Jokowi: Lockdown Bisa Hentikan Ekonomi, Pemda Jangan Berlebihan

tirto.id - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut pemerintah pusat dan pemerintah daerah bergerak dalam kebijakan yang sama. Ia meminta daerah tidak berlebihan dalam menerapkan kebijakan penanganan COVID-19.

“Bahwa ada pembatasan sosial dan lalin, saya kira itu pembatasan-pembatasan yang wajar bahwa daerah ingin mengontrol. Namun tidak dalam bentuk keputusan besar, misalnya karantina wilayah dalam cakupan yang besar atau yang sering dipakai lockdown," kata Jokowi di Pulau Galang, Kepulauan Riau, Rabu (1/4/2020).

Jokowi mengingatkan, pemerintah bekerja sesuai aturan undang-undang dan amanat konstitusi. Pemerintah harus bertindak sesuai dengan UU 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Ia meminta daerah tidak sembarangan untuk bertindak.

“Kalau ada undang-undang mengenai kekarantinaan kesehatan, ya itu dipakai. Jangan membuat acara sendiri-sendiri, sehingga tidak dalam pemerintahan tidak dalam satu garis visi yang sama," kata Jokowi.

Jokowi berpendapat pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dalam penanganan COVID-19. Ia pun menyinggung soal makna lockdown.

Menurut Jokowi, lockdown mengakibatkan masyarakat tidak boleh keluar rumah, transportasi dan kegiatan perkantoran terhenti. Hal tersebut tidak baik bagi Indonesia.

“Lockdown itu orang enggak boleh keluar rumah, transportasi semuanya berhenti baik bus, kendaraan pribadi, sepeda motor, kereta api, pesawat, semuanya berhenti kegiatan-kegiatan kantor semuanya dihentikan. Nah ini yang kita tidak mengambil jalan yang itu. Kita tetap aktivitas ekonomi ada tetapi semua masyarakat harus menjaga jarak," Kata Jokowi.

Jokowi nenegaskan, pemerintah mendorong agar masyarakat disiplin selama masa pandemi COVID-19.

Ia menegaskan, kunci menghentikan penularan COVID-19 adalah lewat jaga jarak aman, cuci tangan, setiap habis kegiatan cuci tangan, jangan pegang hidung, mulut, dan mata. Kebijakan tersebut sudah ditelaah dengan baik dan disesuaikan dengan situasi masyarakat Indonesia.

“Karena dari pengalaman-pengalaman 202 negara yang telah buat policy-policy, kami pelajari semuanya ada plus dan minus dan tentu saja kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di negara kita baik kondisi geografis,d emografi, karakter budaya, kedisiplinan, dan kemampuan fiskal kita," kata Jokowi.