tirto.id - Wacana pemindahan ibu kota kembali digulirkan oleh pemerintah baru-baru ini. Jakarta dianggap sudah tidak mampu lagi berfungsi sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi. Banjir, kemacetan, kepadatan penduduk, dan tata kota yang buruk merupakan faktor-faktor yang menyebabkan kota ini tidak layak menjadi pusat administrasi pemerintahan.
Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengakui telah membahas detail rencana pemindahan ibu kota dengan Presiden Joko Widodo, termasuk mengenai skema pendanaannya. Diharapkan pada 2018 dan 2019 sudah dimulai kegiatan terkait pemindahan administrasi pemerintahan tersebut.
Dasar pemindahan ibu kota dikemukakan oleh pemerintah disebabkan oleh adanya ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Dengan pemindahan ibu kota, diharapkan kesenjangan tersebut semakin menipis dan wilayah luar Jawa dapat berkembang menyerupai atau bahkan melampaui Jawa.
Wacana pemindahan ibu kota bukan kali ini saja dibicarakan. Pemerintah kolonial Belanda bahkan pada awal abad 20 telah memulai kegiatan pemindahan ibu kota, dari Jakarta ke Bandung. Kajian yang dilakukan oleh pemerintah kolonial menganggap Jakarta sudah tidak memenuhi standar kelayakan karena problem banjir yang terus saja berulang. Selain itu, anggapan bahwa Jakarta adalah kota yang kotor, panas, dan berpenyakit mengendap dalam pikiran orang-orang Belanda.
Pada abad 18, Batavia (nama lama Jakarta) mempunyai problem akut dalam hal ekologi. Sanitasi dan sistem drainase yang buruk menyebabkan munculnya pelbagai penyakit, seperti malaria, disentri, dan kolera di kawasan Kota Lama (Blusse, 2004). Malaria bahkan dianggap seperti “kutukan” yang mengancam populasi penduduk Batavia. Penyakit ini menelan korban hingga 2.000-3.000 pekerja per tahun setelah tahun 1773 (van Der Brug, 2000). Karena keadaan kawasan Kota Lama yang bertambah buruk, julukan yang pernah disandang oleh Batavia sebagai sang “Ratu dari Timur” dipelesetkan menjadi “Kuburan dari Timur”.
Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels, yang melihat kawasan Kota Lama sudah tidak sehat dan nyaman, memerintahkan pemindahan pusat pemerintahan dan militer dari kawasan Old Town (Kota Tua, Jakarta Kota dan Pasar Ikan) ke New Town, daerah Weltevreden (Lapangan Banteng, Gambir, dan sekitarnya) yang lebih ke selatan, hijau, dan sejuk.
Namun, daerah Weltevreden pun akhirnya dianggap tak layak sebagai pusat pemerintahan setelah H.F. Tillema, ahli kesehatan lingkungan, menulis studi yang menyimpulkan bahwa kota-kota pelabuhan di pantai Jawa tidaklah sehat, termasuk Batavia.
Mengamini kajian yang dilakukan Tillema, Gubernur Jenderal van Limburg Stirum memilih Bandung sebagai ibu kota yang baru. Bandung dipilih karena didasari udaranya sejuk, pemandangannya indah, tata ruangnya apik, dan tidak terlalu jauh dari Jakarta. Bandung dengan keadaan topografinya juga dianggap sebagai benteng alam yang kokoh untuk menangkal serangan lawan.
Pada awal 1920-an, sejumlah instansi dari Jakarta secara bertahap memindahkan kegiatannya, menyusul pembangunan gedung baru di Bandung (Suganda, 2007). Gemeente Bandung menyiapkan lahan sekitar 30 hektare untuk pembangunan gedung instansi sipil pusat. Namun, pembangunan ini terbengkalai karena keadaan ekonomi Hindia Belanda memburuk akibat depresi ekonomi pada akhir 1920-an, diikuti dengan Perang Dunia II pada akhir 1930-an.
Sukarno dan Rencana Palangkaraya sebagai Ibu Kota
Pasca-Indonesia merdeka sebetulnya dua kali ibu kota negara dipindahkan. Pertama, pada 1946 saat ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta, didorong oleh kekacauan yang terjadi di Jakarta karena kedatangan Sekutu dan Belanda. Kedua, pada 1948, ibu kota dipindahkan dari Yogyakarta ke Bukittinggi karena Yogyakarta digempur dan Sukarno-Hatta ditangkap oleh Belanda.
Tapi, pada kenyataannya, Bukittinggi tidak pernah benar-benar beroperasi secara efektif sebagai pusat pemerintahan. Belanda terus menggempur Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi sehingga mereka terus bergerak. (Sila baca laporan Tirto: Apa Jadinya Jika Tak Ada PDRI?)
Setelah kondisi politik mulai stabil pada 1950-an, Sukarno mewacanakan kembali pemindahan ibu kota negara, dari Jakarta ke Palangkaraya. Saat meresmikan Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah pada 1957, ia mengatakan kota ini berpotensi sebagai ibu kota baru Indonesia. Bahkan, Sukarno mengungkapkan telah memikirkan desain Palangkaraya menjadi kota metropolitan yang pluralis.
Mengapa Palangkaraya dipilih Sukarno?
Pertama, alasan geopolitik Palangkaraya yang terletak di tengah-tengah Indonesia dan berada di pulau terbesar Indonesia. Kedua, untuk meratakan pembangunan ekonomi yang selama ini berpusat di Jawa. Proyeksi Sukarno, dengan menjadikan Palangkaraya sebagai ibu kota, maka pembangunan Indonesia bagian Timur akan terdongkrak. Ketiga, kebijakan dekolonisasi Sukarno untuk membangun ibu kota sesuai dengan konsep keindonesiaan, bukan semata-mata warisan Belanda.
Meskipun Palangkaraya mempunyai lokasi strategis karena tidak ada gunung berapi, tidak rawan gempa bumi dan banjir besar, tetapi kala itu tidak ada jalan darat yang mumpuni. Akses di kota ini adalah sungai sehingga akan menyebabkan pembangunan Palangkaraya sebagai ibu kota yang baru akan bertambah sulit.
Namun, misi Sukarno untuk membangun Palangkaraya sebagai ibu kota baru tidak terealisasi. Malahan, ia fokus membangun Jakarta sebagai sebuah kota modern, melampaui imajinasi yang dibayangkan oleh orang-orang Eropa.
Perhatian Sukarno telah teralihkan pada urusan politik internasional dan Dunia Ketiga. Ia lebih tertarik dalam proyek besar menjadikan Indonesia sebagai motor utama dari blok anti-imperialis progresif, yang ia beri nama New Emerging Forces (Nefo). Untuk menunjang visinya tersebut, Sukarno membangun gedung, jalan, hotel, jembatan, dan kompleks olahraga di Jakarta. Proyek mercusuar Sukarno ini ingin menjadikan Jakarta sebagai simbol kekuatan baru Dunia Ketiga yang patut diperhitungkan oleh dunia.
Akhirnya, rencana pemindahan ibu kota tidak pernah benar-benar terealisasikan karena Sukarno (di)jatuh(kan) setelah peristiwa 1965. (Baca: Palangkaraya Tak Jadi Ibu Kota)
Wacana Pemindahan Ibu Kota Pasca-Sukarno
Dengan jatuhnya Sukarno bukan berarti wacana pemindahan ibu kota berhenti. Soeharto pernah memikirkan pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Jonggol. Ia memilih daerah tersebut karena secara realistis wilayahnya tidak jauh dari Jakarta.
Pada 1997, Soeharto mengeluarkan Keppres tentang pengembangan kawasan Jonggol menjadi kota mandiri. Proyek yang bermasalah karena pengerjaannya dilakukan oleh anaknya sendiri, Bambang Trihatmodjo, akhirnya tak rampung sebab Soeharto keburu lengser oleh gelombang reformasi.
Penggantinya, B.J. Habibie, juga pernah mewacanakan pemindahan lokasi ibu kota ke Sidrap, Sulawesi Selatan. Wilayah ini dianggap opsi yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia. Namun, Habibie hanya memerintah sebentar dan disibukkan oleh urusan reformasi dan demokratisasi.
Pasca-Habibie, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menggulirkan kembali wacana pemindahan ibu kota negara. Wacana ini diembuskan kembali akibat banjir besar yang kerap kali menghambat aktivitas pemerintah pusat di Jakarta.
SBY menawarkan tiga skenario tentang pemindahan ibu kota: (1) mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara sekaligus pusat bisnis dengan pembenahan total; (2) membangun ibu kota yang benar-benar baru, seperti Australia atau Turki; dan (3) ibu kota tetap di Jakarta tetapi pusat pemerintahan berpindah ke tempat lain, seperti Malaysia.
Namun, tidak ada kejelasan tentang langkah kebijakan apa yang diambil selanjutnya. Wacana tentang pembenahan atau pemindahan ibu kota kembali menguap.
Langkah Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta memang mengundang pertanyaan publik. Apakah kebijakan ini telah dipikirkan dengan matang ataukah memang sekadar wacana seperti pemerintahan sebelumnya.
Beberapa ekonom mempertanyakan dari mana anggaran pemerintah untuk menjalankan megaproyek ini. Dengan kondisi ekonomi yang tidak begitu baik saat ini, biaya yang sangat besar untuk memindahkan ibu kota tentu akan menyulitkan pemerintah saat ini. Apalagi dalam masa pemerintahan Jokowi sekarang ini pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia yang menyedot dana besar sedang gencar-gencarnya digenjot.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bima Yudistira, mengatakan biaya yang keluar dari pemindahan ibu kota bisa jauh melebihi negara-negara lain yang pernah melakukannya, seperti Malaysia, Australia, Jerman, dan Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena negara-negara tersebut merupakan negara federal yang memiliki jumlah pegawai negeri yang cukup kecil.
Bila pemindahan akan dimulai pada tahun 2018 seperti yang diwacanakan, kecemasan lain mengadang: Pilpres dan Pileg 2019 akan mengganggu jalannya konsentrasi pembangunan. Dan bila Jokowi tidak terpilih kembali sebagai presiden, belum tentu presiden yang baru akan mau melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya.
Alhasil, upaya pemindahan ibu kota yang diembuskan pemerintah Jokowi diperkirakan oleh segelintir ekonom dan pengamat perkotaan hanya akan menjadi wacana, sebagaimana sederet presiden terdahulu.
Untuk memindahkan ibu kota memang tak hanya diperlukan pendanaan ekonomi yang besar, tetapi juga keberanian mengambil risiko dan kepemimpinan politik yang kuat. Apakah Jokowi sanggup?
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.
