Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Etatisme atau Komando

tirto.id - Setiap negara memiliki sistem penyelenggaraan ekonomi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan perbedaan ideologi, kondisi masyarakat, sumber daya alam, dan perekonomian di negara tersebut.

Mengutip dari Perekonomian Indonesia Jilid 1 (2011:32) karangan Tejo Nurseto dan Anik Widiastuti, sistem ekonomi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan (produksi, konsumsi, dan distribusi) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satu jenisnya, yakni sistem ekonomi etatisme atau komando. Istilah etatisme sendiri merujuk pada suatu sistem penyelenggaraan kebijakan yang didominasi peran pemerintah, serta menomorduakan peran swasta.

Melansir dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi ketika pemerintah sangat berperan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Sistem ini dicetuskan pertama kali berdasarkan gagasan dari Karl Marx.

Dalam sistem ekonomi etatisme atau komando, pemerintah memiliki kebebasan terhadap faktor-faktor produksi dan rencana produksi, di antaranya adalah menentukan jenis dan jumlah barang yang diproduksi.

Hal ini disebabkan sebagian besar faktor produksi dimiliki oleh pemerintah, seperti dijelaskan oleh Dwi Ningrum Anggraini dalam Masalah Ekonomi dalam Sistem Ekonomi (2019:30).

Masih merujuk Tejo Nurseto dan Anik Widiastuti dalam Perekonomian Indonesia Jilid 1 (2011:38), sistem ekonomi etatisme atau komando memiliki ciri-ciri, kelebihan, dan kelemahan sebagai berikut:

1. Ciri-ciri sistem ekonomi etatisme atau komando

• Seluruh alat dan sumber daya yang ada dikuasai oleh pemerintah;
• Hak milik individu tidak diakui oleh pemerintah;
• Tidak ada kebebasan bagi individu maupun kelompok untuk dapat menjalankan usaha atau kegiatan perekonomian;
• Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah.

2. Kelebihan sistem ekonomi etatisme atau komando

• Pemerintah lebih mudah dalam mengawasi serta mengendalikan laju inflasi, angka pengangguran, dan masalah perekonomian lainnya;
• Pasar barang dalam negeri berjalan lancar;
• Pemerintah dapat ikut andil dalam hal pembentukan harga;
• Relatif mudah untuk melakukan distribusi pendapatan, sehingga kemakmuran masyarakat dapat merata;
• Jarang terjadi krisis ekonomi;
• Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi;
• Perencanaan pembangunan dapat lebih cepat direalisasikan.

3. Kekurangan sistem ekonomi etatisme atau komando

• Mematikan daya kreasi (inisiatif, inovasi) individu untuk maju;
• Kerap terjadi monopoli yang merugikan masyarakat;
• Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih dan menentukan sumber daya yang dikehendaki;
• Adanya praktik pasar gelap yang diakibatkan ketatnya pembatasan pemerintah;
• Pemerintah bersifat paternalistis (seluruh aturan yang dibuat pemerintah bersifat benar dan harus dipatuhi);
• Barang yang didistribusikan oleh pemerintah tidak selalu dibutuhkan oleh masyarakat.

Sistem ekonomi etatisme atau komando biasanya dianut oleh negara-negara dengan ideologi sosialis atau komunis.

Contoh negara yang menerapkan kebijakan sistem ekonomi tersebut adalah Rusia, RRC (Republik Rakyat Cina), Kuba, dan negara-negara di Eropa Timur (bekas negara Uni Soviet).

Meskipun demikian, menurut Hamdan Wahyuddin dalam e-modulDemokrasi, pada masa demokrasi terpimpin 1959, Indonesia juga sempat menerapkan sistem perekonomian ini.

Namun, kebijakan tersebut dinilai gagal dan belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia sehingga malah berujung pada inflasi yang sangat tinggi.

Sejalan dengan hal tersebut, Tarmizi Abbas dan Win Konadi Manan dalam artikel "Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi dan Sistem Ekonomi Kerakyatan" yang dimuat Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan (Vol. 21, No. 3, 2005), ia menjelaskan bahwa praktik sistem ekonomi etatisme perlu dihindari karena dapat mematikan usaha-usaha di luar sektor negara (usaha swasta, koperasi, dan usaha kecil).