tirto.id - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai keputusan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD, mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sangat terlambat.
Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, mengatakan keputusan Mahfud mundur lebih kepada kepentingan elektoral bukan etis. Apabila mengutamakan etis, seharusnya Mahfud mundur dari jabatannya sejak awal mencalonkan diri sebagai cawapres.
"PSI menghormati keputusan Pak Mahfud. Namun, kami menilai keputusan mundur ini sangat terlambat. Kami khawatir keputusan mendadak ini justru membuat target dan tugas-tugas kementerian menjadi terbengkalai," ucap Andy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/2/2024).
Andy mengatakan, partainya mengenal Mahfud sebagai tokoh yang jujur dan berani. PSI juga selalu menghormati Mahfud.
"Namun, dalam soal keputusan mundur ini, kami melihatnya lebih didasari motif politik elektoral, bukan pertimbangan etis," kata Andy.
Namun, Andy meyakini Kemenkopolhukam akan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ditinggalkan Mahfud meskipun mungkin kerepotan akibat keputusan mendadak ini.
"Ini soal pilihan politik elektoral semata, bukan soal etik dan konstitusi. Pun demikian, sekali lagi, kami hargai pilihan politik Pak Mahfud," tutur Andy.
Sebelumnya, Mahfud MD mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam, Rabu kemarin. Pengunduran diri itu berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024 karena Mahfud merupakan calon wakil presiden nomor urut 3 mendampingi Calon Presiden RI Ganjar Pranowo.
Mahfud mengatakan, pihaknya akan menyampaikan surat pengunduran diri secara langsung begitu mendapat jadwal bertemu dengan Presiden Jokowi. Diperkirakan itu akan diserahkan pada Kamis (1/2/2024).
"Surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden Jokowi, tetapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya sampaikan," Mahfud.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Anggun P Situmorang