tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi permintaan publik yang mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya imbas Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) diretas. Jokowi menegaskan sudah mengevaluasi kasus tersebut.
"Semuanya sudah dievaluasi," kata Jokowi usai meresmikan Ekosistem Baterai dan Kendaraan Listrik Korea Selatan di Indonesia: Visi Menjadi Kenyataan PT Hyundai LG Indonesia (HLI) di Karawang, Rabu (3/7/2024).
Dia meminta semua kementerian dan lembaga ikut mengevaluasi keamanan data. Salah satu solusinya adalah menyiapkan data cadangan di setiap penyimpanan.
"Ya, sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-back up semua data nasional kita," kata dia.
Jokowi berharap kejadian serupa yang melumpuhkan sejumlah pelayanan publik seperti imigrasi dan pendaftaran siswa dan mahasiswa baru dapat dievaluasi dan tak terjadi lagi.
"Sehingga kalau ada kejadian, kita tidak terkaget-kaget, dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja," kata Jokowi.
Sebelumnya, desakan mundur tersebut telah direspons oleh Menkominfo Budi Arie usai rapat dengar pendapat di Komisi I DPR RI. Budi enggan menjawab ihwal desakan mundur dari jabatannya sebagai Menkominfo usai serangan ransomware terhadap PDNS itu ramai jadi perbincangan publik. Menurut Budi, itu merupakan hak masyarakat untuk bersuara.
"Ah, no comment kalau itu (desakan mundur). Itu haknya masyarakat untuk bersuara. Yang pasti tadi hasil rapat dengan Komisi I kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data," kata Budi.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Anggun P Situmorang
