Kementerian PUPR Sebut Sertifikasi Pekerja Konstruksi Terbatas

Reporter: Selfie Miftahul Jannah - 21 Feb 2019 13:59 WIB
Dibaca Normal 1 menit
Kementerian PUPR menyebutkan, tenaga kerja konstruksi di Indonesia pada tahun 2018 baru 616.081 atau 7,42 persen yang telah tersertifikasi.
tirto.id - Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dewi Chomistriana menyampaikan dari total 8.300.297 tenaga kerja konstruksi di Indonesia pada tahun 2018, baru 616.081 atau 7,42 persen yang telah tersertifikasi.

"Jumlah tenaga kerja tersertifikasi terbatas. Baru sekitar 616 ribu. Padahal PUPR saja butuh 1 juta tenaga setiap tahun. Sedangkan infrastruktur konstruksi tidak hanya PUPR saja, juga ada di Kementerian Perhubungan dan lainnya," kata dia di Kementerian PUPR, Kamis (21/2/2019).

Ia menjelaskan, penerima sertifikat mayoritas didominasi oleh tenaga ahli tersertifikasi baru berkisar 32 persen sedangkan tenaga terampil sebanyak 68 persen.

Ia menjelaskan, kompetensi tenaga kerja nasional perlu ditingkatkan agar mampu berdaya saing.

"Kami juga butuh keterlibatan asosiasi badan usaha. Dari sisi peralatan, kita masih punya tantangan registrasi dan integrasi data alat-alat berat yang ada di seluruh tanah air," papar dia.

Berdasarkan kondisi ini, dia mengatakan nantinya akan merancang sistem manajemen aset peralatan. Khusus untuk material, pihaknya juga sedang menginisiasi sistem informasi material konstruksi.

"Supaya kita bisa tahu mana saja yang over suplai," jelas dia.


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan jumlah tenaga kerja konstruksi kompeten dan bersertifikat melalui program sertifikasi.

Jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat baru sekitar 500 ribu dari 8,1 juta tenaga kerja konstruksi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, akan terus melanjutkan percepatan program sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi Indonesia pada tahun 2019.

Program pelatihan dan sertifikasi diselenggarakan bekerjasama dengan berbagai pihak mulai dari perguruan tinggi, asosiasi perusahaan konstruksi, BUMN konstruksi, dan juga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

“Kita memasuki era kompetisi. Dalam era kompetisi ini, bukan proteksi yang dikedepankan, tapi kompetensi, khususnya di bidang konstruksi. Kita tidak mungkin menahan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Untuk memenangkan kompetisi, kita harus lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.


Baca juga artikel terkait KONSTRUKSI atau tulisan menarik lainnya Selfie Miftahul Jannah
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Selfie Miftahul Jannah
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno

DarkLight