tirto.id - Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta bersikukuh bahwa proyek normalisasi sungai dapat mengatasi banjir di sejumlah titik di Jakarta. Namun saat ini proyek itu masih terkendala oleh masalah pembebasan lahan.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Kemen PUPR, T. Iskandar menyampaikan bahwa sampai saat ini proyek normalisasi sungai di Jakarta sudah mencapai 40 persen. Sejak proyek dimulai pada 2013 sampai dengan 2016 Kemen PUPR dan Pemprov DKI telah melakukan normalisasi sungai sepanjang 19 km dari Pintu Air Manggarai hingga jembatan Tol TB Simatupang.
Dari keseluruhan total normalisasi sungai tersebut terdapat beberapa titik normalisasi, di antaranya di Kampung Pulo, Bukit Duri, Kebun Baru, Asem Baris, Bidara Cina.
“Dari jembatan Kampung Melayu Abdullah Syafii kita tutup sampai ke Bukit Duri itu bisa kita lokalisir, sekarang sasarannya kita sampai Maret menyelesaikan Bukit Duri mulai dari Kampung Melayu, Melayu kecil, sampai ke Tongtek, RW 9, 10, 11, 12. Ini kita target Maret. Kalau ini selesai, kita bisa mengelola. Kondisi yang satu lagi setelah jembatan Bukit Duri ke arah Garuda, ini 700 Meter. Kalau itu bisa kita selesaikan, kita mulai kerja selambat lambatnya April. Saya jamin bulan 10 ini selesai, kalau hujan setelah bulan 10 ini nggak banjir,” ujarnya di Bukit Duri, Jakarta Selatan, Senin (20/2/2017).
Menurut Iskandar, Bukit Duri dan Kampung Arus menjadi target selanjutnya di tahun 2017.Namun, ia menambahkan jika target tersebut kembali ke bagaimana upaya percepatan terhadap pembebasan lahan. “Iya kuncinya di situ. Contoh seperti ini sebenarnya ini adalah lahan yang siap kita kerjakan sejak 2013 seandainya hari ini masalah di sini selesai, mungkin besok saya sudah kerja,” ungkapnya.
Melengkapi pernyataan Iskandar, Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendrawan mengatakan proyek normalisasi sungai di Jakarta memang terkungkung masalah pembebasan lahan. Dari 5 tahun waktu yang ditargetkan sejak normalisasi dilakukan sejak tahun 2013, di tahun keempat proyek tersebut baru mencapai 40%. Di Bukit Duri, sebagaimana yang ia contohkan, terdapat 4 RT di RW 12 yang belum bisa direlokasi.
“Kan permasalahannya ini kan juga terkait masalah ketersediaan rumah susun. Pak gubernur sudah jelas-jelas mengeluarkan statement tanpa rumah susun tidak boleh direlokasi. Ya kan? Terus kemudian menyangkut masalah (alas hak kepemilikan),” ungkap dia di Balaikota, Senin (20/2).
Terkait anggaran, Teguh mengatakan untuk tahun ini Dinas Sumber Daya Air mengalokasikan dana sebesar Rp200 miliar untuk proyek normalisasi sungai, dan Rp400 miliar untuk pembebasan waduk Situmbung.
Sementara itu, untuk anggaran yang telah dikeluarkan untuk proyek normalisasi sungai, Teguh menjelaskan pihak Pemprov telah menghabiskan sebanyak 133 miliar untuk pembebasan sungai Ciliwung, dan 220.800 juta untuk sungai Pesanggrahan.
Penulis: Chusnul Chotimah
Editor: Agung DH
