tirto.id - Presiden Joko Widodo mengeluhkan situasi ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia saat ini. Menurut dia jutaan hektar lahan hanya dikuasai segelintir orang. Sementara banyak rakyat tak memiliki tanah atau menempati lahan tanpa sertifikat kepemilikan tanah.
Jokowi mencatat terdapat 55,5 persen lahan di Indonesia yang kepemilikannya terpusat ke sedikit pihak tertentu saja.
"Ada satu orang yang pegang 300 ribu hektar, ada yang 700 ribu hektar, bahkan ada yang tiga juta hektar. sedangkan petani ada yang tidak memiliki lahan dan hanya buruh tani. Yang memiliki juga pun rata-rata seperempat hektar. Ini data yang kita punyai," kata Jokowi saat membuka Sidang tanwir PP Muhammadiyah di Ambon, pada Jumat (24/2/2017) seperti dikutip Antara.
Ia menambahkan tingginya rasio kesenjangan di Indonesia harus segera diturunkan. Karena itu, pemerintah akan segera mengeluarkan kebijakan ekonomi yang berkeadilan pada tiga sektor penting, yakni bidang pertanahan atau agraria dan redistribusi aset, bidang keuangan, serta aset permodalan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Kebijakan prioritas ini menjadi salah satu kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di tahun 2017. paling pertama adalah masalah reformasi pertanahan mengingat masih banyak tanah yang dipegang hanya oleh satu orang," kata dia.
Jokowi mencontohkan salah satu indikasi kesenjangan itu ialah di antara 106 juta bidang tanah yang tercatat dalam data pmerintah, hanya 46 juta bidang yang bersertifikat.
"Artinya rakyat menduduki sebuah lahan tetapi status hukumnya tidak ada.”
Jokowi mengaku sudah memerintahkan Menteri Agraria, Sofyan Djalil agar setiap tahun meningkatkan target proses sertifikasi tanah. Misalnya, dari 500 ribu sertifikat tanah per tahun di masa sebelumnya, menjadi lima juta sertifikat pada 2017.
“Tujuh juta (sertifikat) pada tahun 2018 dan sembilan juta sertifikat pada tahun berikutnya untuk diberikan kepada rakyat,” ujar dia.
Jumlah tenaga juru ukur memang terbatas, tapi Jokowi memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera menyesuaikan ketersediaannya dengan kebutuhan target sertifikasi lahan. Idealnya, kata Jokowi, jumlah juru ukur tanah harus bertambah menjadi 10.000 orang untuk menuntaskan target penerbitan jutaan sertifikat dalam setahun.
"Sekarang sedang direkrut juru ukur swasta, silahkan saja tidak apa-apa. Saya tadi mendapat laporan dari pak Sofyan jumlah juru ukur sudah bertambah masing-masing 900 orang dalam dua tahun terakhir dari sebelumnya yang hanya 1.000 orang," ujarnya.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
