tirto.id - Perang antara Rusia dan Ukraina telah memasuki hari ke-16. Dalam berita terbaru, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy mengutuk Rusia sebagai "negara teroris". Ia juga menuduh pasukan Rusia menyerang bantuan kemanusiaan untuk kota Mariupol.
Seperti diwartakan The Guardian, menurut Zelenskiy, tidak ada yang dievakuasi dari Mariupol pada hari Kamis, tetapi hampir 40 ribu orang melarikan diri dari lima kota lain.
Kementerian pertahanan Rusia mengaku akan membuka koridor kemanusiaan bagi warga sipil untuk mengungsi dari kota Kyiv, Kharkiv, Sumy, Chernihiv dan Mariupol pada hari ini, Jumat, 11 Maret 2022 waktu setempat.
Rusia juga menuduh Ukraina memakai personel dinas keamanan untuk mengemudikan truk bantuan dan memata-matai posisi militer Rusia.
Menurut Palang Merah Internasional, ratusan ribu orang di Mariupol sedang menghadapi situasi kemanusiaan yang "semakin mengerikan." Seorang pemimpin delegasi mengatakan, orang-orang di Mariupol "mulai saling menyerang untuk mendapatkan makanan" dan banyak orang melaporkan tidak memiliki makanan untuk anak-anak mereka.
Atas situasi itu, Presiden AS Joe Biden akan mengumumkan peningkatan tekanan ekonomi pada hari Jumat. Dia juga menyerukan diakhirinya hubungan perdagangan normal dengan Rusia. Langkah ini akan membawa Rusia ke dalam hutan belantara ekonomi bersama dengan Kuba dan Korea Utara serta memperdalam resesi yang menurut IMF sudah mulai menggigit.
Di sisi lain, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian menuduh NATO yang dipimpin Amerika Serikat telah mendorong Rusia ke "titik puncak" dalam perang Ukraina.
Dalam jumpa pers, seperti diberitakan Wion News, Zhao Lijian mendesak AS untuk menanggapi kekhawatiran China dengan serius dalam menangani masalah Ukraina dan hubungan dengan Rusia.
Beijing juga menolak untuk mengutuk serangan Rusia ke Ukraina atau menyebutnya sebagai invasi. China bahkan meminta negara-negara Barat untuk menghormati "masalah keamanan sah" Rusia.
Kendati demikian, kata Zao, Palang Merah China juga akan memberikan bantuan kemanusiaan senilai 5 juta yuan kepada Ukraina untuk kebutuhan sehari-hari.
Apa Penyebab Konflik Rusia dan Ukraina?
Profesor hukum internasional di Univesity of Illionis, Francis Boyle dalam opininya yang dimuat China Daily mengklaim, penyebab di balik konflik Rusia-Ukraina adalah tawaran untuk memperluas NATO dan itu merupakan ancaman serius bagi Rusia.
Beberapa waktu lalu, kata Boyle, pemimpin Ukraina bahkan menyerukan kalau negaranya ingin menjadi anggota NATO sehingga bisa mendapatkan dukungan militer langsung dari aliansi lintas-Antlantik dan memperoleh senjata nuklir.
Di sisi lain, kata Boyle, pemimpin Rusia pun tidak pernah mau menerima ekspansi NATO di arah timur secara terus menerus. "Bayangkan apa yang akan dilakukan AS jika Meksiko cenderung bergabung dengan aliansi militer yang dipimpin oleh kekuatan saingan dan memperoleh senjata nuklir."
Terkait hal itu, dia mengatakan, Presiden Rusia Vladimir Putin tidak mendapatkan tanggapan serupa dari pemimpin AS Joe Biden. Akhirnya, Putin mengadakan negosiasi dengan para pemimpin Barat, khususnya Biden, untuk mendapatkan janji bahwa NATO tidak akan menerima Ukraina sebagai anggota.
"Namun Biden mengabaikan kekhawatiran Rusia. Dengan demikian, AS dan sekutunya tidak memiliki alasan yang baik untuk mengutuk Rusia."
Kendati demikian, ia menegaskan kalau konflik militer di Ukraina harus segera diakhiri, dan tidak boleh meluas ke negara-negara Eropa anggota NATO dan AS.
Boyle pun menyarankan Biden untuk mengumumkan secara terbuka bahwa NATO tidak akan memperluas ke timur. Kemudian, Ukraina, Georgia, dan Moldova tidak akan menjadi anggota NATO.
Biden, kata dia, juga harus mengadakan konferensi perdamaian internasional yang akan menetapkan netralitas permanen Ukraina yang dijamin oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan Bab 7 Piagam PBB.
Setelah itu, negosiasi mengenai denuklirisasi Eropa antara AS dan Rusia dapat dilakukan, termasuk penghapusan senjata nuklir taktis AS dari negara-negara NATO yang melanggar Traktat Non-Proliferasi Nuklir yang telah disepakati.
Di sisi lain, seperti dilaporkan CNN, ketegangan antara Rusia dan Ukraina itu meningkat pada akhir 2013 karena munculnya kesepakatan politik dan perdagangan penting dengan Uni Eropa.
Pada tahun 2014, muncul revolusi di Ukraina. Protes yang terjadi selama berbulan-bulan itu telah menggulingkan presiden Ukraina yang pro-Rusia bernama Viktor Yanukovych.
Kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan Presiden Putin untuk mengambil alih wilayah Krimea, itu adalah semenanjung otonom di Ukraina.
Putin juga mendukung pemberontak di provinsi tenggara Donetsk dan Luhansk. Akhirnya, ribuan tentara berbahasa Rusia yang diakui oleh Moskow membanjiri semenanjung Krimea.
Dalam beberapa hari, Rusia menyelesaikan pencaplokannya dalam referendum yang dikecam oleh Ukraina dan sebagian besar dunia. Mereka menganggap itu sebagai tindakan yang tidak sah.
Editor: Iswara N Raditya
