tirto.id - Pelaksanaan Upacara HUT ke-79 Indonesia semakin dekat, tapi rencana Presiden Joko Widodo untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) belum ada kejelasan hingga Juli. Padahal, sebulan sebelumnya, Jokowi sudah menyatakan bahwa dirinya akan berkantor di Nusantara seiring dengan persiapan infrastruktur dan kelayakan hunian.
"Sangat optimis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air. Airnya Juli. Airnya juga kemarin sudah kita resmikan dengan Bendungan Sepaku, tinggal ini menunggu pompa untuk menaikkan air kemudian dialirkan ke bangunan, rumah-rumah yang ada di IKN," kata Jokowi pada Rabu (5/6/2024).
Namun, pernyataan itu berubah menjadi ketidakyakinan. Jokowi mengurungkan niatnya untuk berkantor di Nusantara dengan alasan sejumlah infrastruktur belum memadai. Di antara hal yang disorotinya adalah belum tersedianya air dan listrik.
"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum?" katanya usai memimpin seremoni pengiriman bantuan untuk korban bencana di Papua Nugini dan Afganistan di Bandara Halim Perdanakusuma, Senin (8/7/2024).
Sehari setelah pernyataan Jokowi tersebut, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, melaporkan bahwa akses air bersih layak minum ke Nusantara akan siap pada 15 Juli mendatang. Basuki secara langsung akan mengecek progres capaian pembangunan akses air bersih tersebut pada 19 Juli.
"15 Juli nanti, air minum sudah bisa masuk ke IKN dan tanggal 19 saya akan cek ke sana," kata Basuki saat mendampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Selasa (9/7/2024).
Untuk menunjukkan bahwa IKN sudah layak huni dan siap untuk menyambut para peserta Upacara HUT ke-79 Indonesia, Basuki menyebut Kementerian PUPR telah menyiapkan 12 menara hunian. 12 menara tersebut merupakan bagian dari 47 menara hunian yang tengah dibangun untuk para ASN di IKN.
"Dari 47 tower ASN, 12 tower akan selesai furnished sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh peserta upacara," kata dia.
Selain menara hunian, istana dan kantor kementerian koordinator juga ditargetkan selesai pada Juli ini. Untuk menyatakan kesiapannya, Basuki akan menghentikan seluruh aktivitas pembangunan di IKN pada 10 Agustus mendatang. Sejak tanggal itu, seluruh persiapan untuk menggelar Upacara 17 Agustus bisa dimulai.
"Insyaallah nanti pada Juli ini, sudah selesai. Jadi, kantor presiden, istana presiden, dan kantor-kantor menko yang empat lantai dan empat tower, tiga lantai sudah siap. Bahkan nanti, dipakai para petugas dan peserta upacara," kata Basuki.
Plt. Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, menyampaikan bahwa pihaknya juga telah menyelesaikan pembangunan lapangan upacara. Dia mengaku berkejaran dengan waktu untuk menyiapkan segala infrastruktur dan fasilitas penunjang upacara.
“Pemerintah di bawah koordinasi Kementerian PUPR berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan seluruh persiapan Upacara Kemerdekaan dengan baik. Tahap finalisasi pembangunan gedung Istana Negara dan lapangan upacara pada kawasan Istana Kepresidenan di IKN tengah dilakukan untuk memastikan infrastruktur siap digunakan,” kata Raja Juli Antoni pada Rabu (10/7/2024).
Pertanda Bakal Jadi Proyek Mangkrak?
Batalnya Jokowi berkantor di IKN pada Juli ini menuai kritik dari sejumlah politisi di DPR. Ketua DPP PKS sekaligus anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, berharap agar Jokowi membatalkan niatnya untuk menggelar upacara di IKN. Menurutnya, Upacara Kemerdekaan lebih baik tetap diadakan di Istana Merdeka, Jakarta.
“Kalau itu disatukan di Istana Negara Jakarta juga bagus. Berhemat saat masyarakat tengah kesulitan,” kata Mardani.
Menurutnya, Jokowi memang semestinya bersikap realistis dengan kondisi Indonesia saat ini. Kepindahan ke IKN bukan suatu hal yang memiliki urgensi dan tidak perlu dipaksakan dilakukan dalam waktu dekat.
Maka Mardani juga akan memuji Jokowi bila berani menyatakan IKN belum siap dan layak untuk dihuni. Dia meminta agar proses pembangunan IKN berjalan secara alami tanpa perlu dipaksa.
"Bagus. Pak Jokowi tidak perlu gengsi menyatakan memang IKN belum siap. Tidak perlu dipaksa. Dan kita juga tidak perlu menghujat Pak Jokowi. Malah saya apresiasi keberanian menunda. Biar semua berjalan dengan natural," kata Mardani.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP merangkap Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Djarot Saiful Hidayat, menegur sikap Jokowi yang terlalu percaya diri di awal soal pembangunan Nusantara. Dia mengungkit pernyataan Jokowi sebelumnya yang terlalu jumawa dengan IKN, padahal masih banyak masalah yang belum diselesaikan.
"Jadi, ya saran saya sih, benar jangan dipaksakan. Makanya di awal, jangan terlalu pe-de gitu loh. Sebelumnya, kan, menyampaikan sudah sangat siap gitu, ya, ternyata belum juga," kata Djarot.
Co-Founder & Advisor Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Wijayanto Samirin, mengungkapkan bahwa keengganan Jokowi untuk segera pindah pada Juli ini adalah suatu hal yang telah diprediksi. Wijayanto menyebut perkiraan itu muncul karena Jokowi berulang kali tak menepati omongannya sendiri.
"Pak Jokowi tidak jadi pindah IKN bulan Juli ini sebenarnya sudah bisa diperkirakan karena memang IKN jauh dari siap. Ini hanya menambah panjang broken promises beliau dan pemerintahannya," kata Wijayanto saat dihubungi Tirto.
Wijayanto menilai keberadaan IKN akan menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya pasca-Jokowi. Karena IKN dinilai tak memiliki insentif bagi pemerintah dan IKN harus disubsidi dari APBN agar bisa berlanjut pembangunannya.
"Manfaat juga hampir tidak ada. Pindah IKN mempersulit koordinasi pemerintah, padahal koordinasi yang solid adalah syarat mutlak bagi Pak Prabowo untuk membawa Indonesia keluar dari situasi sangat sulit saat ini," kata Wijayanto.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
