tirto.id - Pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF)-World Bank di Bali, 8-14 Oktober 2018, sebetulnya telah dirancang sejak tahun lalu, ketika Joko Widodo menetapkan tim penyelenggara lewat Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2017. Namun debat tentang itu baru memanas kira-kira satu minggu sebelum perhelatan dimulai.
"Serangan" khususon dilancarkan pihak Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, lawan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyebut acara itu terlalu mewah. Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak menganggap acara yang menghabiskan anggaran Rp855,5 miliar dari duit APBN itu terlalu bombastis bila dibandingkan dengan penyelenggaraan sebelumnya.
Pandangan juga disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden keenam RI itu berkata meski pertemuan bisa memberi manfaat bagi Indonesia, baik jangka pendek maupun panjang, akan tetapi dia meminta pemerintah memberi penjelasan mengapa biaya yang keluar bisa sebesar itu.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sekaligus ketua panitia pertemuan IMF, Luhut Binsar Pandjaitan membantah tudingan bahwa pemerintah sedang bermewah-mewahan. Ia mengatakan justru pemerintah berhemat.
"Pendanaannya berasal dari APBN 2017 dan 2018 sebesar Rp855,6 miliar. Kami menggunakan sekitar Rp566 miliar, dan dari angka sekian itu yang sudah dilakukan pembayaran Rp192,1 miliar," kata Luhut di Bali, Senin (8/10/2018) kemarin.
Peneliti Politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan kritik dari oposisi sarat nuansa politik jelang pemilihan presiden 2019. Namun, ia menilai tak ada dampak positif yang didapat.
Ia menganggap keuntungan belum didapat Prabowo-Sandiaga karena argumen mereka menentang acara itu terlalu mentah.
"Menurut saya, opini yang dibangun kubu Prabowo-Sandi itu kurang berhasil," kata Karyono kepada Tirto, Selasa (9/10/2018).
"Argumennya semestinya yang lebih masuk logika, menggunakan data-data, lebih pada aspek keekonomian. Menurut saya yang sekarang terlalu memaksa dikaitkan dengan ini, itu, bencana [di Lombok dan Palu]," katanya melanjutkan.
Menurut Karyono, tim Prabowo-Sandiaga juga belum berhasil mendapatkan efek positif dari kritik terhadap acara IMF dan Bank Dunia karena ada kesan mereka tidak solid. Kurangnya soliditas terlihat dari pernyataan SBY yang berbeda dibanding politikus lain pendukung Prabowo-Sandiaga.
Karyono menganggap wajar sikap politik SBY. Alasannya, SBY dianggap memiliki sudut pandang berbeda melihat pertemuan IMF dan Bank Dunia. Ia juga dianggap punya kepentingan untuk mengamankan warisannya, karena pertemuan ini proses pengajuannya sudah dilakukan sejak dia masih menjabat presiden.
"Kritikan yang dilakukan Rizal Ramli, sebagian orang yang ada di kubu Prabowo dan lain-lain, sama dengan mengkritik SBY karena SBY kan melakukan hal yang sama," ujar Karyono.
Pendapat serupa dikemukakan pengamat politik dari Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin.
"Jika yang dilakukan kubu Prabowo-Sandi tidak seiya sekata, maka tentu akan merugikan Prabowo-Sandi. Publik akan menilai tidak kompak dan akan berbahaya bagi elektabilitas Prabowo-Sandi."
Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira punya pandangan yang agak berbeda, namun semakin menegaskan kalau kritik oposisi semata demi mendulang simpati masyarakat. Menurutnya jika yang ingin dipersoalkan adalah soal besarnya anggaran, maka harusnya itu sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari.
"Penetapan anggaran IMF-World Bank disahkan dalam APBN. Artinya itu kan produk politik juga. Jika polemik anggaran yang besar muncul belakangan justru jadi pertanyaan: kemarin kok tidak ada protes?" kata Bhima kepada Tirto.
Ia juga menganggap permintaan SBY yang ingin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit anggaran pertemuan tidak substantif. Soalnya, kata Bhima, "setiap anggaran APBN pasti mekanismenya begitu."
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Rio Apinino
