tirto.id - Ketua Asosiasi Beras Bantul, Sumatri, mengeluhkan petani malah sulit mengakses pupuk subsidi lewat Kartu Tani. Ia menyebut hal itu terjadi karena pendataan petani penerima subsidi dari program Kartu Tani bermasalah.
"Pendataan kacau," ketus Sumatri dihubungi kontributor Tirto, Senin (16/12/2024).
Pria 55 tahun ini mengaku, sepanjang tahun 2022, 2023, sampai November 2024 terpaksa membeli pupun non-subsidi padahal selisih harga pupuk subsidi dan non-subsidi lebih dari dua kali lipat.
"Pupuk subsidi Rp110.000, kalau non-subsidi Rp250.000 per sak [yang isinya] 40 kilogram," jelas Sumantri.
Sumantri bilang, kini petani bisa bernapas lega setelah pemerintah membolehkan pembelian pupuk subsidi menggunakan KTP.
"Begitu ganti Pak Prabowo, Desember ini, bisa beli pupuk subsidi pakai KTP. Dengan catatan pembeli masuk daftar RDKK," ujar Sumatri.
Terpisah, Ketua 02 Kaligawe Kabupaten Bantul, Sarjiman, juga mendapat laporan dari warganya yang tidak bisa menggunakan Kartu Tani.
"Saya dikeluhi warga yang punya Kartu Tani sejak 2022, ketika menebus ke Pasar Bantul [pengecer] tidak bisa. Sampai sekarang tidak ada isi pupuk. Harus menebus pupuk lebih mahal [non-subsidi]," lontarnya dalam acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat Kunjungan Kerja Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Herdiati Hariyadi (Titiek Soeharto), di Pendopo Kalurahan Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (16/12/2024).
Pria 64 tahun itu memahami keluh-kesah warga yang berprofesi petani dan memiliki Kartu Tani malah ditolak pengecer pupuk subsidi. Ia mengaku pernah mengalami nasib seperti para petani ketika mendampingi warganya untuk membeli pupuk subsidi.
"Saya mengantar sendiri. Sudah komplit [tetap ditolak]. Anehnya ketua gapoktan (gabungan kelompok tani) dapat 200 sak, [padahal] ini ketua kelompok tani tidak punya lahan," cecarnya.
Menanggapi itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Joko Waluyo, justru menyatakan bahwa stok pupuk aman.
"Stok pupuk aman. Kartu Tani sekarang sudah tidak usah pakai, bisa [petani beli]. Asal nama masuk RDKK," ucapnya.
Joko justru mengungkap serapan pupuk subsidi Bantul baru 75 persen. "Sampai sekarang, penyerapan pupuk di Bantul justru masih kurang. Masih 75 persen. Kartu tani dulu yang mengelola BRI, yang penting RDKK, pakai KTP sudah bisa nebus," ucapnya.
"Kalau tidak bisa ajak polisi, tentara, kejaksaan biar dicabut izin pengecer. Kalau tidak bisa mencairkan laporkan ke Babinsa atau Bhabinkamtipmas. Kalau masih susah, ke kantor saya bawa kejaksaan biar menyabut izin pengecer," tandasnya.
Penulis: Siti Fatimah
Editor: Andrian Pratama Taher
