tirto.id - Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong Libya untuk memperoleh kemerdekaan. Salah satu poin dalam kemerdekaan tersebut ialah penyatuan wilayah federasi Cyrenaica di timur, Tripolitania di barat, dan Fezzan di selatan di bawah bendera Kerajaan Libya. Muhammad Idris, seorang politisi, pemimpin kelompok Muslim Senussi, serta Emir dari Cyrenaica ditunjuk menjadi raja.
Penyatuan wilayah sempat menimbulkan perdebatan, terutama dari Cyrenaica dan Fezzan. Penduduk kedua wilayah tersebut khawatir rencana unifikasi akan menyebab dominasi dari Triplotania, yang dihuni dua pertiga penduduk Libya. Sebaliknya, Triplotania lebih cenderung memilih unifikasi agar pemerintah dapat bertindak efektif untuk kepentingan nasional.
Masing-masing provinsi akhirnya memiliki otoritasnya sendiri. Kerangka legislatif dan konstitusional tersebut membuat posisi Libya kuat dalam otonomi, akan tetapi lemah di pemerintahan pusat.
Pada awal pemerintahan Raja Idris I, Libya mendapati permasalahan serius berupa kerusakan infrastruktur akibat perang, tingginya tingkat pengangguran, buta huruf, hingga minimnya lahan yang dapat diolah pertanian.
Terjebak di tengah keterpurukan membuat Raja Idris I bergantung pada bantuan Barat. Demi menarik investasi dan biaya pembangunan, Raja Idris I menyetujui permintaan Amerika dan Inggris untuk membuat basis militer di Libya sebagai syarat. Dari kesepakatan itu, Amerika mengucurkan bantuan 100 juta dolar kepada Libya.
Penemuan cadangan minyak bumi pada 1959 membuat perekonomian Libya maju. Status negara miskin perlahan hilang dan berubah menjadi negara kaya dengan minyak bumi sebagai tumpuan utama. Di lain sisi, pengaruh Barat masih tertanam kuat terutama saat Amerika memainkan peran penting dalam pengembangan industri minyak Libya.
Baca juga: Dunia yang Semakin Tak Damai
Dirk Vandewalle dalam A History of Modern Libya (2006) mengatakan tumbuhnya perekonomian Libya akibat minyak diiringi juga munculnya korupsi dan nepotisme yang merajarela. Raja Idris I bahkan tak segan ikut ambil bagian dengan memperkaya diri sendiri dan keluarganya.
Raja Idris I kian memperluas kekuasaannya dengan menghapus sistem federal dan memusatkan ekonomi maupun administrasi pemerintahan pada 1963. Raja Idris I juga melarang adanya partai politik karena dianggap akan memperburuk stabilitas pemerintahan. Jonathan Bearman dalam Qadhafi’s Libya (1986) menyebutkan sistem pemerintahan Libya bergerak ke jalan kediktatoran monarki dibanding monarki konstitusional ataupun demokrasi parlementer.
Berbagai kebijakan Raja Idris I memicu ketidakpuasan masyarakat Libya. Dorongan untuk melakukan kudeta kian besar tatkala Raja Idris I mulai mengurangi aktivitas di pemerintahan karena alasan kesehatan.
Puncak ketidakpuasan terhadap Raja Idris I berujung kudeta militer yang dilakukan oleh kelompok Gerakan Perwira Bebas (Free Officers Movement) pada 1 September 1969--tepat hari ini 51 tahun silam. Kolonel Muammar Khadafi bersama 70 perwira militer Libya lalu mendeklarasikan penghapusan sistem monarki. Dalam tempo 2 jam, kudeta berhasil dilakukan di Benghazi yang kemudian disusul Tripoli dalam beberapa hari selanjutnya. Kudeta berjalan tanpa adanya korban.
Baca juga: Jalan Berliku Libya Menuju Demokrasi
Setelah Gerakan Perwira Bebas berhasil melangsungkan kudeta, 12 anggota di bawah naungan Dewan Komando Revolusioner (RCC) ditunjuk. RCC merupakan badan pelaksana pemerintahan setelah kudeta. Dalam visinya, RCC hendak menjadikan Libya sebagai negara bebas dan berdaulat bernama Republik Arab Libya. RCC juga berfokus pada kebebasan, persatuan, keadilan sosial, kesetaraan hak warga negara, serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi setiap warga.
Raja Idris I yang berada di luar negeri saat kudeta terjadi, menolak kembali ke Libya karena alasan keamanan. Pada akhirnya Raja Idris I menerima dan bersedia kembali dengan jaminan keselamatan keluarganya. Raja Idris I meninggal di pengasingan pada 1983.
Kudeta melambungkan nama Khadafi di percaturan nasional. RCC kemudian memberi jabatan sebagai Panglima Tinggi Angkatan Bersenjata. Pada Januari 1970, Khadafi ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Dalam pemerintahan yang baru, Libya mendukung interpretasi sosialisme dalam Arab dengan menekankan pada prinsip reformasi sosial, ekonomi, dan politik di samping menolak adanya komunisme.
Dulu Menggulingkan, Sekarang Digulingkan
Pada masa-masa awal pemerintahan, Khadafi menghapus Konstitusi Libya 1951. Khadafi beralasan konstitusi tersebut merupakan peninggalan kolonial. Untuk memastikan pemerintahannya berjalan baik, Khadafi menulis manifesto yang termaktub dalam The Green Book. Pada intinya, The Green Book berupaya menempatkan dunia pada revolusi politik, ekonomi, dan sosial agar membebaskan masyarakat dunia dari penindasan
Mengutip Lillian Craig Harris dalam Libya: Qadhafi’s Revolution and the Modern State (1986), Khadafi memadukan Islam ortodoks, sosialisme revolusioner, serta nasionalisme Arab dalam menciptakan sistem pemerintahan anti-Barat di Libya. Khadafi tak ragu untuk bertindak tegas pada negara asing. Contohnya saat Khadafi meminta Amerika dan Inggris memindahkan basis militernya, menguasai ladang minyak asing, serta mengusir orang-orang Yahudi atau Italia.
Untuk urusan dalam negeri seperti tertera lewat tulisan Daniel Kawczynski di Seeking Gaddafi: Libya, the West and the Arab Spring (2011) Khadafi mengembalikan hukum Islam tradisional sebagai aturan yang berlaku seperti larangan terhadap alkohol dan perjudian. Di lain sisi, Khadafi membebaskan aktivitas perempuan serta meluncurkan program sosial guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Sedangkan dalam bidang perekonomian, peran swasta bisa dibilang besar kecuali di produksi minyak, perbankan, dan asuransi. Atas dasar tersebut, Khadafi sebagaimana dituturkan dalam The Green Book edisi kedua, perlahan menghapuskan segala campur tangan swasta dalam perdagangan, sewa, dan upah karena hal itu dianggap eksploitasi.
Baca juga: Saif Al-Islam, Putra Muammar Khadafi yang Dulu Disukai Barat
Tak hanya itu saja. Khadafi melarang kepemilikan tempat tinggal lebih dari satu, mengubah perusahaan perorangan menjadi perusahaan negara, membentuk pasar rakyat yang menjual kebutuhan sehari-hari dengan harga murah, sampai membatasi akses individu ke rekening bank guna menarik dana pribadi untuk program pemerintah.
Keputusan Khadafi membuat masyarakat Libya tak puas. Masyarakat merasa negara terlampau membatasi aktivitas perekonomian. Efeknya, banyak dari masyarakat Libya pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai keahliannya. Secara luas, perginya sebagian besar masyarakat membuat Libya kekurangan tenaga kerja terampil yang harus diimpor bersamaan dengan barang konsumsi.
Pemerintahan Khadafi juga membiayai berbagai kelompok teroris di dunia mulai dari gerilyawan Palestina, pemberontak Muslim Filiphina, hingga tentara Republik Irlandia. Selama 1980an, Barat menyalahkannya atas pelbagai serangan teroris di Eropa seperti meledaknya pesawat Pan-AM 103 yang melintas di atas Lockerbie, Skotlandia, dengan menewaskan 270 orang pada 1988.
Khadafi meletakan kekuasaan Perdana Menteri pada tahun 1977. Setelah itu, Khadafi menjadi Pemimpin dan Penuntun Revolusi Libya. Sebuah jabatan yang melanggengkannya dalam kediktatoran selama 42 tahun dan tameng politik dari desakan mundur masyarakat Libya.
Selama 42 tahun itu pula masyarakat Libya hidup dalam keadaan tak menentu. Diperkirakan 13 persen warga Libya menganggur dan lebih dari 16 persen keluarga tidak memiliki pendapatan tetap. Sedangkan kebebasan masyarakat Libya juga terbatasi. Menurut Freedom of the Press Index, Libya menjadi negara yang paling kerap melakukan sensor terhadap pemberitaan di Timur Tengah dan Afrika Utara pada tahun 2009 dan 2011.
Baca juga: Monyet Jahil dan Perang Antarsuku di Libya
Sementara kondisi negara sedang tak kondusif, Khadafi justru mengumpulkan pundi-pundi kekayaan pribadi selama masa jabatannya. Seperti dilansir The New York Times, Khadafi dibantu kolega politik dan anggota keluarganya mengendalikan sejumlah perusahaan bisnis. Khadafi mengadopsi gaya hidup mewah seperti yang dilakukannya di Amerika saat membeli properti mahal, berinvestasi pada film Hollywood, serta mengadakan pesta pribadi dengan mengundang bintang ternama.
Melihat kondisi tersebut, masyarakat Libya mulai menghimpun massa untuk menggulingkan rezim Khadafi yang korup. Kelompok Islamis yang terdiri warga sipil menuntut demokrasi dihidupkan. Gejolak massa di Libya lahir bersamaan Gerakan Musim Semi Arab (Arab Spring) yang menginginkan perubahan.
Tak tinggal diam, Khadafi menanggapi gerakan massa dengan mengirimkan perlawanan militer. Bentrok antara Islamis dengan Nasionalis tak bisa dihindarkan. Korban berjatuhan di samping puluhan ribu masyarakat Libya mengungsi ke negara lain. Akan tetapi, peruntungan Khadafi tak berlangsung lama. Kelompok Islamis berhasil menguasai Tripoli dan memukul mundur pasukan Nasionalis. Sedangkan Khadafi tertangkap sebelum akhirnya tewas di Sirte.
Apa yang Khadafi lakukan pada Raja Idris I berbalik pada dirinya sendiri. Bedanya jika kudeta 1969 tak menimbulkan korban dan Raja Idris I meninggal dalam pengasingan, kudeta yang menuntut Khadafi justru menimbulkan pertumpahan darah serta menewaskan Khadafi di kampung halamannya.
==========
Artikel ini pertama kali ditayangkan pada 1 September 2017 dengan judul "Kala Kudeta Raja Idris I Berbalik Ke Khadafi". Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Mozaik.
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti & Fadrik Aziz Firdausi
