tirto.id - Pemerintah diharapkan segera mengeluarkan standarisasi bagi "start-up” demi kebaikan bersama. Upaya itu untuk melindungi data-data pribadi dari hal-hal yang dapat merugikan kata Kepala Subdirektorat Analisa Teknik Persandian Lembaga Sandi Negara Sulistyo.
"Start-up yang telah memenuhi standarisasi yang ditetapkan pemerintah kemudian di-'launching' ke publik," katanya di sela pembukaan "Cyber Security Outlook 2017" di Yogyakarta, Jumat (3/3/2017).
Seperti dilaporkan Antara, Senin (6/3/2017) “Start-up” saat ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup signifikan. Akan tetapi, dalam pandangan Sulistyo, perkembangan tersebut tidak diimbangi dengan aspek keamanan yang amat penting untuk mendukung perkembangan bisnis start-up.
"Saat ini 'start-up' mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup signifikan tetapi tidak diimbangi aspek keamanan. 'Start-up' memang dapat menumbuhkan ekonomi digital tetapi selama ini kurang memperhatikan sisi keamanan," katanya.
Ia mengatakan, hal itu harus diantisipasi untuk mencegah atau menghindari kerugian. Dalam hal ini pemerintah harus bersikap sehingga "start-up" aman digunakan dan data-data pribadi terlindungi.
"Peran pemerintah itu diharapkan dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan 'start-up'. Dengan demikian diharapkan ekonomi digital dapat tumbuh dan berkembang dari 'start-up'," kata Sulistyo.
Start up atau perusahaan rintisan merupakan perusahaan yang baru didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat.
Iwan Sumantri dari National Cyber Security Defense (NCSD) mengatakan "security awareness" diperlukan untuk mengantisipasi isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti hoax.
Untuk itu, menurut dia, "security awareness" perlu diberikan kepada masyarakat awam melalui pelatihan, pendidikan, dan sosialisasi. Dengan demikian, mereka tidak termakan isu hoax dan isu negatif lainnya.
"Selain masyarakat awam, 'security awareness' juga perlu diberikan kepada mereka yang mempunyai pengetahuan dalam keamanan "cyber". Mereka perlu diarahkan untuk mendukung pemerintah terkait dengan 'cyber'," kata Iwan.
Penulis: Mutaya Saroh
Editor: Mutaya Saroh
