tirto.id - Setiap tahun air menggenangi beberapa wilayah Jakarta. Banjir menjadi masalah yang tidak pernah berhenti menjadi prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Upaya serta harapan tak pernah pupus dijalankan, agar warga Jakarta lepas dari ancaman banjir yang terus menghantui.
Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta punya sederet jurus dalam pencegahan dan penanganan banjir. Salah satunya operasi rutin antisipasi bencana banjir di Jakarta.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, menyatakan antisipasi banjir yang dilakukan pihaknya adalah dengan mengoptimalisasi pengoperasian dan pemeliharaan, serta perawatan sarana dan prasarana pengendali banjir.
“Seperti rumah pompa, pintu air, dan alat berat, sehingga dapat bekerja secara maksimal saat kondisi pra-banjir ataupun saat penanganan banjir,” ucap Ika kepada reporter Tirto, Kamis (24/10/2024).
Secara rutin Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta mengeruk sedimen lumpur di sungai/kali/waduk serta saluran air. Pemetaan lokasi banjir atau genangan air juga dilakukan untuk mempercepat penanganan di wilayah yang rentan terdampak.
Sebelum memasuki musim hujan, Dinas SDA DKI membangun infrastruktur pengendali banjir guna meminimalkan genangan saat musim hujan menimpa wilayah Jakarta. “Memasuki musim hujan, kegiatan pengerukan sedimen lumpur terus ditingkatkan secara masif, sehingga daya tampung kembali pada desain atau kondisi optimal,” terang Ika.
Menurut Dinas SDA Jakarta, sampai 20 September 2024, total hasil pengerukan di kali/sungai kurang lebih mencapai 193 ribu meter kubik. Sedangkan total pengerukan saluran tersier/Saluran Penghubung (PHB), mencapai sekitar 90 ribu meter kubik.
Dinas SDA Jakarta juga memiliki satuan tugas (satgas) khusus yang melakukan operasi di lapangan untuk mencegah dan menangani banjir. Misalnya, pengoperasian pompa melalui pompa stasioner maupun pompa mobile sebagai mitigasi banjir.
Pompa stasioner berfungsi untuk membantu pengaliran air yang tidak dapat mengalir secara gravitasi. Hal ini akibat sebagian daerah DKI Jakarta mengalami penurunan muka tanah dan beberapa wilayah di Jakarta merupakan daerah cekungan.
Pompa mobile berfungsi untuk mempercepat penanganan genangan yang terjadi di jalan raya, permukiman, maupun area yang tidak memiliki pompa stasioner. Pompa mobile ini juga sudah tersebar di lima kota administrasi DKI Jakarta. “Dengan pompa mobile ini, diharapkan agar genangan yang terjadi di suatu lokasi bisa cepat tertangani,” kata Ika.
Berdasarkan data sarana dan prasarana Dinas SDA DKI Jakarta per Agustus 2024, terdapat 593 unit pompa stasioner yang tersebar di 202 lokasi. Selain itu, ada 557 unit pompa mobile yang tersebar di lima wilayah administrasi Jakarta. Pun 800 unit pintu air di 570 lokasi, 254 alat berat, 460 dump truck, serta 3.976 Petugas Pengendali Banjir dan Pengelolaan Pantai.
Satgas melakukan sosialisasi dan edukasi melalui portal data serta media sosial resmi milik Dinas SDA Jakarta. Misalnya, melalui akun Sobat Air Jakarta di Instagram yang mengemas informasi terkait pengelolaan sumber daya air di Jakarta secara menarik dan kekinian. Langkah ini dilakukan agar informasi yang disampaikan dapat lebih mudah diterima masyarakat.
“Terdapat early warning system untuk penanggulangan bencana rob di wilayah pesisir utara Jakarta, sehingga warga di sekitar wilayah pesisir dapat diimbau lebih awal,” ujar Ika.
Infrastruktur Penanganan Banjir
Upaya Pemprov DKI Jakarta mencegah banjir juga dilancarkan dengan pembangunan fisik. Dinas SDA Jakarta membangun infrastruktur pengendali banjir sepanjang tahun agar kesiapan menghadapi bencana banjir bisa terus diperkuat.
Pembangunan infrastruktur pengendali banjir meliputi pembuatan waduk atau embung, penguatan tanggul-tanggul kali, serta membangun sistem polder. “Juga peningkatan kapasitas drainase kawasan,” tutur Ika.
Dewan Perwakilan Rakayat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pun meminta Pemprov terus konsisten berupaya mengendalikan banjir. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menyatakan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta bisa menjadi lebih baik bila banjir dapat diatasi.
Menuju Jakarta sebagai kota global, politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, pengendalian banjir mesti jadi prioritas utama pada lima tahun ke depan. “Mengingat masalah ini sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup warga,” tandas Yuke lewat keterangannya, dikutip Tirto, Kamis (24/10).
Dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024, telah terjadi penambahan anggaran sebesar Rp322 miliar untuk pengadaan tanah, serta membangun waduk dan embung. Terdapat pula pengadaan tanah untuk Dinas Sumber Daya Air ketika akan membangun sarana prasarana di sekitar aliran sungai.
Ada juga normalisasi sungai sepanjang 17 kilometer mulai dari Kampung Pulo, Kampung Melayu, Bukit Duri, Kebon Baru, Bidara Cina, sampai Manggarai. Karena itu, Yuke juga memastikan APBD 2025 ada prioritas untuk program pengendalian banjir. “Seperti normalisasi sungai, rumah pompa air, perbaikan tanggul, dan revitalisasi saluran air, bisa berjalan dengan optimal,” tutur Yuke.
Pengamat tata kota Nirwono Joga menyarankan, selain menjalankan upaya pengerukan, Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta pun perlu melakukan upaya 5R, yakni Regenerasi sungai, Rehabilitasi drainase kota, Revitalisasi Sungai, Danau, Embung, Waduk (SDEW), Restorasi kawasan pesisir, serta Reforestasi mangrove.
Untuk melakukan upaya-upaya di atas, Dinas SDA DKI tidak bisa sendiri. Perlu ada usaha multisektor dengan menggandeng Perangkat Daerah (PD) lain agar pengendalian banjir bisa dilakukan dengan efektif.
“Satgas perlu melakukan sosialisasi terkait langkah 5R di atas. Misalnya, regenerasi sungai dan revitalisasi SDEW pasti membawa konsekuensi relokasi permukiman warga yang menempel badan sungai,” papar Nirwono kepada reporter Tirto.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Anggun P Situmorang
