tirto.id - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tengah mempertimbangkan penghapusan kewajiban domestic price obligation (DMO) untuk komoditas crude palm oil (CPO) dan kewajiban domestic price obligation (DPO). Kebijakan tersebut dinilai dapat memperbaiki harga tandan buah segar (TBS) petani.
Kementerian Perdagangan membeberkan syarat bagi pemerintah untuk menghapus kebijakan tersebut. Staf Khusus Menteri Perdagangan, Oke Nurwan menjelaskan pencabutan DMO akan dilakukan setelah ada komitmen dari pelaku usaha sawit menjamin pasokan bahan baku minyak goreng di dalam negeri .
"Angan untuk mencabut DMO tetapi ada komitmen dari pelaku usaha untuk memastikan apa yang diarahkan presiden yakni prioritaskan rakyat, memastikan pasokan di dalam negeri ada dan harga minyak goreng terjangkau. Kalau itu sudah terwujud maka tidak ada lagi DMO,” jelas dia dalam diskusi virtual dikutip Selasa (26/7/2022).
Selain itu, dia menjelaskan pencabutan DMO akan dilakukan jika harga minyak goreng telah kembali normal ke harga eceran tertinggi (HET).Saat ini opsi pencabutan DMO masih rencana dalam upaya pemerintah untuk memperbaiki harga TBS di level petani.
Lebih lanjut, dia mengklaim sejumlah kebijakan telah diambil pemerintah agar harga TBS kembali normal. Mulai dari meningkatkan angka pengali ekspor dan penghapusan sementara pungutan ekspor (PE) CPO.
"Saat ini pemerintah sedang berkonsentrasi meningkatkan harga TBS petani,"
Kemudian dia juga menjelaskan dengan penghapusan sementara PE sampai 31 agustus tidak akan mengganggu keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Upaya upaya tersebut untuk mempercepat ekspor, dan mengurangi tekanan terhadap petani sawit.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Intan Umbari Prihatin
