Keliru, Prabowo Pinjam Dana Rp500,5 Triliun untuk MBG dan Kopdes

tirto.id - Beredar unggahan di media sosial yang menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menerima pinjaman dana sebesar Rp500,5 triliun dari Korea Selatan dan Jepang. Dana tersebut diklaim akan digunakan untuk melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), membangun 13.000 dapur MBG baru, serta membiayai program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Unggahan tersebut disebarkan oleh akun Facebook “Cerita sopir Truk” (arsip) pada (8/8/2026). Dalam unggahan tersebut menampilkan gambar Presiden Prabowo Subianto sedang berjabat tangan dengan Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung dan disebutkan juga total utang negara telah mencapai Rp15.000 triliun.

“PRESIDEN PRABOWO RESMI MENERIMA PINJAMAN DANA DARI KOREA DAN JEPANG SENILAI 500,5 TRILYUN UNTUK MELANJUTKAN PROGRAM MBG DAN KOPDES. TOTAL HUTANG NEGARA MENCAPAI 15000 TRILYUN.” Begitu narasi tertulis dalam gambar.

Pengunggah juga menuliskan keterangan dalam ungggahan, “Presiden Prabowo Subianto telah resmi menerima pinjaman dari dua negara yakni Korea Selatan dan Jepang senilai 500,5 trilyun rupiah dana tersebut akan digunakan untuk melanjutkan program makan bergizi gratis ( MBG) yg dinilai kekurangan anggaran dan untuk membangun 13000 dapur MBG yg baru kemudian untuk koperasi desa merah putih, jadi total hutang negara mencapai Rp, 15000 trilyun rupiah..

bagaimana menurut Anda?? https://vt.tokopedia.com/t/ZS9htThaHQbcu-LwRyR/,”

Sampai artikel ini ditulis pada Selasa (25/8/2026), unggahan tersebut telah mendapatkan 191 tanda suka, 376 komentar, dan 33 kali dibagikan. Kolom komentar dipenuhi kritik negatif masyarakat terhadap Prabowo dan pemerintah.

Tirto juga menemukan unggahan serupa pada akun Facebook “Panah Asmara”, dan Threads @rhadikaimoet, yang menampilkan gambar serupa terkait klaim Prabowo pinjam dana dari Korea Selatan dan Jepang untuk MBG serta KDMP.

Lantas, bagaimana kebenaran klaim tersebut?

Penelusuran Fakta

Untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image) untuk menemukan gambar asli. Hasilnya, foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto asli pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung.

Melansir laman Sekretariat Kabinet RI, pertemuan Prabowo dengan Lee Jae Myung berlangsung di Istana Kepresidenan Republik Korea, Cheong Wa Dae (Blue House), Seoul, pada 1 April 2026. Dalam pertemuan itu, kedua negara membahas penguatan hubungan dan kerja sama strategis Indonesia-Korea Selatan. Foto yang sama juga digunakan dalam pemberitaan media mengenai pertemuan kedua pemimpin tersebut.

Namun, foto tersebut tidak berkaitan dengan penerimaan pinjaman Rp500,5 triliun untuk program MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih.

Kunjungan Prabowo ke Korea Selatan memang menghasilkan sejumlah kerja sama ekonomi. Namun, nilai yang disebut pemerintah merupakan komitmen investasi dan nota kesepahaman (MoU), bukan pinjaman Rp500,5 triliun untuk program MBG dan KDMP.

Sekretariat Kabinet mencatat, dalam kunjungan ke Korea Selatan, terdapat penandatanganan sejumlah MoU antara pelaku bisnis kedua negara senilai 10,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp173 triliun.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan menghasilkan komitmen investasi sebesar Rp574 triliun. Nilai tersebut merupakan komitmen investasi dan kerja sama bisnis, bukan pinjaman pemerintah Indonesia dari kedua negara.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kunjungan ke Jepang menghasilkan komitmen investasi sekitar US$23,6 miliar atau Rp401 triliun, kunjungan ke Korea Selatan menambahkan sekitar Rp173 triliun dan totalnya disebut Rp574 triliun.

Dengan demikian, angka ratusan triliun yang muncul dalam informasi resmi terkait kunjungan Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan merupakan nilai komitmen investasi/kerja sama ekonomi, bukan bukti bahwa Indonesia menerima pinjaman Rp500,5 triliun untuk membiayai MBG dan KDMP.

Angka 13.000 dapur MBG yang muncul dalam unggahan juga tidak dapat dijadikan bukti adanya pinjaman dari Jepang dan Korea Selatan.

Angka tersebut berkaitan dengan pembahasan mengenai jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program MBG. Namun, tidak terdapat bukti bahwa pembangunan 13.000 dapur tersebut dibiayai menggunakan pinjaman Rp500,5 triliun dari Jepang dan Korea Selatan.

Dengan kata lain, narasi tersebut mencampurkan informasi mengenai program MBG dengan informasi mengenai kerja sama ekonomi Indonesia dengan dua negara Asia Timur, kemudian menyimpulkannya sebagai pinjaman untuk membiayai program pemerintah. Hal ini merupakan informasi yang keliru dan perlu diluruskan.

Adapun klaim yang menyebut total utang negara mencapai Rp15.000 triliun juga tidak dapat disimpulkan dari nilai kerja sama Indonesia dengan Jepang dan Korea Selatan.

Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026 sebesar 444,4 miliar dolar AS.

Dikutip dari laman ANTARA, perhitungan yang digunakan angka tersebut setara sekitar Rp7.921,67 triliun dengan kurs acuan Rp17.826 per dolar AS. Perlu dicatat, ULN mencakup utang luar negeri sektor publik dan swasta sehingga konsepnya berbeda dari utang pemerintah pusat.

Karena itu, menyebut komitmen bisnis Rp575 triliun sebagai tambahan utang dan kemudian menjumlahkannya menjadi Rp15.000 triliun merupakan cara yang keliru dalam membaca data.

Angka Rp15.000 triliun dalam unggahan tersebut tidak bisa digunakan sebagai kesimpulan bahwa pemerintah telah memiliki utang sebesar itu akibat pinjaman dari Jepang dan Korea Selatan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menerima pinjaman Rp500,5 triliun dari Korea Selatan dan Jepang untuk membiayai program MBG, membangun 13.000 dapur baru, serta Koperasi Desa Merah Putih adalah informasi yang tidak utuh dan perlu diluruskan (missing context).

Indonesia memang memiliki berbagai kerja sama ekonomi dengan Jepang dan Korea Selatan. Pemerintah menyebut, kunjungan Prabowo ke kedua negara menghasilkan komitmen investasi sekitar Rp574 triliun. Namun, angka tersebut merupakan komitmen investasi dan kerja sama ekonomi, bukan pinjaman Rp500,5 triliun untuk MBG dan KDMP.

Sementara itu, angka 13.000 dapur MBG yang muncul dalam narasi berasal dari konteks kebijakan penambahan dapur MBG yang sempat dihentikan sementara, bukan bukti pembangunan 13.000 dapur baru menggunakan pinjaman dari Jepang dan Korea Selatan.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.