tirto.id - Pembahasan ibu kota baru kembali menghangat setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan nama-nama orang yang akan menjadi kepala daerahnya--Jokowi menyebutnya "CEO ibu kota baru." "Kandidatnya ada banyak, kata Jokowi Senin 2 Maret lalu. Salah satunya adalah "Pak Ahok."
Ahok, atau Basuki Tjahaja Purnama atau BTP, adalah sejawat Jokowi di Balai Kota DKI pada 2012 sampai 2014 lalu. Saat Jokowi maju di Pilpres 2014, Ahoklah yang akhirnya menggantikannya sebagai Gubernur DKI. Ahok lantas dipenjara karena dianggap menistakan agama. Kini dia sudah keluar dan menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Efek dari kasus penistaan agama itu ternyata masih terasa sampai sekarang. Ahok ternyata masih dimusuhi dan dianggap tak layak untuk menjabat posisi apa pun oleh orang-orang yang dulu menolaknya menjabat Gubernur DKI untuk periode kedua dan mendesak pengadilan memenjarakannya, termasuk untuk menjadi kepala ibu kota baru yang terletak di pulau Kalimantan itu.
Salah satu musuh lama Ahok yang kembali menolaknya, kini untuk jadi CEO ibu kota baru, adalah Persaudaraan Alumni 212 (PA 212). PA 212 adalah kelompok yang paling getol ingin Ahok dipenjara dulu. Mereka juga pernah menolak ketika Ahok disebut-sebut akan jadi salah satu bos BUMN.
Koordinator Media PA 212 Novel Bamukmin mengatakan, "baru bakal calon saja sudah buat gaduh, apalagi sampai ditunjuk." "Sepertinya sudah tidak ada lagi putra putri terbaik bangsa ini," tambahnya.
Kritik juga disampaikan oleh PKS, partai yang pada Pilkada DKI lalu mengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno, lawan Ahok-Djarot Saiful Hidayat.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, "enggak baik kalau pak Jokowi terkesan menganakemaskan Pak Ahok." Menurutnya yang jauh lebih baik adalah mekanisme 'beauty contest'--sejumlah kandidat dites, dan yang ditunjuk adalah yang paling kompeten.
Ia juga mengkritik langkah Jokowi yang mengumumkan kandidat kepala ibu kota baru, sementara dasar hukumnya saja belum disetujui DPR.
Damai Hari Lubus dari Mujahid 212 juga menyatakan "menolak keras Ahok." Dalam keterangan tertulis yang diterima reporter Tirto, Damai mengatakan "Ahok jelas pribadi yang rawan karena faktor trust yang banyak melilit dirinya." Ahok juga dianggap tak pantas karena dia merupakan eks narapidana.
Akan Terus Ditolak dan Selalu Punya Lawan
Peneliti dari Populi Center Usep S. Ahyar menjelaskan mengapa Ahok akan selalu punya musuh politik. Menurutnya ini juga terkait dengan kepentingan orang-orang yang menolaknya itu. "Pak Ahok itu juga pesona yang masih bisa dipakai untuk dijadikan isu," kata Usep kepada reporter Tirto, Sabtu (7/3/2020) kemarin.
Situasi politik sudah berubah setelah Pemilu 2019. Partai-partai--termasuk oposisi--relatif sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi sebagian kelompok lain seperti para penolak Ahok ini tidak karena mereka bukan partai. Mereka tetap ada di luar kekuasaan dan lama kelamaan dilupakan publik. Oleh karena itu, kata Usep, kelompok ini perlu menciptakan momentum.
"Yang bisa digunakan secara instan," katanya, jelas menyerang Ahok. "Karena memori masyarakat yang ingat masih soal penistaan agama, soal politik 212. Itu jadi panggung yang renyah," kata Usep.
Alasan inilah yang juga dapat menjelaskan kenapa kelompok seperti PA 212 terus menggelar demonstrasi pemberantasan korupsi Februari lalu.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan hal serupa, bahwa "musuh politik BTP adalah simpatisan gerakan 212." Meski 212 tidak sekuat sebelum Prabowo Subianto merapat ke Jokowi, Dedi mengatakan, "BTP perlu berkaca, termasuk Presiden, untuk tidak memancing sentimen 212 karena faktor agama yang pernah disinggung BTP jelas sulit dihapus dari ingatan publik."
Penolakan-penolakan ini nampaknya hanya akan dianggap angin lalu oleh Ahok. Itulah yang dia lakukan saat menanggapi orang-orang yang menolaknya jadi Komut Pertamina. "Hidup gue ditolak mulu," katanya November lalu. "Hidup ini ya enggak ada bisa yang setuju 100 persen. Tuhan saja ada yang menentang kok."
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Rio Apinino
