tirto.id - Presiden Jokowi meminta agar pengawasan internaL harus ditindaklanjuti oleh pemerintah, baik level pusat atau daerah agar tidak memicu masalah hukum. Namun, Jokowi juga ingin Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) tidak mencari-cari kesalahan daerah sehingga mengarah pada proses hukum.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 dari Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/5/2021), Jokowi meminta agar kualitas perencanaan pembangunan perlu diperkuat. Ia melihat ada beberapa program yang tidak jelas sasaran dalam penggunaan anggaran. Hal tersebut tidak sinkron dengan kegiatan lain sehingga memicu masalah.
"Saya ini di lapangan terus. Ada waduk tidak ada irigasinya, irigasi primer, sekunder, tersier itu enggak ada. Ada itu, saya temukan di lapangan. Ada yang membangun pelabuhan baru tapi tidak ada akses jalan ke situ. Apa apaan?" kata Jokowi dalam rapat, Kamis (27/5/2021).
Jokowi menginstruksikan BPKP dan APIP untuk mengawal pembangunan dimulai dari sisi perencanaan. Ia tidak ingin Indonesia terus mengulang perencanaan yang tidak pas, apalagi dengan keadaan pandemi.
Kemudian, Jokowi juga menyoroti tumpang tindih data. Ia mencontohkan data bansos daerah dan pusat yang tidak sesuai. BPKP harus terlibat dalam integrasi dan sinkronisasi data dan program.
Ia pun mendorong rekomendasi pengawasan intern tidak sebatas rekomendasi, tetapi juga menyelesaikan masalah utama dalam program.
"Saya tekankan kepada bapak ibu, menteri kepala lembaga dan kepala daerah tindak lanjut dengan serius rekomendasi dari hasil pengawasan BPKP dan APIP. Jangan dibiarkan berlarut-larut membesar dan akhirnya menjadi masalah hukum," kata Jokowi.
Jokowi juga meminta agar menteri, lembaga, dan pemerintah daerah menjamin anggota APIP bekerja dengan baik. Jokowi ingin APIP bisa bekerja independen, profesional dan mendapatkan informasi yang akurat tanpa ada upaya menutupi. Ia menuturkan, kerja APIP yang terhambat saat verifikasi akan berdampak pada kinerja program pemerintah yang ikut melambat. Namun, ia berpesan agar APIP responsif dengan tidak mencari kesalahan kementerian, lembaga maupun daerah.
"Keberadaan APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan, bukan menakuti-nakuti dan bukan mencari-cari kesalahan. Seluruh jajaran pengawas intern pemerintah harus paham mengenai ini, jangan menunggu bertindak setelah ada kejadian kesalahan, setelah terjadi kesalahan," kata Jokowi.
"Di masa sulit sekarang ini kita perlu bekerja cepat, perkuat sinergi, perkuat check and balance, saling bekerja sama, koreksi, perbaiki agar program-program pemerintah berjalan efektif, masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dan kita bisa segera bangkit dari pandemi," tutup Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
