Menuju konten utama

Jokowi Dinilai Tak Miliki Motif Politik Soal Tambahan Jabatan TNI

Pengamat militer Aris Santoso menilai upaya penambahan jabatan atau memperpanjang masa pensiun TNI ini bukan sebagai manuver Jokowi mencari suara menjelang Pilpres 2019.

Jokowi Dinilai Tak Miliki Motif Politik Soal Tambahan Jabatan TNI
Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Menkopolhukam Wiranto (ketiga kanan), Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (ketiga kiri) dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kedua kanan) usai Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri Tahun 2019 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/1/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari.

tirto.id - Pengamat militer Aris Santoso menilai tidak ada unsur politis dalam upaya Jokowi merestrukturisasi kepangkatan di internal TNI serta memperpanjang masa pensiun prajurit setingkat bintara dan tamtama.

Aris menilai upaya penambahan jabatan atau memperpanjang masa pensiun TNI ini bukan sebagai manuver Jokowi mencari suara menjelang Pilpres 2019.

"Mudah-mudahan ini Jokowi bukan nyari simpati dengan jalan seperti ini atau nyari dukungan TNI dengan cara seperti ini. Itu sih harapan saya. Tapi bisa juga ditafsirkan Jokowi sedang melakukan upaya mencari simpati," kata Aris kepada reporter Tirto, Rabu (30/1/2019).

Sebagai informasi, Presiden Jokowi mengumumkan akan merestrukturisasi TNI. Presiden telah menyetujui ada 60 jabatan kosong di tingkat perwira tinggi TNI. Selain itu, Jokowi juga menyebut pemerintah akan mewacanakan merevisi UU TNI terkait umur pensiun prajurit setingkat bintara dan tamtama. Presiden akan mengubah umur pensiun dari 53 tahun ke 58 tahun.

Aris beralasan dua kebijakan tersebut berpotensi menarik suara. Penambahan kursi jenderal bisa menarik perhatian prajurit TNI, khususnya angkatan 84 hingga 86 untuk mengambil pangkat jenderal. Dalam pandangan Aris, 60 kursi brigjen sudah cukup besar untuk mengakomodir niat para kolonel menjadi jenderal bintang 1.

Di sisi lain, kebijakan memperpanjang masa pensiun akan memberikan tanggapan positif bagi para bintara dan tamtama. Mereka bisa aktif lebih lama di TNI dibandingkan bekerja sebagai aparat penjaga keamanan. Para prajurit memang tidak memiliki hak pilih, tetapi mereka bisa membuat pemilih mendukung Jokowi.

"Bintara ini banyak banget. Nah, nanti anak istri punya hak pilih. Pasti bintara-bintara dorong keluarganya pasti itu [milih Jokowi], belum saudaranya. Justru dia akan dapat banyak dari bintara tamtama karena jumlahnya sudah banyak banget itu," kata Aris.

Aris menyebut, satu batalyon setidaknya 50 orang bintara tamtama dari 700-1000 personel per batalyon. Saat ini, jumlah batalyon di Angkatan Darat sudah lebih dari 500. Jumlah itu tentu cukup besar bagi Jokowi untuk menarik suara.

"Ini pengaruhnya besar. Justru Jokowi meraih keuntungan di sini, di penambahan usia pensiun," kata Aris.

Baca juga artikel terkait TNI atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Politik
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri