tirto.id - Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengkritisi keputusan anggota fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengembalikan dana reses.
Dirinya menyatakan seharusnya dana yang telah diberikan kepada anggota DPRD fraksi PSI digunakan semaksimal mungkin untuk kebutuhan saat melakukan pertemuan dengan masyarakat di daerah pilihannya (dapil).
"Uang reses itu bukan uang untuk dikembalikan. Uang untuk masyarakat yang ada fasilitasnya bayar tenda bayar panggung, makanan, dan dia [PSI] kalau turun malah mungkin dia kekurangan dari uang segitu, itu kurang," kata dia di Gedung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2019).
"Kalau dikembalikan uang kan yang susah nanti Sekwan [Sekretaris Dewan] juga. Ini penugasan kita untuk ketemu masyarakat, bukan sekali lagi uang itu terus dikembalikan [PSI] merasa gimana, enggak lah saya rasa ya," tambahnya.
Politikus Partai PDIP itu mengatakan, dalam pertemuan itu, anggota DPRD fraksi PSI juga harus menyerap dan mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat di daerah pilihannya (dapil).
Seperti mencatat seluruh kebutuhan yang ada di masyarakat. Selain itu, mereka juga berkewajiban menjelaskan apa saja yang telah dikerjakan selama menjadi anggota DPRD.
Sebab, mereka dapat duduk di bangku DPRD DKI Jakarta saat ini berkat dukungan dari rakyat.
"Tanya masyarakat punya masalah apa yang belum terakomodir di Musrenbang itu. Ini tugas kita [DPRD]," ucapnya.
Anggota fraksi DPRD PSI hanya menggunakan Rp1,68 miliar dari total dana reses Rp2,44 miliar. Kemudian kelebihan dana reses sebesar Rp752 juta telah dikembalikan ke kas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Berdasarkan pengakuan Ketua fraksi PSI DKI Jakarta, dari total delapan anggota DPRD, mereka telah mengunjungi 102 titik lokasi dan menemui 1.600 warga untuk menyerap aspirasi.
Namun, berdasarkan pernyataan Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Ima Mahmidah, PSI hanya mengunjungi 6 hingga 10 titik. Padahal, idealnya seorang anggota DPRD DKI mengunjungi sebanyak 16 titik. Ia mengetahui hal tersebut ketika menghubungi langsung ke bagian keuangan Kesekretariatan DPRD DKI Jakarta.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Maya Saputri
