tirto.id - “DMI itu sebenarnya apa? DMI benar-benar merupakan organisasi yang sepenuhnya dikuasai negara-negara imperialis, terutama imperialisme AS,” tukas D.N. Aidit dalam ceramahnya di hadapan Himpunan Sarjana Indonesia (HSI) di Universitas Indonesia, Jakarta, tanggal 11 Mei 1963.
Aidit melanjutkan, “Tak dapat disangkal bahwa keanggotaan Indonesia di dalam badan tersebut yang sepenuhnya dikuasai oleh the old established forces sama sekali tidak sesuai dengan politik luar negeri kita.”
“Ia juga membuka kemungkinan lebar bagi kaum imperialis untuk ikut menentukan politik negeri kita dalam bidang yang begitu penting, yaitu bidang moneter,” tambah Ketua Centraal Committee Partai Komunis Indonesia (PKI) ini.
DMI yang dimaksud adalah Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF). PKI berupaya agar Indonesia memutuskan hubungan dengan lembaga keuangan dunia itu karena, bagi Aidit, IMF punya banyak keburukan dan kepentingan terselubung yang bakal merugikan negeri ini.
Polemik Deklarasi Ekonomi
Pada 28 Maret 1963, Presiden Sukarno mengumumkan Deklarasi Ekonomi (Dekon). Dikutip dari tulisan Dawam Rahardjo bertajuk “Menuju Demokrasi Ekonomi” yang terhimpun di buku Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir (2005) suntingan Hadi Soesastro dan kawan-kawan, tujuan konsep Dekon adalah:
“Menciptakan susunan ekonomi yang bersifat nasional dan demokrasi yang berdiri dari sisa-sisa feodalisme dan mencapai tahap-tahap ekonomi sosialis Indonesia tanpa adanya penghisapan manusia oleh manusia.”
Pengumuman Dekon itu disambut gegap-gempita oleh PKI yang memang tidak ingin Indonesia terus bergantung kepada bantuan pihak asing, baik IMF, Bank Dunia, atau lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya, juga negara-negara Barat penganut liberalisme dan kapitalisme.
“Dekon menyangkut dua segi dari Revolusi Indonesia yang sangat penting, yaitu di satu pihak ikut melempengkan pengertian tentang Revolusi,” papar Aidit, dinukil dari bukunya yang berjudul Dekon dalam Ujian (1963).
Sementara di sisi lain, imbuh Aidit, “Dekon menyangkut perutnya seluruh rakyat karena menetapkan cara-cara yang harus dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi yang sudah sedemikian jauhnya dan menyebabkan penderitaan-penderitaan yang sedemikian beratnya.”
Sejak awal dekade 1960-an itu, perekonomian Indonesia memang sedang goyah lantaran inflasi dan beban utang negara. Beberapa kalangan di pemerintahan sebetulnya berharap agar Sukarno menjalin relasi dengan IMF dan sejenisnya agar memperoleh pinjaman dana. Namun, PKI menentang keras keinginan tersebut.
Aidit mulai menyerang pihak-pihak yang dianggapnya pro-Barat, termasuk orang-orang dari Departemen Keuangan, juga sejumlah kalangan lain di pemerintahan atau partai-partai politik yang tidak sepaham dengan PKI.
Dirilisnya Peraturan Ekonomi pada 26 Mei 1963 membuat Aidit semakin gerah. Diungkapkan Hadi Soesastro dan kawan-kawan, regulasi ini dibuat oleh pemerintah yang berisi 14 poin dalam bidang impor, ekspor, harga, dan lain-lain (hlm. 135). PKI menganggap aturan ini merupakan penyalahgunaan terhadap Deklarasi Ekonomi lantaran terlalu patuh kepada kapitalis barat.
“Kalangan-kalangan itu memang berusaha keras untuk menggagalkan setiap usaha yang mau dijalankan oleh Bung Karno bersama-sama rakyat untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan ekonomi pada saat ini,” tukas Aidit.
“Mereka mengetahui benar bahwa rakyat bersama-sama Bung Karno akan mendobrak keadaan suram yang sedang mencengkeram negeri kita, dan bahwa rakyat bersama-sama Bung Karno akan mengikis habis sisa-sisa imperialisme dan feodalisme yang merupakan conditio sine qua non atau syarat mutlak untuk perbaikan ekonomi,” lanjutnya berapi-api.
Aidit Serang Golongan Sinis
Aidit menyebut mereka yang menyalahgunakan Deklarasi Ekonomi, termasuk orang-orang pemerintahan sendiri, sebagai kaum sinis. Aidit membagi golongan ini menjadi dua kelompok.
Pertama, kata Aidit, adalah mereka yang dengan sadar berusaha menggagalkan tujuan Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis) yang sudah benar-benar sesuai dengan susunan ekonomi Indonesia yang sedang dirancang.
“Kaum sinis ini mewakili kepentingan-kepentingan kaum imperialis dan feodal yang telah ditetapkan sebagai sasaran utama dalam tahap Revolusi Indonesia sekarang ini,” ungkap Aidit dalam bukunya.
“Mereka terdiri dari kaum kapitalis birokrat, komprador, dan tuan tanah yang kepentingan-kepentingannya memang harus dikorbankan dalam proses pelaksanaan Dekon demi kepentingan massa rakyat yang luas,” sambungnya.
Kaum sinis kelompok pertama ini, kata Aidit, sengaja memobilisasi contoh-contoh kegagalan program ekonomi dan keuangan pemerintah serta mencoba memengaruhi rakyat. Tujuan yang disasar golongan ini adalah agar Indonesia menerima bantuan asing untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi.
Aidit menambahkan, “Kaum Manipolis munafik juga termasuk dalam golongan sinis ini. Mereka hanya dalam kata-kata menyatakan menerima dan menyokong Dekon tetapi dalam praktek menyelewengkan pelaksanaan Dekon atau ‘atas nama Dekon’ mengadakan tindakan-tindakan yang anti-Dekon yang merugikan rakyat banyak.”
Barangkali terdapat perbedaan tafsir antara PKI dengan golongan ini dalam memaknai Deklarasi Ekonomi. Aidit yakin bahwa Sukarno melalui Deklarasi Ekonomi akan mengikis habis sisa-sisa imperialisme dan feodalisme.
Sebaliknya, kelompok yang oleh Aidit disebut kaum sinis justru melihat Dekon sebagai celah untuk merangkul IMF demi mengatasi krisis. Hal ini lantaran Sukarno juga menyinggung industrialisasi, perdagangan internasional, penanaman modal, serta hubungan ekonomi RI dengan dunia luar dalam paparan Dekon-nya.
Sementara kelompok kaum sinis kedua menurut Aidit adalah orang-orang yang memang tidak mengerti Dekon sehingga menganggap konsep ekonomi yang digaungkan Sukarno itu tidak berguna.
“Mereka tidak mengerti bahwa Dekon merupakan dan memang dimaksudkan pula sebagai suatu dokumen yang mencerminkan keinginan-keinginan rakyat banyak yang telah lama dinyatakan dalam berbagai bentuk,” papar Aidit.
Keburukan IMF Versi Aidit
Menggantungkan diri kepada bantuan dari pihak-pihak asing, bagi Aidit dan PKI, bukanlah solusi untuk mengatasi krisis ekonomi dalam negeri. Menurut Aidit, seperti dikutip dari buku Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru (2003) karya Daniel Dhakidae, Indonesia harus kembali kepada kekuatan bangsa sendiri (hlm. 183).
Aidit yakin IMF (DMI) atau lembaga-lembaga sejenis lainnya tidak tulus membantu Indonesia. Banyak kepentingan negara-negara kapitalis yang terselip di situ. Menurut Aidit, IMF hanya ingin memanfaatkan kesulitan ekonomi negara-negara berkembang.
Tujuannya adalah, imbuh Aidit, “[…] untuk memaksakan politik moneter yang dianjurkan oleh DMI dan dengan demikian memudahkan kaum monopolis AS untuk mengontrol dan mencampuri secara intensif politik moneter negara-negara anggota-anggota DMI.”
IMF, tuding Aidit, dikendalikan Amerika dan Inggris. AS memegang 28 persen suara, sementara Inggris memiliki 13,4 persen suara, belum lagi negara-negara kapitalis lainnya. “Jangan ditanya mengenai persentase Indonesia dalam suara DMI: 1,5 persen pun tidak sampai!” sembur Aidit.
Amerika dan rombongan sekutunya atas nama IMF selalu memaksa Indonesia agar menjalankan program stabilisasi ekonomi. Aidit menuding, itu hanyalah dalih untuk menguasai perekonomian Indonesia yang sejatinya mengandung kekayaan yang melimpah-ruah.
Bagi Aidit dan PKI, ketimbang ditipu oleh IMF dan negara-negara Blok Barat, lebih baik Indonesia mendekat kepada Uni Soviet atau Cina yang sama-sama menganut sistem ekonomi sosialis. Namun, Aidit tetap menekankan pentingnya pemulihan perekonomian negara melalui penguatan ekonomi rakyat dan segala rupa sumber daya yang dimiliki Indonesia.
Tarik-ulur internal dan situasi politik yang kerap bergejolak membuat penerapan Deklarasi Ekonomi tidak maksimal. Terlebih Bung Karno juga sedang gencar mengampanyekan ganyang Malaysia serta pembebasan Irian Barat. Guncangan ekonomi masih belum mampu diatasi.
Dalam kondisi yang serba rumit dan kacau-balau itu, PKI dan Aidit berhasil membujuk Presiden Sukarno agar menarik keluar Indonesia dari keanggotaan IMF pada 17 Agustus 1965.
Lantas, apakah krisis ekonomi bisa ditanggulangi dan penguatan perekonomian rakyat berhasil dilakukan seperti usul PKI?
Ternyata tidak. Beberapa bulan berselang, kekuasaan Sukarno limbung dan akhirnya jatuh. Selanjutnya, di bawah rezim baru, Indonesia kembali ke pelukan IMF.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
