tirto.id - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy atau yang biasa akrab disapa Romy mengatakan, transparansi secara elektronik atas seluruh kebijakan pemerintah akan dapat mencegah tindak pidana korupsi.
Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutannya di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I PPP di Jakarta.
"Perlu upaya pencegahan serius untuk mengurangi peluang korupsi dalam bentuk transparansi secara elektronik atas seluruh kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan," kata Romy di Jakarta, Senin (3/10/2016) malam.
Romy menjelaskan kebijakan itu antara lain berupa penetapan dasar alokasi anggaran, kuota perdagangan komoditas baik impor maupun distribusi dalam negeri, mekanisme penyelenggaraan layanan publik seperti sertifikasi tanah, KTP, dan perizinan usaha.
Selain itu, kata dia, transparansi itu juga termasuk proses pemasukan dan pengeluaran barang dan jasa yang mana di negara tetangga bisa ditelusuri hanya dengan telepon genggam.
Menurut dia, suatu negara akan bebas dari korupsi jika dimulai dari tegaknya integritas seluruh aparat yang terkait dengan penyediaan, pengalokasian pelaksanaan dan pemeriksaan anggaran.
"Karenanya pembangunan dan pemeliharaan integritas harus dimulai dari aparat perpajakan, bea cukai, lembaga perwakilan rakyat termasuk partai politik, BUMN, auditor negara, penegak hukum, dan lembaga peradilan," ujarnya.
Pembukaan Mukernas I PPP itu dihadiri oleh sejumlah pejabat antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto dan Menteri Agama (Menag) sekaligus Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin.
Turut hadir pula Gubernur Banten Rano Karno dan pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusung PPP pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
