tirto.id - Presiden Joko Widodo meminta para menterinya untuk memperhatikan kenaikan harga pupuk. Ia ingin agar kenaikan pupuk dimitigasi agar tak berdampak pada kenaikan harga komoditas pangan.
"Bapak presiden juga meminta perhatian untuk kenaikan harga pupuk karena pupuk juga naik," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat dengan Presiden Jokowi dan jajaran dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang Antisipasi Situasi dan Perkembangan Ekonomi Dunia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Airlangga menuturkan, pemerintah memonitor bahwa penggunaan pupuk di Indonesia oleh petani ada yang memakai pupuk subsidi dan nonsubsidi. Untuk itu, pemerintah akan membatasi pemberian subsidi pupuk hanya kepada komoditas tertentu yakni padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu dan kakao.
Selain itu, pemerintah juga hanya mensubsidi untuk pupuk UREA dan MPK. Hal tersebut tidak terlepas dari harga pupuk UREA yang diklaim mendekati harga 1000 dollar AS per ton. Selain itu, pemerintah juga mengimpor pupuk berjenis Potas dan Tassel yang salah satunya berasal dari Ukraina.
"Oleh karena itu, bapak Presiden mewanti-wanti agar subsidi pupuk nanti tepat sasaran, para petani bisa menerima pupuk sehingga tentunya harga pupuk tidak membuat kelangkaan pupuk dan tentunya pada akhirnya tidak mendorong ketersediaan pangan yang aman," kata Airlangga.
Di saat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan bahwa Presiden Jokowi meminta agar pemerintah fokus pada ketahanan pangan.
Menurut Sri Mulyani seluruh dunia mengalami gangguan pangan. Oleh karena itu, Jokowi meminta agar masalah ketahanan pangan dan ketahanan energi menjadi prioritas.
"Tadi bapak presiden instruksi untuk pangan ini kan siklusnya biasanya untuk padi, jagung, kedelai itu tidak lebih dari tiga bulan. Jadi seharusnya bisa direspon secara lebih cepat oleh kementerian terkait bekerja sama dengan pemerintah daerah," kata Sri Mulyani.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
