Menuju konten utama
Pandemi COVID-19

Luhut Akui Banyak Masalah, tapi Klaim Penanganan COVID Terkendali

Luhut klaim kondisi penanganan COVID Indonesia terkendali, meski ia mengakui ada banyak masalah tapi satu persatu sudah diselesaikan.

Luhut Akui Banyak Masalah, tapi Klaim Penanganan COVID Terkendali
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/6/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

tirto.id - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengakui masih banyak masalah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Namun, ia mengklaim satu persatu problem tersebut dapat diselesaikan oleh pemerintah. Ia pun menegaskan kondisi penanganan COVID Indonesia terkendali.

"Jadi ini semua kerja sama kita, jadi kalau ada yang bilang semua tidak terkendali sangat tidak benar. Bahwa ada masalah, sangat banyak masalah, tapi masalah ini satu persatu kami kira kita selesaikan dengan baik," kata Luhut dalam konferensi pers virtual di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (6/7/2021).

Luhut mengatakan bila mobilitas warga selama penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali dapat menurun hingga 50 persen pekan ini, maka kurva penularan COVID-19 akan melandai pada pekan depan dan selanjutnya secara perlahan menurun.

Berdasarkan analisa internal pemerintah, Luhut mengklaim pengendalian COVID-19 memerlukan setidaknya 30 persen penurunan mobilitas. Informasi tersebut pun sudah disampaikan kepada TNI-Polri dan para kepala daerah. Namun ia lebih suka penurunan mobilitas hingga 50 persen dalam mengantisipasi pencegahan varian baru.

"Jadi kalau kita bisa tadi mobilitas ini bisa kita manage sampai minus 30 persen, tapi yang paling baik adalah minus 50. Karena minus 50 itu menghadapi tadi varian delta. Jadi kalau sekarang ini kita lihat masih di angka 26 persen yang paling tertinggi atau 27% mungkin itu, tapi itu baru kemarin," kata Luhut.

Karena itu, Luhut meminta semua pihak untuk kooperatif dalam penanganan COVID-19 ini. Saat ini, kata Luhut, pemerintah menyiapkan metodologi untuk mengawasi PPKM Darurat melalui indeks mobilitas dan cahaya malam.

“Indeks mobilitas gabungan pada PPKM Darurat kemudian kita bandingkan dengan periode baseline yaitu 24 Mei sampai 6 Juni 2021, sehingga kita punya data yang lebih akurat,” kata Luhut.

Di DKI Jakarta, lanjut dia, sudah terjadi penurunan mobilitas warga. Koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta juga berjalan baik.

Kemudian setelah penerapan PPKM Darurat per 3 Juli 2021 di Pulau Jawa dan Bali, terjadi penurunan mobilitas warga. Namun secara keseluruhan, penurunan mobilitas itu belum sesuai harapan pemerintah.

“Masih jauh dari yang kita harapkan, Bali dan Jawa Timur masih terlihat paling rendah, dan kita akan dorong untuk terus berjalan, ini kan masih hari ketiga,” ujar Luhut.

Baca juga artikel terkait PPKM DARURAT atau tulisan lainnya dari Abdul Aziz

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Abdul Aziz