tirto.id - Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Koentjoro membacakan 'Petisi Bulaksumur' yang berisikan pernyataan atas dinamika politik Indonesia. Koentjoro bersama guru-guru besar UGM lainnya mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap telah menyimpang dari aturan proses penyelenggaraan negara.
"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," kata Koentjoro membacakan isi 'Petisi Bulaksumur' di UGM, Yogyakarta, Rabu (31/1/2024).
Dalam petisi tersebut, disebutkan seluruh 'dosa' politik Jokowi dalam berdemokrasi. Dari pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi hingga dugaan pelanggaran netralitas jelang Pemilu 2024.
"Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi," kata dia.
Dia mengingatkan dengan janji setia terhadap almamaternya yaitu UGM. Menurutnya, seorang alumni UGM harus berjanji untuk berbakti pada Indonesia.
"Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti 'tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuan mu jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara," kata dia.
Sebagai penegasan, para sivitas akademika UGM juga meminta Jokowi dan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk 'taubat' dan kembali ke koridor demokrasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Kami segenap sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, meminta, mendesak dan menuntut dan segenap aparat penegak hukum dan seluruh pejabat negara, dan aktor politik di belakang presiden termasuk presiden sendiri untuk segera kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan kerakyatan dan keadilan sosial," kata Koentjoro.
Dia juga mendesak DPR dan MPR agar mau menertibkan jalan demokrasi dan mengembalikan gejolak politik ke jalan yang benar.
"Kami mendesak DPR dan MPR mengambil langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat," kata dia.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Anggun P Situmorang
