Jokowi Ingin Produksi UMKM untuk Ekspor Ditingkatkan

Menurut Jokowi mayoritas eksportir adalah pelaku UMKM, tetapi kontribusi ekspor hanya 13 persen dari total ekspor nasional.

Reporter: Andrian Pratama Taher

Terbit 4 Mar 2021 13:31 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Pekerja menata berbagai hasil produksi kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) rumah tangga dan Industri Kecil Menengah (IKM) yang dipasarkan pada bazar UMK-IKM dan pasar murah Asia Mart Center di Banda Aceh, Aceh, Selasa (19/1/2021). Pemasaran secara mandiri, media sosial dan keterlibatan pihak swasta dengan menggelar bazar atau pasar murah diharapkan dapat membangkitkan kembali perekonomian di tengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/wsj

tirto.id - Presiden Joko Widodo meminta agar kapasitas produksi UMKM ditingkatkan. Sebab, pemerintah mencatat 90 persen pelaku ekspor di Indonesia berasal dari UMKM, tetapi masih minim kontribusinya pada total ekspor nasional.

"Kita perlu lebih banyak UMKM yang menjadi eksportir dalam jumlah yang besar. Saat ini 90% pelaku ekspor adalah UMKM. 90% pelaku ekspor adalah UMKM namun kontribusi ekspornya hanya 13%," kata Jokowi saat memberikan sambutan Rapat Koordinasi Kementerian Perdagangan 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3/2021).

"Artinya kapasitasnya perlu ditambah, perlu diperbesar," tegas Jokowi.

Jokowi lantas mengingatkan pernyataannya pada 2020 tentang pembentukan kembali Dewan Penunjang Ekspor (DPE). Menurut mantan Walikota Solo itu, DPE bisa membantu UMKM dalam peningkatan ekspor lewat perbaikan produksi, perbaikan desain hingga masalah packaging.

Dengan demikian, kualitas barang UMKM yang diekspor meningkat dan lebih baik. Hal tersebut, kata Jokowi, tidak bisa dilakukan sendiri.

"Ini harus berkolaborasi dengan Kementerian lembaga yang lain, institusi yang lain dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM kita di pasar global," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar pelaksanaan pasar ekspor baru harus segera diselesaikan. Ia mencontohkan, pemerintah sudah menandatangani Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) lalu perjanjian perdagangan dengan Korea maupun Jepang.

"Tolong ini pak menteri didorong agar juga segera selesai dan negara-negara lain yang kita belum memiliki cepa ini segera dirampungkan segera diselesaikan. Implementasi 23 perjanjian perdagangan bilateral dan regional yang sudah ditandatangani juga harus benar-benar dimanfaatkan oleh para pelaku usaha," kata Jokowi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi menuturkan Kemendag berusaha membantu pengembangan UMKM agar bisa bersaing di pasar global. Luthfi mengklaim kementeriannya telah memberikan fasilitas pelatihan ekspor, pelatihan sertifikasi mutu hingga kesempatan ikut promosi internasional.

"Selain itu Kemendag juga akan mengembangkan berbagai program lainnya dengan mendukung umkm lebih berdaya saing dengan berkolaborasi secara sinergis dengan kementerian lembaga, BUMN, kementerian daerah, kadin dan swasta," kata Luthfi.