Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), melaporkan kementeriannya sudah membentuk 28 dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pengungsi bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Dengan kapasitas produksi lebih dari 100 ribu nasi bungkus per hari, 28 dapur umum Kemensos itu mampu melayani 50.000-an warga.
"Saat ini telah didirikan dapur umum sebanyak 28 titik dan akan terus bertambah," kata dia melalui keterangan tertulis pada Senin (1/12/2025).
Dapur umum yang dibentuk oleh Kementerian Sosial (Kemensos) tersebar di berbagai kota dan kabupaten terdampak bencana.
Di Provinsi Aceh, Kemensos mendirikan dapur umum di Kab. Pidie Jaya, Kota Subulussalam, Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Timur, Kab. Bireuen, dan Kabupaten Langsa. Untuk mendukung operasional dapur-dapur umum itu, Kemensos mengirim bantuan senilai Rp3.750.000.000, dan juga mengerahkan 191 personel Tagana.
Untuk Provinsi Sumatera Utara, Kemensos mengirim bantuan sebesar Rp1.449.820.720 dan mengerahkan 270 personel Tagana dalam pendirian dapur umum di Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Langkat, hingga Desa Pagaran Gala-gala (Panyabungan Selatan, Mandailing Natal).
Adapun di Sumatera Barat, ada sembilan dapur umum di Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kab. Pasaman Barat, dan Kab. Pesisir Selatan. Kemensos mengirimkan bantuan senilai Rp1.580.618.466 dan menerjunkan 270 anggota Tagana untuk mendukung dapur-dapur umum atau dapur mandiri tersebut.
"Total bantuan bahan Nataru atau keperluan dapur umum untuk 3 provinsi tersebut senilai Rp6.780.439.186," kata Gus Ipul.
Selain itu, Kemensos juga telah mendistribusikan bantuan logistik bufferstock dengan total
nilai mencapai Rp14.708.884.750. Dengan begitu, seluruh bantuan yang telah dikerahkan Kemensos untuk penanganan bencana di tiga provinsi sudah sebesar Rp21.489.323.936.
Jumlah tersebut akan terus bertambah, mengikuti situasi di lapangan. Untuk penanganan bencana lebih lanjut, Kemensos terus berkoordinasi dengan dinas sosial dan tagana di tiga provinsi, dinas sosial dan tagana kabupaten/kota, TNI dan Polri, pemerintah daerah, serta para pendamping PKH dan berbagai pihak terkait lainnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
