/2016).

Hal itu disampaikan Luhut terkait dengan pandangan sekelompok pemuda di Papua yang mengatakan sampai saat ini janji Presiden Jokowi belum terealisasi, seperti pembangunan Pasar Mama-mama Papua, rel kereta api, dan permintaan Presiden Direktur (Presdir) Freeport Indonesia harus orang asli Papua.

"Semua berjalan kok. Kalau Presdir Freeport, Pak Lukas [Lukas Enembe-Gubernur Papua saat ini] saja bertanya mana orang Papua yang berkompeten untuk duduk di situ. Tidak ada janji-janji," katanya.

Luhut mencontohkan bahwa pembangunan Jalan Trans Papua, dari Sorong, Papua Barat sampai Merauke di Papua harus rampung dan sudah bisa ditempuh melalui perjalanan darat pada 2019 atau 2020 ini.

Luhut juga menargetkan agar Jalan Trans Papua dari Agats Kabupaten Asmat menuju Wamena Kabupaten Jayawijaya sudah harus tembus pada 2018 dan harus terkoneksi dengan baik.

Dengan begitu, menurut Luhut, harga kebutuhan pokok dan sandang akan menjadi lebih terjangkau.

Sebelumnya, sekelompok pemuda Papua yang tergabung di dalam Koalisi Anak Adat Papua (KAAP) mengatakan Presiden Jokowi hanya memberikan janji kepada masyarakat Papua terkait pembangunan.

"Kami nilai Pak Presiden Jokowi hanya janji saja, realisasi belum ada terkait pembangunan, seperti Pasar Mama-mama Papua, rel kereta api dan Otsus Plus ditolak," kata Paul Ohee, Koordinator KAAP. (ANT)

Baca juga artikel terkait MENTERI KOORDINATOR POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN LUHUT BINSAR PANJAITAN atau tulisan lainnya

Reporter: Alexander Haryanto