Menuju konten utama

Jokowi: Penyusunan RAPBN 2025 Harus Memperhatikan Hasil Pilpres

Jokowi mengungkapkan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025 akan disusun menyesuaikan hasil Pilpres 2024.

Jokowi: Penyusunan RAPBN 2025 Harus Memperhatikan Hasil Pilpres
Presiden Joko Widodo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna Persiapan Ramadan dan Idulfitri 1445 Hijriah di Istana Negara, Senin (26/2/2024). tirto.id/rRfan Amin

tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025 akan disusun menyesuaikan hasil Pilpres 2024.

"Maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres," Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna Persiapan Ramadan dan Idulfitri 1445 Hijriah di Istana Negara, Senin (26/2/2024).

Jokowi beralasan RAPBN 2025 akan dilaksanakan oleh presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Sehingga, dia berharap RAPBN dapat menyesuaikan dengan visi-misi presiden terpilih nantinya.

"Karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," kata dia.

Meski demikian, Jokowi tidak ingin gegabah menyebut hasil Pilpres. Dia masih menunggu proses perhitungan sembari menunggu hasil putusan KPU.

"Tapi ini juga kita sambil tunggu hasil perhitungan resmi KPU," kata dia.

Dirinya menegaskan RAPBN adalah upaya untuk menjaga keseimbangan proses pembangunan. Dia juga ingin mengakomodasi presiden terpilih nantinya dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) kebijakan fiskal 2025.

"RKP dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024," kata dia.

Berdasarkan real count sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU), per pukul 08.00 WIB, Senin (26/2/2024), pasangan Prabowo-Gibran meraih suara 58,84 persen, Ganjar Pranowo-Mahfud MD (16,73 persen), dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (24,43 persen).

Sebelumnya, pemerintah mulai membahas anggaran program makan siang gratis pada pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 pada rapat kabinet.

“Anggarannya ada bertahap, nanti hari Senin kita lihat. Ada skalanya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seperti ditulis Antara, Sabtu (24/2/2024).

Airlangga mengatakan, belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis yang diusulkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hingga kini, pemerintah baru memutuskan untuk membahas program tersebut dalam KEM-PPKF 2025.

“Kita baru bahas judulnya, PPKF,” ujar Airlangga.

“(Pembahasan program makan siang gratis) sudah pasti masuk,” lanjut dia.

Program makan siang gratis merupakan salah satu program yang diusung oleh pasangan calon (paslon) Prabowo-Gibran. Dalam dokumen visi-misinya, paslon tersebut menjelaskan program makan siang gratis bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dan bakal menyasar siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.

Bantuan gizi juga akan diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga. Program tersebut menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada 2029.

Baca juga artikel terkait RAPBN 2025 atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - Politik
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Anggun P Situmorang