tirto.id - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla atau yang sering disapa JK mengimbau kepada seluruh calon ketua umum yang akan menyumbang biaya pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar harus jelas sumber dananya.
Hal tersebut diungkapkan JK menyusul adanya syarat iuran yang diajukan panitia bagi calon yang akan maju pada Munaslub Golkar sebesar Rp1 miliar.
“Bahwa ini semua gotong royong untuk membantu panitia guna penyelenggaraan itu. Tidak ada salahnya kalau menyumbang kan, asal jelas dari mana uangnya,” kata JK usai menghadiri pengukuhan pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di JIExpo Kemayoran Jakarta, Kamis (5/5/2016).
Menurut JK, sumbangan tersebut bertujuan untuk membantu panitia penyelenggara dalam menggelar Munaslub, bukan sebagai iuran wajib dari para calon ketua umum.
“Ini bukan mahar sebenarnya, ini kan sumbangan untuk panitia. Jadi tujuannya diubah, bukan cara untuk orang mendaftar (sebagai calon ketua umum), tetapi untuk berpartisipasi dalam kepanitiaan,” kata pria yang pernah menjadi ketua umum Golkar ini.
Terkait penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menganggap pengaturan mahar dalam Munaslub Partai Golkar merupakan bentuk gratifikasi, Wapres Kalla menilai hal itu salah dalam penulisan format peraturan. “Karena itulah, sebenarnya formatnya salah. Kalau menyumbang untuk panitia kan tidak ada soal,” kata dia.
Sebelumnya, KPK melarang Partai Golkar menarik iuran Rp1 miliar kepada masing-masing calon ketua umum yang akan mengikuti Munaslub. KPK menilai penarikan iuran tersebut dapat masuk dalam kategori gratifikasi.
Terkait akan hal itu, Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Lawrence Siburian mengatakan iuran yang telanjur dibayar oleh bakal calon ketua umum akan dikembalikan utuh.
“Supaya Partai Golkar ini dalam Munaslub sesuai dengan aturan di mana semangatnya ingin memperbaiki partai dan ingin membasmi korupsi. Dengan demikian ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan itu harus kita ikuti,” kata Lawrence.
Sejatinya, menurut Lawrence, iuran Rp1 miliar itu adalah untuk mengurangi politik uang. Calon tidak boleh memberikan uang kepada pemegang hak suara dan sebaliknya pemegang suara juga tidak boleh meminta uang kepada calon. (ANT)
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
