tirto.id - Sebanyak 128 warga Perumnas II, Parungpanjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang menjadi klaster penularan COVID-19 dalam kegiatan halalbihalal menjalani tes usap antigen dengan hasil, empat orang di antaranya positif.
"Dari 143 orang sasaran, yang hadir [tes usap antigen] 128 orang. Jumlah yang hadir dan dinyatakan positif empat orang," ungkap Kepala Puskesmas Parungpanjang dr Susi Juniar Simanjuntak usai pemeriksaan secara massal di Bogor, Kamis (27/5/2021).
Dia menjelaskan hasil pemeriksaan secara massal tersebut membuat angka rata-rata terkonfirmasi positif di perumahan tersebut menjadi 25 orang.
Mencuatnya klaster halalbihalal tersebut bermula, saat 20 warga di Perumnas II, Parungpanjang, Bogor dinyatakan terkonfirmasi positif secara berbarengan pada Senin (24/5/2021).
Susi menyebutkan sebelum menjalani tes usap antigen, ratusan warga perumahan di wilayah utara Kabupaten Bogor tersebut sempat menjalani karantina wilayah.
"Perumahan itu dilakukan 'lockdown' (karantina wilayah) sembari menunggu hasil 'swab' (tes usap) untuk warga yang terkena 'tracing' (penelusuran)," kata dia.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor Mike Kaltarina menyebutkan 20 warga yang dinyatakan positif merupakan hasil pemeriksaan terhadap 43 warga.
"Saat itu ada 20 orang [positif COVID-19] dari total 43 orang setelah puskesmas di sana melakukan 'rapid test' [tes cepat] antigen dan PCR. Satu dirawat di rumah sakit di Tangerang, sementara 19 lainnya dievakuasi ke tempat isolasi di Kemang," kata dia.
Munculnya klaster-klaster baru penularan COVID-19 usai Lebaran 2021 mendorong Satgas Penanganan COVID-19 untuk memantau potensi penyebaran semakin meluas.
Beberapa klaster baru tersebut berasal dari pelaku perjalanan yang positif COVID-19 dari Jakarta di Klaten, Cianjur, Pati, Bogor dan Cilacap. Lalu klaster halal bihalal di Jakarta, klaster ibadah tarawih di Banyumas, Pati, Malang dan Banyuwangi.
"Dengan ditemukannya beberapa klaster ini, masyarakat diminta berhati-hati. Karena potensi klaster keluarga bisa muncul akibat importasi kasus dari luar wilayah kediaman," Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito di Graha BNPB, Selasa (25/5/2021).
Pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan peran pos komando (posko) yang memiliki fungsi pengendalian COVID-19 di tingkat komunitas dan diharapkan dapat lebih bersifat antisipatif dan tepat sasaran.
Posko memiliki peran penting, dengan melakukan skenario pengendalian sesuai status zonasi tingkat RT masing-masing.
Jika RT berstatus zona merah atau memiliki kasus lebih dari 5 rumah, maka mikro lockdown harus diterapkan. Upaya yang dilakukan mengawasi ketat warga yang melakukan isolasi mandiri, menemukan suspek, melacak kontak erat serta menutup tempat umum termasuk rumah ibadah kecuali yang termasuk sektor esensial.
