Menuju konten utama

Kemenhub Hapus BPTJ untuk Bentuk Ditjen Integrasi Transportasi

Perubahan BPTJ menjadi Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dilakukan untuk memperkuat integrasi transportasi antar-moda di seluruh Indonesia.

Kemenhub Hapus BPTJ untuk Bentuk Ditjen Integrasi Transportasi
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi V DPR RI di gedung DPR RI, Selasa (29/10/2024). youtube/TNP Parlemen

tirto.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menghapus Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk membentuk direktorat jenderal baru yang berfokus mengurus persoalan integrasi transportasi.

Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, mengatakan, Kemenhub berencana untuk membangun Direktorat Jenderal (Ditjen) Integrasi Transportasi. Hal ini dilakukan agar mendorong konektivitas antar-moda transportasi massal.

“Berdasarkan surat dari Sesneg, maka diperlukan ditjen khusus untuk menangani konektivitas integrasi dan multimoda serta penajaman pelaksanaan tugas fungsi yang berdampak pada penataan unit eselon II ke bawah,” kata Dudy dalam Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi V DPR RI dikutip dari akun Youtube TV Parlemen, Selasa (29/10/2024).

Adapun penghapusan BPTJ ini tertuang dalam Surat Menteri Sekretariat Negara Nomor B-984/M/D-1/HK.03.00/10/2023 tahun 2023. Duddy mengatakan, penghapusan dan pemisahan BPTJ ini menjadi bagian dari transisi penyesuaian di tubuh Kemenhub.

Dudy juga menilai, adanya mandat undang-undang dan tugas pokok serta fungsi (tusi) terkait integrasi dan konektivitas belum terlaksana secara optimal. Hal ini dikarenakan saat ini Kemenhub belum memiliki satu unit kerja setingkat eselon I yang fokus menangani konektivitas atau integrasi.

“Usulan transformasi BPTJ menjadi unit kerja eselon I yaitu direktorat jenderal integrasi transportasi dan multimoda dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tusi dan beban kerja pada saat ini,” jelas Dudy.

Dudy juga mengatakan, rencana penghapusan BPTJ ini juga merupakan usulan dari pemerintahan sebelumnya. “Ada usulan dari pemerintahan sebelumnya untuk adanya penambahan direktorat jenderal integrasi dan transportasi dan multimoda. Direktorat jenderal ini akan bertugas untuk mengintegrasikan transportasi tadinya adalah dari badan pengelolaan transportasi Jabodetabek,” tuturnya.

Sebagai informasi, BPTJ didirikan pada tahun 2015 melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 103 tahun 2015 tentang BPTJ. Berdasarkan bahan paparan Dudy, nantinya badan ini akan melebur ke dalam direktorat teknis baru tersebut.

“Diharapkan ke depannya, konektivitas ini akan menjadi fokus salah satu fokus dari kegiatan kementerian perhubungan yang sebelumnya belum tertangani secara maksimal,” tutur Dudy.

Baca juga artikel terkait KABINET PRABOWO-GIBRAN atau tulisan lainnya dari Nabila Ramadhanty

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Nabila Ramadhanty
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Andrian Pratama Taher