tirto.id - Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan paket kebijakan investasi untuk menarik minat swasta dalam proyek infrastruktur lima tahun ke depan. Jokowi pun membuka peluang seluas-luasnya agar swasta ikut menggarap proyek yang dicanangkan itu.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan, jika swasta tertarik untuk membangun jalan tol di beberapa titik yang menjadi proyek strategis nasional (PSN), maka swasta juga akan diberikan hak untuk membangun kawasan industri di wilayah tersebut.
“Ini pola baru yang sudah kami aplikasikan, Semarang-Demak yang digarap PP dan Wika, mereka membangun jalan tol yang terintegrasi dengan tanggul laut Kota Semarang,” kata Danang, di Menara Kadin, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2019).
Menurut Danang, pemerintah mengintegrasikan tanggul laut itu dengan jalan tol, sehingga kawasan industri bisa hidup. “Dengan satu kali investasi kita bisa mendapatkan tiga output, itu yang akan jadi kecenderungan kami ke depan,” kata Danang.
Danang mengatakan, nantinya pemerintah akan memberikan keleluasaan bagi investor untuk juga mengembangkan kawasan industri di wilayah yang sudah terbangun jalur tol.
Strategi ini, kata Danang, dinilai efisien untuk meningkatkan konektivitas. Danang menyebut, pemerintah berharap swasta nasional maupun asing banyak membantu untuk membangun infrastruktur di dalam negeri.
“We need more player. Kami harapkan akan ada pemain baru yang ambil bagian dalam kosorium,” kata Danang.
Apalagi di periode pemerintahan Jokowi-Ma'ruf 2019-2024, jalan tol yang akan di bangun mencapai 2.500 kilometer dengan prediksi total pembiayaan mencapai Rp375 triliun.
Selain pendekatan yang dilakukan pada pengusaha lokal, Danang juga tengah melakukan pendekatan pada investor asing terutama para investor dari kawasan timur tengah.
“Rencanannya pada pertengahan tahun depan kami akan lakukan tender, dengan skema syariah dengan investor asal timur tengah sebagai upaya baru kita menggaet pemain baru. Saya terus terang proyek pembangunan harus banyak di-support di swasta,” kata dia.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 selama lima tahun ke depan, kebutuhan anggaran untuk infrastruktur diperkirakan mencapai Rp6.421 triliun. Untuk memenuhi target itu, pemerintah melibatkan swasta agar bisa ikut patungan.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Abdul Aziz
