tirto.id - Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodawardhani memastikan pemerintah hingga saat ini belum menentukan darurat sipil di Papua setelah insiden pembakaran pesawat Susi Air dan penyanderaan pilot Susi Air, Captain Phillips.
Jaleswari menekankan penetapan keadaan bahaya, termasuk di antaranya darurat sipil sebagai salah satu gradasi dari keadaan bahaya tersebut memiliki mekanisme formal-prosedural. Mekanisme tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ia menegaskan bahwa penetapan daerah darurat sipil atas penetapan presiden.
"Hingga saat ini, tidak ada penetapan darurat sipil oleh Presiden di Daerah Papua," kata Jaleswari dalam keterangan, Selasa (14/2/2023).
Jaleswari juga menegaskan bahwa pemerintah akan menindak kelompok bersenjata di Papua sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga tidak lepas dalam upaya menyelamatkan pilot Susi Air dari penyanderaan.
"Mengingat hal tersebut, langkah dalam penindakan KKB yang dilakukan tetap merujuk pada langkah-langkah penegakan hukum secara terukur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelas Jaleswari.
Wakil Ketua DPR Lodewijk Paulus sebelumnya menyinggung soal situasi status darurat sipil. Hal itu merespon informasi Lodewijk menanggapi kabar penyanderaan pilot dan penumpang pesawat Susi Air, di Nduga, Papua.
Pria yang juga Sekjen Golkar itu juga meminta kepala daerah atau gubernur ikut turut bertanggungjawab dalam menyelesaikan kasus tersebut.
“Kita harapkan gini ya, harus dipahami bahwa Papua ini sekarang status darurat sipil. Maka yang di depan adalah penguasa darurat sipil, Gubernur, yang di depannya otomatis penegak hukum,” kata Lodewijk dalam keterangan di Jakarta, Jumat (10/2/2023) lalu.
Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom mengklaim kondisi pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, Philips Max Marthin, dalam keadaan baik.
Philips menjadi sandera kelompok bersenjata sejak 7 Februari 2023.
"Saat ini pilot baik-baik saja (sehat)," kata Sebby kepada Tirto, Senin, 13 Februari.
"Dia (pilot) ada di Markas TPNPB sebagai teman, keluarga, dan sebagai pendukung Papua Merdeka. Dia bukan sebagai musuh. Dia sebagai jaminan untuk kami minta bicara dengan pemerintah Selandia Baru," lanjut Sebby.
Philips menjadi "aset" negosiasi antara TPNPB dan pemerintah Selandia Baru karena TPNPB menilai Selandia Baru, Australia, Amerika, Eropa, mendukung Indonesia selama 61 tahun untuk melatih aparat TNI dan Polri melakukan operasi di Papua.
TPNPB-OPM, kata Sebby juga tak peduli dengan pernyataan Lodewijk Paulus perihal Papua kini berstatus darurat sipil.
"Apa pengertian darurat sipil? Bahaya atau tidak? Darurat militer atau sipil?" kata Sebby kepada Tirto, Senin, 14 Februari 2023.
"Kami tidak bisa paham orang-orang yang oportunis, kapitalis. Kepedulian mereka sejauh mana terhadap rakyat Papua?" sambung dia.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
