Jokowi Ingin Pendidikan di Indonesia Selaras dengan Perubahan Dunia

tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar perkembangan pendidikan di Indonesia mengikuti perubahan dunia terutama dalam bidang teknologi digital. Menurut Jokowi, pengembangan pendidikan itu dapat difokuskan baik di tingkat pendidikan vokasi, pelatihan kejuruan hingga politeknik.

"Saya berharap pendidikan kita, yang sudah mungkin lebih dari 30 tahun tidak ada perubahan-perubahan yang sangat mendasar ini, bisa kita ubah sehingga pembangunan sumber daya manusia itu betul-betul bisa mengikuti perubahan-perubahan yang ada di dunia," kata Presiden dalam pembukaan rapat terbatas bertopik "Pendidikan Vokasi dan Implementasinya" di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (16/11/2017).

Presiden berpendapat bahwa perguruan tinggi di Indonesia perlu membuat fakultas maupun jurusan yang mengajarkan sektor teknologi digital serta ekonomi digital.

"Padahal dunia sudah berubah begitu cepatnya. Tidak ada kita, misalnya kenapa tidak ada yang berani salah satu universitas mendirikan fakultas digital ekonomi yang jurusannya toko online, misalnya jurusannya ritel manajemen, mengenai logistic management, tidak ada," kata Jokowi, seperti dikutip Antara.

Presiden juga menyarankan perlu adanya revisi undang-undang terkait pendidikan agar universitas dari luar negeri dapat mendirikan perguruan tinggi di Tanah Air.

Hal itu, ujar Presiden, dapat dilakukan sebagai pembanding baik dari sisi pengelolaan hingga kurikulum pendidikan suatu perguruan tinggi.

Dalam rapat terbatas itu Presiden menghadirkan dua tamu undangan yaitu pendiri PT Gojek Indonesia Nadiem Makarim dan pendiri startup Ruangguru Adamas Belva Syah.

Presiden mengundang keduanya untuk berbagi pandangan mengenai perubahan dunia yang memanfaatkan sistem teknologi digital dalam keseharian.

Dalam rapat tersebut juga hadir pejabat antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Wiranto, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Ristek dan Dikti M Nasir, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Agama Lukman Hakim