tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menilai wajar terkait sejumlah sivitas akademika mengkritik manuver politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Pemilu 2024. Muhadjir menilai, kampus memiliki jaminan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.
"Kalau kemudian kampus itu keluar menyampaikan kritikan, saran, mengumumkan hasil-hasil temuannya termasuk apresiasi terhadap institusi atau pihak tertentu itu namanya kebebasan mimbar akademik" kata Muhadjir di Kantor Kementerian PMK, Jakarta, Rabu (7/2/2024).
Muhadjir mengatakan kebebasan mimbar akademik terutama ditujukan guru besar sesuai bidang keilmuannya menyampaikan kepada publik.
"Saya melihat pernyataan-pernyataan kolega-kolega saya dari kampus itu bagian dari bentuk kebebasan mimbar akademik itu," ucap Muhadjir.
Muhadjir mengatakan, pemerintah menghormati dan menghargai kritikan dari sejumlah sivitas akademika untuk Presiden Jokowi. Dia juga mengakui pernah menjadi rekor selama 16 tahun.
"Jadi, paham, lah, Insyaallah di antara menteri-menteri ini saya yang paling paham itu, karena saya jadi rektor 16 tahun. [Dan] itu hal yang biasa bukan hal yang luar biasa," tutur Muhadjir Effendy.
Suara kritis kepada Jokowi pertama kali datang dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Kemudian, disusul kampus-kampus lain.
Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Koentjoro, membacakan 'Petisi Bulaksumur' yang berisikan pernyataan atas dinamika politik Indonesia.
Koentjoro bersama guru-guru besar UGM lainnya mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap telah menyimpang dari aturan proses penyelenggaraan negara.
"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," kata Koentjoro membacakan isi 'Petisi Bulaksumur' di UGM, Yogyakarta, Rabu (31/1/2024).
Dalam petisi tersebut, disebutkan seluruh 'dosa' politik Jokowi dalam berdemokrasi. Dari pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi hingga dugaan pelanggaran netralitas jelang Pemilu 2024.
Dia mengingatkan dengan janji setia terhadap almamaternya yaitu UGM. Menurutnya, seorang alumni UGM harus berjanji untuk berbakti pada Indonesia.
Para sivitas akademika UGM juga meminta Jokowi dan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk 'taubat' dan kembali ke koridor demokrasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Intan Umbari Prihatin
