tirto.id - Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebut, ada risiko besar yang mengancam Indonesia bila calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto merealisasikan janjinya memangkas tarif listrik selama 100 hari kepemimpinannya.
Fabby mengatakan, ancaman itu termasuk terganggunya penyediaan energi nasional dalam jangka panjang.
"Justru membahayakan penyediaan listrik," kata dia dihubungi Tirto, Jumat (12/4/2019).
PLN selaku BUMN yang bertanggung jawab menyediakan listrik bagi masyarakat, juga punya tanggung jawab membuat sambungan baru demi menjamin masyarakat di seluruh Indonesia teraliri listrik.
Penurunan tarif listrik di tengah tingginya biaya produksi listrik yang terjadi saat ini, akan membuat PLN tak memiliki cadangan dana yang cukup untuk melaksanakan fungsinya membuka sambungan baru bagi masyarakat yang belum memperoleh sambungan listrik.
Saat ini saja, sambung Fabby, PLN sudah banyak menekan marginnya lantaran menahan tarif listrik sejak 2017 saat biaya produksi listrik terus merangkak naik.
"Biaya pembangkitan tahun lalu naik 9,5% dari tahun sebelumnya," sambung dia.
Ia justru mempertanyakan rencana Prabowo memangkas tarif listrik. Karena, menurutnya, tarif yang berlaku saat ini sudah cukup terjangkau bagi masyarakat.
"Pertanyaannya, apakah perlu TTL diturunkan? Tarif pelanggan 450 VA dan 900 VA yg disubsidi itu sangat murah. Tarif rata-rata rumah tangga, secara nominal itu lebih murah 7-8 persen jika faktor inflasi dihitung. Karena tidak ada kenaikan sejak 2017," tanya dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Maya Saputri
