Menuju konten utama

Komnas HAM Nilai Pembahasan di Debat Cawapres Masih Jakarta-Sentris

Komnas HAM mengkritik pembahasan dalam debat cawapres pada Minggu malam kemarin masih Jakarta-Sentris dan belum memperhatikan persoalan di kawasan pedalaman dan terpencil.  

Komnas HAM Nilai Pembahasan di Debat Cawapres Masih Jakarta-Sentris
Cawapres nomor urut 01 K.H. Ma'ruf Amin (kiri) berjabat tangan dengan Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno (kanan) saat mengikuti Debat Capres Putaran Ketiga di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019). Debat Capres Putaran Ketiga yang menampilkan hanya kedua Cawapres tersebut bertemakan Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan serta Sosial dan Kebudayaan. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj.

tirto.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengkritik hasil debat cawapres antara Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno yang berlangsung pada Minggu malam kemarin.

Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menilai pembahasan tema pendidikan, kesehatan, sosial-budaya dan ketenagakerjaan dalam debat itu belum menjawab persoalan di lingkup nasional.

"Saya mau katakan debat semalam terlalu Batavia-sentris [Jakarta-Sentris],” kata Amiruddin dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Jakarta pada Senin (18/3/2019).

Dia berpendapat gagasan yang disampaikan oleh Ma'ruf dan Sandiaga dalam debat cawapres masih mencerminkan cara berfikir “orang Jakarta.”

“Tidak melihat republik ini banyak wilayah, pulau-pulau kecil, tersebar di pedalaman-pedalaman, bagaimana ke depan itu dalam 5 tahun berikutnya? Karena prinsip pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya ini adalah harus menjangkau dan terjangkau," ujar Amiruddin.

Akibatnya, kata Amiruddin, pembahasan di debat cawapres belum menyentuh persoalan pelayanan untuk masyarakat di wilayah pedalaman dan pinggiran.

Padahal, kata dia, seharusnya kedua kandidat memaparkan program perbaikan pelayanan publik agar bisa menjangkau sebanyak mungkin rakyat.

Amiruddin menambahkan kedua cawapres juga belum memaparkan peta jalan atau roadmap yang jelas tentang pembangunan kebudayaan.

"Kebudayaan itu, apa yang mau dikembangkan dari kebudayaan itu? Kebudayaan mau bagaimana kita ke depan di Indonesia ini? Kalau mau dikatakan kebudayaan itu hanya sekadar untuk objek wisata, itu bukan pengembangan kebudayaan," kata Amiruddin.

Dia berpendapat kedua cawapres semestinya bisa memaparkan program yang sejalan dengan substansi hasil Kongres Kebudayaan Indonesia yang digelar Kemendikbud beberapa waktu lalu.

"Itu berkumpul pegiat dan pemikir kebudayaan dari seluruh Indonesia [di kongres kebudayaan]," ujar Amiruddin.

Catatan tersebut diberikan karena, menurut Amiruddin, Debat Pilpres 2019 merupakan ajang para kandidat memaparkan program dan gagasan yang akan masuk dalam perencanaan Bappenas jika mereka menang Pilpres 2019.

"Kalau [program kandidat] enggak jelas apa yang dituju, bagaimana nanti terjemahan dalam rancangan acuan pembangunan ke depan," dia menegaskan.

Baca juga artikel terkait DEBAT CAWAPRES 2019 atau tulisan lainnya dari Haris Prabowo

tirto.id - Politik
Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Addi M Idhom