tirto.id - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono menyampaikan bahwa Indonesia hendaknya menyimpan opsi operasi militer sampai negosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf mengalami kebuntuan dalam menyelesaikan kasus penyanderaan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) oleh kelompok itu.
"Berbagai langkah negosiasi sudah dilakukan untuk membebaskan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina itu. Jika tidak ada kesepakatan yang dicapai maka langkah terakhir adalah dengan melakukan operasi militer," katanya kepada pers di Atambua, ibu kota Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Jumat, (1/4/2016).
Jenderal Mulyono mengeluarkan pernyataannya di sela-sela kunjungan di Pulau Ndana Rote wilayah Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jenderal Mulyono ingin meninjau secara langsung kondisi pasukan TNI penjaga perbatasan beserta pos-pos pengamanan di salah satu pulau terluar Indonesia itu.
Pulau ini dijaga oleh prajurit TNI dari Yonif 743/PSY (pasukan organik milik Korem 161/Wirasakti Kupang) dan sebuah batalyon dari kesatuan Marinir. Pulau paling selatan di Indonesia tersebut berbatasan langsung dengan perairan Australia.
KSAD menolak untuk menjabarkan lebih seksama tentang operasi militer yang dimaksud, mengingat Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmatyo telah menyampaikan semuanya kepada media di Indonesia soal upaya pembebasan terhadap 10 WNI yang disandera Abu Sayyaf.
"Panglima TNI sudah memberikan komentar dan telah memberikan gambaran kepada semua media di Indonesia, sehingga saya merasa, tidak perlu menjelaskan lagi. Saya pikir, kita sampai di sini saja," pungkasnya.
Pemerintah Indonesia sendiri saat ini tengah berupaya untuk menyelamatkan ke 10 WNI yang di sandera oleh kelompok teroris Abu Sayaf di perairan Filipina.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengupayakan pembebasan 10 Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang sedang berada dalam cengkeraman kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina.
"Untuk menangani kasus ini, saya terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait di Indonesia dan Filipina, termasuk di antaranya langsung berkomunikasi dengan Menlu Filipina," kata Menlu Retno. (ANT)
